Rabu, 27 Mei 2015

Korupsi Baju Koko, Eks Kepala BKD Hanya Divonis 1 Tahun

Pekanbaru - Mantan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) kabupaten Zkampar, Asril Jasda, divonis 1 tahun penjara, Rabu (27/5/2015). Asril terbukti melakukan korupsi pengadaan baju koko di. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Selain Asril, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru juga memvonis Direktur Direktur CV Mulya Raya Mandiri (MRM), Firdaus, dengan hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara. Kedua terdakwa didenda masing-masing Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan.

Amar putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Amin Siswanto SH. Kedua terdakwa terbukti
melanggar pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Asril Jasda dan Firdaus tidak dibebani uang pengganti karena kerugian negara Rp438 juta telah dibayarkan kedua terdakwa ke kas daerah. Atas putusan itu kedua terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih pikir-pikir.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang, Beny Siswanto SH dan Eko Supramur, menuntut Asril Jasda  1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara sedangkan Firdaus  1 tahun 8 bulan (20 bulan) penjara. Kedua terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Fakta persidangan,  kasus  berawal ketika Pemkab Kampar mengalokasikan anggaran  Rp2,4 miliar untuk pengadaan 15 ribu pasang baju koko. Kegiatan berlangsung pada tahun 2012 silam.

Setiap camat mendapat alokasi yang berbeda-beda, rata-rata berkisar Rp80 juta hingga Rp200 juta. Kejaksaan menemukan kejanggalan karena penggunaan anggaran tersebut dipecah ke semua camat dengan cara Penujukan Langsung, diduga untuk menghindari mekanisme tender.

Selain itu, pengadaannya juga menuai masalah karena diduga terjadi penggelembungan harga baju koko dari nilai aslinya, dan jumlah yang diadakan tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara dirugikan Rp438 juta. [*/mr]

Annas Maamun Dilarikan ke Rumah Sakit

Bandung - Sidang dengan agenda tuntutan dugaan korupsi alih fungsi lahan di Riau dengan terdakwa mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena terdakwa tiba-tiba sakit.

Kejadian bermula saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap Annas di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (20/5/2015) siang.

Annas yang duduk di bangku pesakitan sejak awal sidang hanya tertunduk lesu. Setelah tiga jam berselang, secara tiba-tiba kuasa hukum Annas mengajukan interupsi ‎lantaran melihat kondisi kliennya yang nampak masih sakit.

Ketua Mjelis Hakim, Barita Lumban Gaol, yang melihat kondisi Annas yang semakin lemah dan berwajah pucat mempersilakannya untuk menghampiri kuasa hukum dan duduk di sebelahnya.

Melihat kondisi kliennya yang lemah, pihak kuasa hukum pun memberikan air minum. Namun belum lama berselang, tiba-tiba Annas langsung jongkok dan berkali-kali muntah di balik meja kuasa hukum.

Kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pembacaan tuntutan dan sidang pun untuk sementara diskors. Usai diskors Annas pun langsung dibawa keluar ruang sidang.

Tak berselang lama, kondisi pria berumur 75 tahun tersebut semakin memburuk hingga akhirnya langsung dilarikan ke klinik PMI Kota Bandung untuk mendapat pertolongan pertama. Selanjutnya Annas pun diboyong ke RS Santosa untuk mendapat perawatan lanjutan.

"Untuk sementara sidang memang diskors. Dari 674 halaman tinggal 3 halaman lagi yang belum dibacakan," ucap salah seorang JPU dari KPK. [*/okc]

Azmun Heran Dijadikan Tersangka Kasus Pengadaan Lahan Bakti Praja

Pekanbaru - Penetapan status tersangka oleh Polda Riau membuat Azmun Jaafar gundah. Wajar saja, sebab mantan bupati Pelalawan ini belum lama ini keluar dari penjara dalam kasus pemberian izin lahan kepada banyak perusahaan.

