Selasa, 25 November 2014

MA Hukum Rusli Zainal 14 Tahun, dan Hak Politik

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan Gubernur Riau Rusli Zainal atas kasus korupsi PON 2012 dan alih fungsi lahan hutan dari 10 tahun menjadi 14 tahun. MA menyatakan Rusli bersalah dalam pengelolaan PON di Riau tersebut.

Putusan kasasi ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar. Dia didampingi dua anggota Majelis Kasasi Krishna Harahap dan Mohammad Askin. "Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menggunakan wewenangnya sebagai gubernur pada PON 2012, sehingga Majelis memutuskan membatalkan vonis Pengadilan Tinggi Riau dan mengembalikan vonis pengadilan tingkat pertama yang menghukum dia selama 14 tahun penjara," ujar anggota Majelis Kasasi Krishna Harahap di Jakarta, Senin (17/11).

Krishna mengatakan putusan ini mengakomodir tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa menghendaki agar hukuman yang diterima Rusli ditingkatkan.

"Karena semua argumen dalam dakwaan jaksa sudah terbukti, oleh karena itu Majelis menghukum Rusli 14 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan," terang dia.

Di samping itu, MA juga memberikan vonis tambahan berupa mencabut hak politik Rusli. Ini karena Rusli dinilai tidak dapat memegang sumpah jabatan lantaran melakukan tindak pidana korupsi. "Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan hak politik Rusli sehingga dia tidak bisa dipilih sebagai pejabat publik," ungkap dia.

Selanjutnya, Krishna menjelaskan Rusli telah menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan izin kehutanan kepada sembilan perusahaan. Dalam kasus ini, negara dianggap mengalami kerugian mencapai Rp 265 miliar.
Selain itu, Rusli juga terbukti melakukan korupsi pada kasus PON 2012 secara bersama-sama dengan membagikan uang sebesar Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPR.

Dia juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari penggarap venue PON. "Majelis kasasi memutuskan hukuman itu karena Rusli merupakan dan pelaku dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara itu, katanya. [*]

 

Editori: Putra

Ketua MPR Besok Jadi Saksi untuk Gubernur Riau

JAKARTA – Mantan Menteri Kehutanan yang kini menjabat sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan, besok dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dimintai keteranagn sebagai saksi kasus suap pengeluaran izin pengolahan hutan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun.

"Saya besok akan hadir dalam pemeriksaan KPK terkait tersangka AM jam 10 pagi," ucap politisi PAN tersebut, Senin (10/11/2014).

Terkait alasan tak bisa memenuhi panggilan KPK hari ini, Zulkifli tak menyebut alasannya. Namun dia mengakui, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Kehutanan di era Kabinet Presiden SBY-Boediono.

Saat proses perizinan bergulir, Zulkifli memang masih menjabat sebagai Menhut. Hal ini pernah diakui tersangka Annas Maamun yang menyebutkan proses perizinan pengelolaan hutan yang diajukan Gulat Manurung sudah sampai di Zulkifli Hasan.

Kasus suap ini berawal dari tertangkapnya Annas Maamun saat melakukan transaksi suap di rumahnya yang berada di Cibubur, Jaktim beberapa waktu yang lalu. Annas saat itu tengah menerima suap dari pengusaha perkebunan kelapa sawit Gulat Manurung. Suap diberikan untuk pemulusan izin pengelolaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. [*]


Sumber: detikcom

Tersangka Korupsi di Dumai Diserahkan ke Jaksa

DUMAI - Setelah dinyatakan P21, kasus dugaan korupsi belanja surat kabar di sekretariat DPRD Kota Dumai yang melibatkan salah satu staff DPRD Dumai inisial IS hari ini, Kamis (6/11/2014) diserahkan Polisi kepada Jaksa.

Penyerahan tersangka IS dilaksanakan diruang rapat kantor Kejaksaan Negeri Dumai dihadiri Kajari Dumai, Eko Siwi Iriani dan jajarannya, hadir juga Kanit Tipikor Polres Dumai Ipda Elva Hendri, SH dan jajarannya Pukul 10,00 WIB.

