Selasa, 07 Juli 2015

Terdakwa Kasus K2i Jalani Sidang Perdana

Pekanbari - Dalam waktu dekat, Susilo yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kebun program Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Hal tersebut setelah PN Pekanbaru menerima pelimpahan berkas perkara mantan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Berkas perkara diserahkan langsung oleh JPU Sumriadi, Rabu (24/6) kemarin," ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Hasan Basri, Kamis (25/6).

Lebih lanjut, Hasan menyatakan kalau saat ini berkas perkara sudah berada di ruangan Ketua PN Pekanbaru. Selanjutnya, Ketua PN Pekanbaru akan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara. "Kita tunggu penunjukkan majelis hakimnya. Untuk jadwal sidang perdananya, diperkirakan pekan depan," tukas Hasan seperti dilansir delikriau.com

Kasus yang menjerat Susilo bermula saat Pemerintah Provinsi Riau mengangalokasikan dana sebesar Rp217 miliar untuk pembangunan kebun K2I pada APBD tahun 2006 hingga 2009 lalu. Namun pembangunan kebun itu dinilai tak sesuai harapan sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp26.460.851.236.

Penyidik menilai tersangka Susilo bersama tersangka lainnya, yakni Miswar Chandra yang merupakan Direktur PT Gerbang Eka Palmina selaku rekanan proyek, bertanggung jawab dalam kasus itu. Apalagi, Susilo ketika itu menjabat sebagai Kadisbun Riau dan sekaligus pejabat pengguna anggaran. Tersangka ketika itu menandatangani proyek K2I tersebut.

Program Kebun K2I (Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur) adalah salah satu program yang bertujuan menyentuh langsung rakyat miskin. Untuk pengembangan dan pembangunan usaha perkebunan K2I, dialokasikan dana sebesar Rp217 miliar untuk kebun sawit seluas 10.200 hektare.

Atas perbuatannya, Susilo disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini Susilo menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Kecamatan Tenayan Raya. Sebelumnya dalam proses penyidikan, Kejati Riau telah menahan mantan Kadisbun Provinsi Riau, Susilo, di tempat yang sama.

Selain itu, pihak kejaksaan juga telah melakukan penyitaan aset Susilo berupa tanah dan rumah mewah yang terletak di Jalan Purwodadi Nomor 181 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. [*]

Terima Suap, Gubri Nonaktif Divonis 6 Tahun

Bandung - Gubri Nonaktif, Annas Maamun, terdakwa kasus korupsi akhirnya divonis 6 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. Selain itu, mantan Bupati Rokan Hilir, Riau ini juga didenda denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Menurut hakim, Annas dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap alih fungsi lahan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Bengkalis dan Rokan Hilir (Rohil), Riau.

"Menyatakan Annas Maamun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua," ujar ketua majelis hakim Barita Lumban Gaol saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/6).

Annas dijerat dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim menilai perbuatan Annas bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu, Barita mengatakan, sebagai seorang kepala daerah, Annas tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Annas justru melakukan perbuatan yang menyakiti hati masyarakat.

Poin-poin tersebut merupakan pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman Annas. "Yang meringankan, terdakwa telah melakukan persidangan dengan baik dan terdakwa sudah lanjut usia," tutur Barita seperti dilansir tempo.co.

Putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat ini tidak berbeda jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut bekas Bupati Rohil itu dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Politikus Partai Golongan Karya tersebut terbukti telah menerima suap sebesar US$ 166,100 dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia-Riau, Gulat Medali Emas Manurung dan pengusaha Edison Marudut. Gulat dan Edison meminta area kebun sawit di Kabupaten Kuansing seluas 1.188 hektare, Bagan Sinembah di Rohil seluas 1.124 hektare, serta di Duri, Bengkalis seluas 120 hektare masuk ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Riau.

Selain itu, Annas terbukti menerima hadiah uang sebesar Rp500 juta dari Gulat agar memenangkan PT Citra Hokiana Triutama milik Edison dalam pelaksanaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Riau. Namun dakwaan ketiga yang mendakwa Annas telah menerima uang Rp3 miliar untuk melicinkan lokasi perkebunan di empat perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak terbukti.