Tengku Azmun Jaafar yang dimintai tanggapan atas kasus yang menjeratnya itu mengaku tidak tahu dimana perbuatan yang disangkakan kepadanya. Sebab,  pada saat kasus itu terjadi dia sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Karena pada tahun 2007, dia sudah menjalani proses hukuman selama 12 tahun.

"Saat kasus itu terjadi, saya tidak punya wewenang lagi, karena tahun 2007 saya sudah dalam penjara, atas kasus yang dijerat KPK," ujar Azmun.

Azmun menegaskan, dia tidak pernah ikut campur soal pengadaan lahan perkantoran bhakti praja. Baik secara personal maupun secara birokrasi.

Sebelumnya, Direktur Krimsus Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo kepada sejumlah awak media, Selasa (12/5), menegaskan, pihaknya telah menetapkan Azmun sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.

"Penyidik menetapkan Tengku Azmun Jaafar sebagai tersangka atas kasus korupsi dugaan pembelian perluasan lahan perkantoran Bhakti Praja, di Kabupaten Pelalawan," ucap Kombes Pol Yohanes Widodo.

Menurut dia, mantan Bupati Pelalawan itu, ikut menikmati anggaran pengadaan lahan Bhakti Praja yang pencairan dananya dilakukan berkali-kali menggunakan dana APBD Pelalawan yang merugikan negara mencapai Rp 38 Miliar.

"Selaku mantan Bupati Pelalawan diduga terlibat dalam pencairan kembali anggaran pembebasan lahan perkantoran yang menggunakan dana APBD Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2002, 2007, 2008, 2009 dan 2011," kata Yohanes.

Penetapan tersangka, lanjut Yohanes, didasari oleh penetapan hakim dalam persidangan sebelumnya terhadap 7 orang terdakwa lainnya yang telah divonis.

"Dalam persidangan mantan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim yang telah divonis hakim dengan hukuman 6 tahun penjara, disebutkan oleh hakim, bahwa tersangka Tengku Azmun Jaafar perlu dimintai pertanggungjawabannya," kata Yohanes. [*]

Mantan Bupati Pelalawan Terancam Masuk Penjara Lagi

Pekanbaru - Belum lama bebas dari penjara karena kasus korupsi pemberian izin hutan, mantan Bupati Pelalawan T Azmun Jaafar kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan. Tengku Azmun Jaafar dijerat pidana karena ikut bermain dalam kasus tersebut.

Penetapan status tersangka Azmun Jaafar ini diungkap langsung oleh Direktur Krimsus Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo kepada sejumlah awak media, Selasa (12/5). Menurut Yohanes, penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

"Penyidik menetapkan Tengku Azmun Jaafar sebagai tersangka atas kasus korupsi dugaan pembelian perluasan lahan perkantoran Bhakti Praja, di Kabupaten Pelalawan," ucap Kombes Pol Yohanes Widodo.

Menurut dia, mantan Bupati Pelalawan itu, ikut menikmati anggaran pengadaan lahan Bhakti Praja yang pencairan dananya dilakukan berkali-kali menggunakan dana APBD Pelalawan yang merugikan negara mencapai Rp 38 Miliar.

"Selaku mantan Bupati Pelalawan diduga terlibat dalam pencairan kembali anggaran pembebasan lahan perkantoran yang menggunakan dana APBD Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2002, 2007, 2008, 2009 dan 2011," kata Yohanes.

Penetapan tersangka, lanjut Yohanes, didasari oleh penetapan hakim dalam persidangan sebelumnya terhadap 7 orang terdakwa lainnya yang telah divonis.

"Dalam persidangan mantan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim yang telah divonis hakim dengan hukuman 6 tahun penjara, disebutkan oleh hakim, bahwa tersangka Tengku Azmun Jaafar perlu dimintai pertanggungjawabannya," kata Yohanes.

Ihwal penetapan Azmun sebagai tersangka adalah berdasarkan keterangan 7 terdakwa yang sudah diputus Pengadilan Tipikor Pekanbaru serta Marwan Ibrahim yang telah divonis 6 tahun. Semuanya menyebutkan adanya keterlibatan Tengku azmun Jaafar dalam kasus korupsi itu.