"Kasus IS diserahkan ke jaksa untuk segera dilakukan penuntutan karena berkasnya sudah P21. Barang bukti dan tersangka juga sudah kita serahkan kepada kejaksaan negeri Dumai," kata Kanit Tipikor Polres Dumai, Ipda Elva Hendri, SH

Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Eko Siwi Iriani, SH. Menurutnya berkas IS sudah lengkap atau P21 dan akan dikirim kerumah tahanan tipikor pekanbaru. "Tersangka IS akan dikirim ke rutan Tipikor Pekanbaru hari ini Kamis (6/11/2014) sambil menunggu jadwal sidang di pengadilan Tipikor Pekanbaru." jelasnya

Dijelasdkannya, IS diduga melakukan tindak pidana korupi pengadaan koran di sekretariat DPRD Dumai dari 2009 hingga 2013 hingga menimbulkan kerugian negara Rp618 juta. Tersangka dan barang bukti saat ini sudah diserahkan ke kejaksaan negeri Dumai.

Diberitakan sebelumnya, IS merupakan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) belanja surat kabar di Sekretariat DPRD Kota Dumai yang ditangkap pada Senin (3/11/2014) Pukul 14.30 dikantor DPRD Dumai oleh pihak kepolisian setelah diutetapokan sebagai tersangka pada Maret 2014 lalu.

Kanit Tipikor Polres Dumai, Ipda Elva Hendri, SH mengatakan bahwa IS diduga telah mlakukan manipulasi data tagihan koran atau melakukan mark up tagihan surat kabar di sekretariat DPRD Dumai hingga menyebabkan kerugian negara Rp618 juta.

"IS disangkakan pasal 2 atau 3 UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya." terangnya

Terkait peran IS dalam dugaan tindak pidana korupsi langganan koran di Sekretariat DPRD Kota Dumai, IS melakukan penagihan yang jumlahnya lebih besar dari ril harga tagihan media, artinya telah terjadi mark up anggaran yang merugikan negara. Selain itu, IS meminta blangko kosong yang di stampel serta mengetik sendiri tagihan tersebut.

Alat bukti yang berhasil kita amankan CPU/Komputer yang digunakan untuk mengetik tagihan, dokumen transaksi, DPA 2009-2013, surat tagihan dari surat kabar, kemudian nota dinas yang diajukan oleh IS kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni Sekretaris DPRD Dumai. Selain mengamankan barang bukti kami juga telah memeriksa saksi dari kepala perwakilan media di Kota Dumai.[*]

 

Penulis: Hrc

Mahasiswa Kampar Ancam Bakar Diri di Istana

JAKARTA - Setelah sebelumnya melakukan aksi jahit mulut didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4 orang mahasiswa asal Pekanbaru, mengancam akan melakukan aksi bakar diri didepan Istana Kenegaraan.

"Kami akan lakukan aksi bakar diri didepan Istana Negara. Supaya presiden Jokowi tahu, bahwa kami mahasiswa yang mewakili rakyat kampar sudah dizolimi oleh kepala daerah, yakni Bupati Kampar Jefri Noer," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Rakyat Kampar (GERAK) Anton, Minggu (2/11/2014).

Aksi ini, adalah puncak kekesalan mahasiswa terhadap penanganan hukum yang terjadi di Riau. Menurut Anton, upaya serupa sebelumnya sudah dilakukan mahasiswa terhadap Jefri yang diduga melakukan korupsi, namun tidak ada kepastian hukum oleh instansi terkait. "Dari dulu, berbagai kasus Bupati Kampar ( Jefry Noer) tidak pernah diproses lanjut," jelasnya.

Dasar itulah, mahasiswa lalu datang Kejakarta dan menuju gedung KPK untuk mendapatkan keadilan karena selama ini Bupati Kampar Jefri Noer telah melakukan dugaan korupsi hingga mencapai Rp1,4 Triliun.