Saat majelis hakim bergantian membacakan amar putusan, Annas yang duduk di kursi pesakitan dengan menggunakan kemeja batik berwarna kuning terlihat terus menundukkan kepalanya. Pria 75 tahun itu pun tampak lesu setelah majelis hakim memutuskan dirinya bersalah.

Setelah majelis hakim mengetuk palu tanda sidang berakhir, Annas langsung menghampiri kuasa hukumnya untuk mendiskusikan upaya apa yang akan dilakukan. Setelah berdiskusi sebentar, tanpa pikir-pikir, Annas langsung melakukan upaya banding. "Banding, Yang Mulia," ujar Annas kepada majelis hakim.

Setelah keluar ruang sidang, dalam pengawalan ketat, Annas tak banyak bicara kepada para wartawan. "Pokoknya, kita akan banding, nanti saja," ujar Annas sambil terus berjalan menuju ruang singgah Pengadilan Tipikor Bandung.

Kuasa hukum Annas, Sirra Prayuda mengatakan, putusan majelis hakim terhadap kliennya tidak tepat. Menurut Sirra, apabila ada dakwaan yang tidak terbukti, seharusnya hukumannya lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

"Jaksa menuntut enam tahun itu dengan tiga dakwaan. Kalau hakim menyatakan hanya dua dakwaan yang terbukti dan satunya lagi enggak, harusnya vonisnya tidak sama dengan tuntutan jaksa, harusnya lebih rendah," katanya.

Dalam kasus ini, Gulat telah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan pada Senin 23 Februari 2015 lalu. Gulat dinilai terbukti telah memberikan suap kepada Annas Maamun terkait alih fungsi lahan. Vonis Gulat ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 4,5 tahun dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, KPK menangkap basah Annas dan Gulat di rumah Annas di perumahan Citra Gran Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 25 September 2014. Keduanya saat itu diduga sedang bertransaksi suap alih fungsi lahan. Dari tangkap tangan itu, KPK menyita uang sejumlah 156.000 dolar Singapura dan Rp460 juta.

Dalam perjalanan pengungkapan kasus alih fungsi lahan, KPK juga menetapkan Annas sebagai tersangka atas kasus lain. Annas menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015. Annas ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang bekas anggota DPRD Riau periode 2009-2014, A Kirjauhari. Kasus itu masih didalami komisi antirasuah. (*)

Terdakwa TPPU Minyak Dipenjara 4 Tahun, Adiknya Divonis Bebas

Pekanbaru - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Achmad Machbud alias Abob, terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, adiknya Niwen Khairiyah divonis bebas.

Selain dijatuhi penjara 4 tahun, Ketua hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Ahmad Setia Pudjoharsoyo juga menghukum Abob untuk membayar denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Meski demikian, Abob tidak dibebankan uang pengganti kerugian negara karena tidak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan, Dunun alias A Guan, dituntut 4 tahun penjara dengan denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Sama dengan Abob, dia juga tidak dibebankan uang pengganti. "Abob, dan Dunun dijerat pasal Pasal 3 ayat 1 tentang TPPU jo pasal 5 KUHPidana," kata hakim.

Abob sendiri melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.  Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Faried juga tidak langsung menerima putusan tersebut.

Jaksa Penuntur Umum, sebelumnya menuntut Abob, Niwen dan Dunun selama 16 tahun penjara. Selain itu para terdakwa ini juga diwajikan membayar denda Rp1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan.  Selain penjara, mereka juga membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp67 miliar, subsidair 8 tahun.

Sementara dua pembacaan vonis terdakwa  Arifin Ahmad dan Yusri diskor. Sebelumnya,  Arifin Ahmad dituntut 15 tahun denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp86 juta.

Sementara terdakwa Yusri dituntut 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. Ia diwajibkan membayar uang pengganti Rp1 miliar lebih atau subsider 3 tahun.

Kasus terungkap dari rekening mencurigakan milik terdakwa Niwen Khariyah (38), pegawai di Pemko Batam. Transaksi itu  ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Temuan ini selanjutnya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dari penyelidikan, terungkap adanya transaksi dari penyelundupan BBM di Perairan Dumai.

Kasus berawal ketika terdakwa Abob selaku pemilik Kapal MT Lautan I dan MT Lautan II dan MT Lautan III bertemu dengan Antonius Manulang (anggota TNI AL). Antonius menyampaikan, jika ada yang ingin membeli minyak bisa menghubunginya.