Menurut Yohanes, Tengku Azmun Jaafar dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun.  "Surat pencekalan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan karena dikhawatirkan akan melarikan diri," ucap Yohanes. [*]

Mabes Polri Tetapkan Direktur RSUD Embung Fatimah Tersangka Korupsi Alkes

Batam - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, drg Fadillah Malarangan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri.

"Direktur RSUD baru jadi tersangka dalam kasus ini," ujar Kasubdit III Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Darmanto, saat keluar dari ruangan Direktur RSUD Embung Fatimah, Jumat (8/5/2015)

Darmanto mengatakan, dalam korupsi pengadaan alkes ini negara dirugikan Rp18 miliar. Darmanto bersama enam orang lainnya menggeledah ruangan direktur, staf keuangan, administrasi, dan mengecek alat-alat yang dibeli saat itu.

Kemudian, lanjutan kasus ini nanti Direktur RSUD Embung Fatimah akan diperiksa di Mabes Polri. Jika ada perkembangan proses nanti, tidak tertutup kemungkinan semua yang terlibat akan diperiksa, bahkan kepala daerah.

"Proses nantinya di Jakarta. Lihat perkembangan pemeriksaannya dulu. Saat ini belum sampai ke kepala daerah," ujar Darmanto sembari meninggalkan RSUD Embung Fatimah.

Terpisah, Direktur RSUD Embung Fatimah, drg Fadilla R.D Malarangan, mengatakan, sebagai warga negara Indonesia akan siap diperiksa. Kemudian, ia ingin polisi bekerja sesuai dengan standar operasionalnya. Dia menyinggung penggeledahan itu terkait pengadaan alkes yang didanai dari APBN tahun 2011.

"Saya siap diperiksa, jika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya tadi di luar saat penggeledahan," kata Fadilla singkat melalui telepon seluler.

Sementara itu, di Mapolda Kepri, Fadilla bersama sejumlah stafnya terlihat menjalani pemeriksaan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Embung Fatimah ini sebetulnya sudah bergulir sejak tiga tahun silam. Sejumlah LSM di Batam menyoroti kasus ini.

Ketua LSM Barelang, Yusril, menuding ada kongkalikong antara manajemen RSUD Embung Fatimah dengan Komisi IV DPRD Batam. Disebutnya, uang ratusan juta rupiah bertebaran untuk membungkam dugaan korupsi ini.

Namun demikian, Ketua Komisi IV DPRD Batam saat itu, Riki Syolihin, menyebut tak ada alat kesehatan (alkes) di RSUD Embung Fatimah yang pengadaannya dikorupsi. 
Hal itu disampaikannya kepada wartawan saat melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit tersebut, Jumat (15/2/2013) silam.

"Saya diundang oleh teman-teman LSM untuk datang mengecek tiga alkes yang disebut-sebut dikorupsi dalam pengadaannya. Namun setelah saya lihat, tidak ada (korupsi) itu," kata Riki dilansir batamtoday.com

Sementara itu, selain Bareskrim Mabes Polri, dugaan korupsi di RSUD Embung Fatimah juga menjadi atensi Kejaksaan Tinggi Kepri. Lembaga Adhyaksa itu, bahkan sudah memasukkan kasus ini menjadi prioritas dari 21 kasus tindak pidana korupsi di Kepri yang sedang diselidiki dan disidik. [*]

Editor: Dodo

Jaksa Gagal Eksekusi Terpidana Korupsi 7,2 Miliar

Pasir Pangaraian – Para jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang hendak mengeksekusi terpidana kasus korupsi Rp7,2 miliar, akhirnya pulang tanpa hasil. Sebab, Basri Lubis bin Khalifah Syafii Lubis (52) yang hendak ditangkap dirumahnya di Pekanbaru tidak berada ditempat.