Dijabarkannya, dugaan korupsi yang dilakukan Jefri Noer adalah Program Penyuluhan Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Swadaya (P4S) dengan nilai mencapai Rp 70 Miliar, dan dugaan melakukan korupsi baju koko yang nilainya mencapai Rp4 miliar, serta melakukan dugaan korupsi dalam bentuk pembiayaan jalan-jalan sang Bupati ke Eropa, bersama istri dan anaknya yang nilainya mencapai Rp2 miliar.

Para mahasiswa ini ingin agar seluruh rakyat indonesia tahu apa yang terjadi di Kabupaten Kampar. "Jikapun kami mati dalam aksi bakar diri, biarkan ini menjadi sejarah perjuangan keadilan hukum di negeri ini," tegasnya.

"Jika sampai hari selasa kami tidak berjumpa dengan presiden RI, maka saya selaku korlap GERAKAN RAKYAT KAMPAR (GERAK), yang telah melakukan aksi jahit mulut sejak 28 oktober 2014, akan melakukan aksi bakar diri didepan istana merdeka. Karena saya lebih memilih mati dari pada hidup di bawah penindasan dan ke zholiman pemimpin kami," pungkasnya.

Sebelumnya, usai dari Gedung KPK, 4 Orang Mahasiswa asal Kabupaten Kampar dengan didampingi 6 orang lainnya ini berencana akan tidur alias menginap dipepohonan yang tak jauh dari Istana Merdeka. "Sempat ditemui salah seorang Deputi KPK, dan sekarang kita akan bergerak ke Istana Merdeka," katanya.

Aksi ini digelar untuk menuntut jalannya penegakan hukum dan keadilan bagi warga Kampar, dimana sejak Kamis kemarin, keempatnya yakni Rahmat, Ansor, Dapson, Indra dan Anton, tiba di Jakarta. Selama perjalanan, kondisi 4 orang itu kian melemah karena aksi jahit mulut tanpa makan, dimana seorang diantaranya sempat dilarikan kerumah sakit karena sudah dalam kondisi lemah dan memprihatinkan.

Penulis: Adi

Andi Rachman Plt Gubernur Riau Diperiksa KPK Soal Alih Fungsi Lahan

PEKANBARU - 5 jam lamanya terhitung sejak pulul 10:00Wib hingga pukul 15:00Wib, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman atau yang akrab disapah Andi Rachman, Senin (27/10/2014). Menjalani pemeriksaan oleh tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kota Pekanbaru. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan mantan Anggota DPR RI Komisi X periode 2009-2014 itu, mengaku melayani sekitar 15 pertanyaan dari tim penyidik KPK tentang alih fungsi hutan.

 

"Pertanyaannya ada sekitar lima belas pertanyaaan terkait kasus alih fungsi lahan yang saat ini telah menetapkan Pak Anas Maamun (Gubernur Riau-red) dan saudara Gulat Manurung, sebagai tersangka oleh KPK. Ya, saya menjawab apa yang saya ketahui saja tentang alih fungsi itu," ungkapnya kepada sejumlah awak media yang menantinya sejak awal pemeriksaan berlangsung.

 

Sementara menjawab pertanyaan media yang menanyakan apakah ada pemeriksaan lainnya yang berlangsung selama 5 jam itu? seperti halnya perkara SKK Migas yang telah menyeret sejumlah rekan sejawat Andi Rachman semasa di Komisi X DPR RI dulu, sebagai tersangka suap SKK Migas oleh KPK. Serta terkait isyu APBD 2015 yang belakangan ini disebut-sebut terkesan dipaksakan beraroma KKN karena disyahkan oleh para Anggota Dewan yang telah berada di ujhung masa jabatannya.

 

"Tidak ada pemeriksaan lain, selain terkait masalah alih fungsi lahan saja. Waktunya memang cukup lama tetapi bukan berarti ada topik atau hal lain yang menjadi agenda tambahan dalam pemeriksaan ini," jelasnya. ***

 

 

Penulis : Eed

Kejati Kembali Periksa 3 Saksi Kredit Fiktif BPR Sarimadu

PEKANBARU- Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi, terkait dugaan korupsi kredit fiktif yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, Bangkinang, Kampar. 