Selanjutnya Abob menghubungi Ridwan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Singapura. Ridwan merupakan  Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd, selaku pembeli minyak (penampung).

Setelah Abob mendapatkan pembeli, Antonius menghubungi terdakwa Dunun. Selanjutnya Danun memberi informasi pada terdakwa Yusri selaku pegawai Pertamina, Depo Dumai  agar membantu kelancaran pembongkaran isi muatan kapal kapal tanker ke Depot Siak, Pekanbaru.
BBM dipindahkan (kencing) ke kapal  arahan Dunun. Selanjutnya dipindahkan lagi ke kapal milik Abob untuk dijual kepada Ridwan.

Berdasarkan temuan PPATK, diketahui telah terjadi transaksi triliunan rupiah ke rekening Niwen. Transaksi itu atas nama Arifin Achmad yang diperkirakan terjadi transaksi sebesar Rp400 miliar.

Uang hasil penjualan minyak dari Ridwan dalam bentuk Dollar Singapore dikirim Niwen kepada Antonius melalui rekening atas nama Arifin Achmad. Uang juga dikirim pada Dunun danYusri. [*]

Dahlan Siap Bertanggung Jawab

Jakarta - Kejaksaan Tinggi DKI telah menetapkan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gardu induk PLN. Dahlan menyatakan siap menjalani proses hukum.

"Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti perkembangannya," ujar Dahlan dalam keterangannya, Jumat (5/6/2015).

Dahlan disangka melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek pembangunan 21 gardu listrik di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada 2011-2013 lalu. Dalam proyek ini Dahlan berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

"Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai KPA (Kuasa Pemegang Anggaran) saya memang harus tanggung jawab atas semua proyek itu, termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu," sambungnya.

Dahlan juga meminta maaf kapada keluarganya, terutama sang istri yang sempat tidak setuju dengan langkah dia menjadi Direktur Utama PLN.

"Kini ternyata saya benar-benar jadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya saya harus minta maaf kepada istri saya yang dulu melatang keras saya menerima penugasan menjadi Dirut PLN karena hidup kami sudah lebih dari cukup. Saya akan minta teman-teman direksi PLN untuk mengizinkan saya melihat dokumen-dokumen lama karena saya tidak punya satu pun dokumen PLN," terang Dahlan seperti dilansir detikcom.

BPKP telah melakukan audit proyek senilai Rp 1,06 triliun ini dan menemukan kerugian negara sebesar Rp 33 miliar. Pada saat tenggat pembangunan, baru empat gardu yang sudah menjadi milik PLN

Menurut Kajati DKI Adi Toegarisman, proyek gardu ini seharusnya dibayar per pembangunan kerja. Namun kenyataan di lapangan pembayaran dilakukan dengan material on set atau pembayaran per materi.

Selain itu, proyek tahun jamak ini dilakukan ketika lahan sawah yang menjadi calon lokasi gardu induk, belum berhasil dibebaskan. Hal itu yang kemudian membuat proyek ini menjadi mangkrak.

"Penetapan tersangka berdasarkan perkembangan perkara yang kami sidik. Dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor," ujar Kajati DKI Adi Toegarisman dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, hari ini.

Pasal tersebut mengatur mengenai penyalagunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Ancaman maksimal dari pasal itu adalah hukuman 20 tahun penjara. [*]

Dahlan Iskan Dicegah ke Luar Negeri

Jakarta - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan resmi ditetapkan menjadi tersangka tekait dugaan korupsi pembangunan gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara oleh Kejaksaan DKI.  Kejaksaan langsung melakukan pencegahan terhadap mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini.

"Sampai saat ini tidak merasa perlu melakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif, hanya pencekalan saja," ujar Kajati DKI Jakarta, M. Adi Toegarisman di Gedung Kejati DKI, Jakarta, Jumat [05/06/2015].

Menurut Adi, Dahlan yang juga mantan Menteri BUMN itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti. "Beliau ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti, dokumen dan keterangan saksi berkisar di situ," ujar Adi seperti dilansir viva.co.id

Dalam kasus ini, Dahlan dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp33,2 miliar. Pembangunan mega proyek di Kementerian ESDM terhadap 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara sudah dimulai pada Desember 2011 dengan target rampung pada Juni 2013.