Basri Lubis, mantan Ketua Kelompok Tani Siaga Makmur Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, sedianya hendak dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan pascakeluarnya amar putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 1315.K/Pid/2014, tertanggal 25 Februari 2015.

Dalam amar putusan kasasi MA RI, Basri Lubis dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 KUH Pidana, karena menggelapkan gaji anggota Koptan Siaga Makmur hasil kerjasama pola PIR-KKPA dengan PT Togos Gopas senilai selama 13 bulan, terhitung Juni 2011 hingga Juli 2012. Nilainya mencapai Rp7,2 miliar.

Kasi Pidana Umum Kejari Zaidi SH menyatakan, petugas kejaksaan yang hendak mengeksekusi Basri Lubis Senin lalu, hanya ditemui anaknya. Sebab, Basri Lubis sendiri menurut pengakuan anaknya jarang pulang ke rumah.  “Pengakuan anaknya, Basri Lubis jarang pulang ke rumahnya,” sebut Zaidi, Rabu (6/5/15).

Menurut Zaidi, Kejari Pasir Pangaraian memberikan waktu hingga Senin depan. Jika Basri Lubis tidak melapor ke Kantor Kejari, maka Kejaksaan akan menetapkan Pengurus Laskar Merah Putih Riau ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Untuk diketahui, Basri Lubis dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejari Pasir Pangaraian dengan Pasal 374 KUHP. Karena melakukan penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Basri kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tak puas, Basri kemudian banding, dan diapun divonis bebas di oleh hakim Pengadilan Tinggi Riau.

Namun, ditingkat kasasi Basri Lubis akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun kurungan, potong masa tahanan selama 4 bulan. Selain itu, Basri juga diwajibkan membayar biaya perkara Rp1,5 juta. [*]

Terjerat Kasus Korupsi, Kaban BPBPK Pekanbaru Nonaktif

Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya menonaktifkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dam Pemadam Kebakaran (BPBPK) Pekanbaru, A Mius. Keputusan ini diambil setelah Polres Kampar memutuskan untuk menahan mantan Kasat Pol PP Kabupaten Kampar tersebut.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Syukri Harto menyebutkan, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) sedang mengumpulkan bukti surat penahanan dan surat penetapan tersangka A Mius. Ini berguna untuk penetapan status A Mius sebagai PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.

"Jika aturan menetapkannya berhenti sementara, maka itu akan dilakukan. Artinya, akan diberhentikan sementara," ungkap Syukri, Rabu (6/5/2015).

Meski demikian, kata Syukri, pemerintah masih akan melihat ketentuan peraturan, apa yang menjadi hak A Mius sebagai PNS. "Nanti akan terlihat pada aturan apa saja yang menjadi haknya," sebut Syukri.

Sedangkan langkah yang harus diambil Pemko saat ini adalah menguatkan dan meyakinkan Walikota Pekanbaru, bahwa A Mius memang benar menjadi tahanan Polres Kampar. "Kita kumpulkan bukti dulu, untuk menyampaikan laporan tersebut pada Walikota," imbuhnya. [*]

Mantan Kakan Satpol PP Kampar Ditahan

Pekanbaru - Mantan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten, A Mius akhirnya ditahan penyidik Polres Kampar dalam kasus dugaan korupsi pengamanan Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2011 lalu. Dana yang dipersoalkan yakni sebesar Rp335 juta.

"Dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ada laporan fiktif soal pengamanan Pilkada," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan, Selasa (5/5/2015).

Guntur menambahkan, Mius ditahan setelah dia ditetapkan tersangka sejak Januari 2015 lalu. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti , sehingga akhirnya kepolisian menahan tersangka pada Senin (4/5) sore.

"Salah satunya hasil audit dari BPKP. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka menghilangkan alat bukti," kata Guntur.

Tersangka dikenakan Pasal 2, dan 3, junto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011, junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. "Sebelumnya pihak Polres Kampar telah menahan Agus sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkup Satpol PP Kampar," tutup Guntur. [*]

 

Editor: Putrajaya

Halaman 1 dari 45