Rabu (3/9/14) pagi, tim penyidik memeriksa tiga saksi untuk melengkapi berkas perkara, atas nama tersangka HM Hafaz, mantan Direktur BPR Sarimadu.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas, Kejati Riau, Mukhzan SH, kepada Riauterkini.com membenarkan adanya pemeriksaan saksi saksi untuk HM Hafaz.

" Ya hari ini ada tiga saksi yang diperiksa dibagian Pidsus. Mereka yang diperiksa adalah, Diana, Staff Administras Kredit BPR Sarimadu. Hartati, yang juga Staff Administra Kredit. Kemudian Rosnila, Kasie Kas BPR Sarimadu," terang Mukhzan. 

Kedatangan mereka untuk menjalani pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka HM Hafaz, mantan Direktur BPR Sarimadu," jelas Mukhzan.

Selain itu lanjut Mukhzan, tim penyidik juga memeriksa saksi sakis terkait perkara dugaan korupsi pengadaan baju koko di Kampar," pungkasnya.

Seperti diketahui, HM Hafaz, mantan Direktur BPR Sarimadu. Ditetapkan pihak Kejati Riau sebagai tersangka. Setelah penyidik menemuka alat bukti yang cukup, terkait penyaluran kredit yang diduga fiktif di BPR Sarimadu Kampar tahun 2009 sampai dengan 2012 silam.

Bermula, pada September 2009 hingga 2010 lalu. HM Hafaz mengajukan kredit fiktif sebesar Rp1.870.000.000, dengan mengatasnamakan 17 orang tanpa dilakukan analisis. Untuk menghindari kredit macet, tersangka pada tahun 2011 melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman mengatasnamakan 14 debitur sebesar Rp2.500.000.000. 

Sehingga dengan perbuatan tersangka tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini PD Sarimadu Kabupaten Kampar mengalami kerugian sebesar Rp3.901.407.491. ***

Terbitkan SHM Kawasan Hutan Tesso Nilo, ZY Mantan Kepala BPN Kampar Digarap Jaksa

PEKANBARU- ZY mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Riau. Ditetapkan sebagai tersangka atas perkara manipulasi penerbitan sebanyak 271 Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah atas nama 28 orang, dengan luas 511,24 Ha di kawasan Hutan Nasional Tesso Nilo pada tahun 2003 hingga tanhun 2004 silam. Oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

 

Demikian disampaikan Kepala Kejati Riau, Setya Untung Arimuladi SH MHum kepada sejumlah awak media di kantornya. Dijelaskannya, tersangka ZY diduga dengan sengaja melakukan manipulasi SHM tersebut. Sehingga pasca dilakukannya penerbitan SHM aksi perambahan hutan di kawasan hutan nasional Tesso Nilo pada tahun 2004 silam semakin mengganas, akibatnya negara dirugikan senilai Rp5 miliar.

 

" Setelah melalui tahap penyelidikan, tim kita, akhirnya meningkatkan status perkara dugaan korupsi manipulasi penerbitan SHM di kawasan hutan Tesso Nilo, Kampar ketingkat penyidikan. Dalam hal ini, kita juga menetapkan ZY, mantan Kepala BPN Kampar, sebagai tersangka," terang Untung.

 

Penetapan ZY ini, setelah penyidik menemukan dua alat bukti, sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah ZY," tegasnya.

 

Lebih lanjut dijelaskan Untung, pada peraktek penerbitan 271 SHM tersebut, ZY juga telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999.

 

Karena berdasarkan hasil penyidikan oleh Penyidik Tipikor Kejati Riau terungkap bahwa Kantor BPN Kabupaten Kampar, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar Sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar.

 

"Adanya beberapa hal manipulasi dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh tersangka," tegas Untung.***

Diduga Sebagai Upayah Intimidasi SBY, 4 Pimpinan KPK Lawan Pansel Bentukan Presiden

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) membentuk panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas. Rencana ini ternyata menuai kritik dari para pimpinan lembaga antikorupsi tersebut.


Lembaga antirasuah itu khawatir masuknya unsur pimpinan baru justru akan mengganggu kinerja pimpinan lain. Pensiunnya Busyro pada 10 Desember mendatang diyakini tidak akan KPK kehilangan legitimasi saat ambil keputusan.


Anggota Pansel Imam Prasodjo mengatakan, diskusi antar pimpinan dan pihaknya sangat baik. Pansel mengemukakan alasan pihaknya tetap melaksanakan proses seleksi meski pimpinan KPK menolak adalah terkait legitimasi.


"Kita tadi diskusi mengenai legalitas kalau memang efisiensi itu lebih baik tapi kalau itu dipersoalkan legalitasnya bagaimana? Apakah itu tidak mencederai?" ujar Imam saat jumpa pers di KPK, Selasa (26/8).


Pansel khawatir akan ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan legalitas keputusan pimpinan KPK. Jika keputusan hanya dijalankan dari 4 pimpinan, akan sangat rentan dan mudah memiliki celah untuk dipersoalkan segi kelegalitasannya.


Menurut Ketua KPK Abraham Samad, dalam UU KPK tidak dituliskan secara rigit bahwa pimpinan KPK yang habis masa tugasnya harus segera digantikan dengan yang baru. Dalam UU tersebut, lanjut Abraham, ada peluang perekrutan calon pimpinan KPK dilaksanakan 5 orang sekaligus di tahun depan.


"UU tidak rigit, begitu masih ada peluang untuk mendapat pemahaman merekrut tahun depan," ujarnya.


Berikut perlawanan para pimpinan terhadap pansel pimpinan KPK:


1. Busyro tegaskan KPK dengan 4 pimpinan tetap solid


Wakil Ketua Busyro Muqoddas menegaskan tidak ada masalah terkait legitimasi jika keputusan tetap dilakukan hanya 4 orang pimpinan. Apalagi jika keempat pimpinan KPK tersebut solid.


"Oh enggak, tetap legitimate. Siapa bilang gak legitimate? Legitimate. Dan secara internal solid," tegas Busyro di KPK, Rabu (27/8).


Busyro malah mengatakan tafsiran pasal yang mengatur soal keputusan pimpinan KPK itu dituliskan maksimal 5 orang. Yang artinya, lanjut Busyro, keputusan bisa dilakukan oleh 4 orang pimpinan saja.


"Maksimal 5 orang, tapi kan tidak ada pasal atau ayat apapun juga minimal sekian orang. Tapi secara rasional minimal 3 itu. Sekarang kan 4 misalnya nanti 11 Desember saya sudah off dari sini kan tinggal 4 bersama dengan deputi, direktur-direktur, kepala-kepala biro dan jejaring-jejaring KPK di unsur masyarakat sipil itu sudah semakin jalan," jelasnya.


Menurut Busyro, jika mempertimbangkan ritme kerja, KPK yang dipimpin oleh 4 orang saja sudah cukup. "Di sisi lain kami juga memahami pemerintah ini punya kepentingan untuk menjalankan UU sehingga membuat pansel itu," ujarnya.


2. Abraham curiga pansel untuk lemahkan KPK


Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak ada kesepakatan apapun dari diskusi dengan Pansel Calon Pimpinan KPK kemarin. Bahkan, Samad dan pimpinan lainnya tetap meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab surat KPK yang dikirimkan beberapa hari lalu.


"Pertemuan kemarin belum menghasilkan sesuatu. Kami minta Kemenkum HAM menjawab dulu surat yang dikirimkan KPK," ujar Abraham saat menghadiri Festival Film Anti korupsi di Bulungan, Jakarta, Rabu (27/8).


Abraham menegaskan, atas usulan Pansel, KPK tidak berada dalam posisi menerima maupun tidak menerima. Pihaknya hanya ingin Pansel merekrut 5 orang sekaligus pimpinan KPK di tahun depan.


"KPK tidak dalam posisi menerima atau tidak menerima, kami berharap pansel ini bisa maksimal dengan merekrut 5 orang langsung," ujarnya.



Abraham menilai, jika Pansel tetap ngotot akan melaksanakan perekrutan pengganti Busyro, maka hal itu dilakukan sebagai suatu upaya untuk memperlemah KPK. Sebab, lanjut Abraham, penindakan pidana korupsi memiliki resistensi yang tinggi, dan jika ada orang baru yang masuk akan mempengaruhi ritme kerja yang ada.


"Jangan-jangan logika itu dibangun untuk melemahkan KPK," sindir Abraham.


3. Bambang sebut pansel cuma buang-buang duit


Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku telah berkirim surat kepada Kementerian Sekretaris Negara atas keberatan membentuk Pansel pengganti Busyro Muqoddas. Surat keberatan itu juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM.


"Kami prinsip awalnya tak setuju ada pansel. (Ketidaksetujuan itu) sesuai dengan surat yang kami kirimkan ke Sesneg dan surat sudah dikasih tahu juga ke menteri kehakiman," ujar Bambang, melalui pesan singkat, Senin (25/8).


Berkali-kali Bambang dan pimpinan KPK lainnya menyatakan keberatan atas penggantian Busyro yang habis masa tugasnya tahun ini. Bambang mengungkapkan ada beberapa alasan yang pihaknya tidak setuju atas pembentukan Panselnas tersebut. Salah satunya, yakni menghabiskan anggaran negara.


"Alasannya ada tiga, pertama, ngabis-ngabisin duit. Kedua, Kalau cuma setahun, kami sangguplah empat pimpinan itu. Ketiga, kalau dipaksakan juga, itu ada konvensi di LPSK," beber Bambang.


4. Samad ingin pansel kerja tahun depan


Ketua KPK Abraham Samad membeberkan hasil rapat pimpinan dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Menurut Abraham, pihak KPK masih berharap Pansel melakukan rekrutmen 5 pimpinan KPK sekaligus di tahun depan.


"Makanya hasil Rapat Pimpinan KPK tetap berputusan pada surat yang diberikan ke SBY dan Kementerian Hukum dan HAM. KPK secara institusi tidak ada perekrutan pimpinan KPK lagi saat ini. Tapi pansel ini bekerja menunda tahun depan merekrut langsung 5 pimpinan KPK. Kami harap pansel ini bekerja untuk tahun depan," beber Abraham saat menghadiri Festival Film Anti korupsi di Bulungan, Jakarta, Rabu (27/8).


Abraham memastikan tidak ada masalah KPK dipimpin hanya 4 orang pimpinan untuk bekerja setahun ke depan. Bahkan, instansi penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan saja bisa dipimpin hanya satu pimpinan, yakni Kapolri dan Jaksa Agung.


"Enggak masalah 4 orang, polisi dipimpin Kapolri bisa jalan, Jaksa Agung dipimpin 1 orang bisa jalan masa KPK 4 orang tidak jalan," ujar Abraham.


Menurut Abraham, jika Pansel tetap melakukan rekrutmen hanya satu orang pimpinan KPK akan pemborosan anggaran negara. "Pansel ini diharapkan bekerja tahun depan merekrut pimpinan KPK sekaligus 5 orang. Agar tidak pemborosan anggaran," pungkasnya.


5. Pimpinan baru ganggu ritme kerja di KPK


Abraham khawatir jika Pansel tetap merekrut calon pimpinan KPK yang baru pengganti Busyro, konsentrasi kerja 4 pimpinan yang sudah lama dibangun akan kacau. Sebab, penindakan terhadap pidana korupsi memiliki resistensi yang tinggi.


"Karena kita khawatir, kita lagi konsentrasi terhadap korupsi dan punya resistensi tinggi. Saya takut kalau tiba-tiba masuk satu pimpinan dan yang masuk tidak seperti kita beda pemahaman dengan kita maka akan kacau," jelas Abraham.


Sedangkan Bambang menambahkan, sulit membangun ikatan emosional yang sudah berjalan 4 tahun ini. Jika orang baru masuk, kata Bambang, justru dapat mengganggu ritme kerja pimpinan KPK.


"Gimana kalau ada orang lain? Chemistry itu salah satu alasan juga. Itu susah dibangunnya dalam situasi yang kayak gini, maka yang terbaik adalah tim yang sekarang ini," pungkasnya.***


Penulis : Putri Artika R

Sumber : merdeka.com