Nilai proyek sebesar Rp1,063 triliun itu untuk mengerjakan pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal serta pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan sipil.

Seperti diketahui, nama Dahlan Iskan terseret dalam kasus dugaan korupsi  pembangunan megaproyek Kementerian ESDM terhadap 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara pada Desember 2011 lalu. Nilai proyek ini mencapai Rp1,063 triliun.

Belakangan diketahui 13 proyek tersebut justru terbengkalai. Proyek tersebut antara lain GI (Gardu Induk) Malimping, Asahimas Baru,Cilegon Baru,Pelabuhan Ratu Baru, Porong Baru, Kedinding, Labuhan, Taliwang,Jatiluhur Baru, Jatirangon II, Cimanggis II, Kadipaten dan New Sanur.

Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  [*]


Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Tersangka

Jakarta - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara.

Penetapan tersebut disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, M. Adi Toegarisman, di Gedung Kejati DKI Jakarta, Jumat 5 Juni 2015.

"Sejak kemarin tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah memeriksa seorang saksi, yaitu Dahlan Iskan yang kala itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hasil pemeriksaannya kami evaluasi, dan kami analisa. Dan tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan jadi tersangka berdasarkan dua alat bukti minimal yang kami kumpulkan," kata Adi seperti dilansir vivanews.com

Sebelumnya, Adi mengatakan bahwa Dahlan dicecar soal penganggaran tahun jamak dan juga sistem pembayaran dengan on set dalam proyek tersebut pada Kamis kemarin.

"Tim penyidik mengajukan 44 pertanyaan, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan kapasitasnya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Ada dua hal pokok, berkaitan dengan penganggaran multiyears dan sistem pembayaran proyek ini dengan on set," kata Adi.

Seperti diketahui, nama Dahlan Iskan terseret dalam kasus dugaan korupsi  pembangunan megaproyek Kementerian ESDM terhadap 21 unit gardu induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara pada Desember 2011 lalu. Nilai proyek ini mencapai Rp1,063 triliun.

Belakangan diketahui 13 proyek tersebut justru terbengkalai. Proyek tersebut antara lain GI (Gardu Induk) Malimping, Asahimas Baru,Cilegon Baru,Pelabuhan Ratu Baru, Porong Baru, Kedinding, Labuhan, Taliwang,Jatiluhur Baru, Jatirangon II, Cimanggis II, Kadipaten dan New Sanur.  [*]

Korupsi Baju Koko, Eks Kepala BKD Hanya Divonis 1 Tahun

Pekanbaru - Mantan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) kabupaten Zkampar, Asril Jasda, divonis 1 tahun penjara, Rabu (27/5/2015). Asril terbukti melakukan korupsi pengadaan baju koko di. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Selain Asril, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru juga memvonis Direktur Direktur CV Mulya Raya Mandiri (MRM), Firdaus, dengan hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara. Kedua terdakwa didenda masing-masing Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan.

Amar putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Amin Siswanto SH. Kedua terdakwa terbukti
melanggar pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Asril Jasda dan Firdaus tidak dibebani uang pengganti karena kerugian negara Rp438 juta telah dibayarkan kedua terdakwa ke kas daerah. Atas putusan itu kedua terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih pikir-pikir.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang, Beny Siswanto SH dan Eko Supramur, menuntut Asril Jasda  1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara sedangkan Firdaus  1 tahun 8 bulan (20 bulan) penjara. Kedua terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Fakta persidangan,  kasus  berawal ketika Pemkab Kampar mengalokasikan anggaran  Rp2,4 miliar untuk pengadaan 15 ribu pasang baju koko. Kegiatan berlangsung pada tahun 2012 silam.

Setiap camat mendapat alokasi yang berbeda-beda, rata-rata berkisar Rp80 juta hingga Rp200 juta. Kejaksaan menemukan kejanggalan karena penggunaan anggaran tersebut dipecah ke semua camat dengan cara Penujukan Langsung, diduga untuk menghindari mekanisme tender.

Selain itu, pengadaannya juga menuai masalah karena diduga terjadi penggelembungan harga baju koko dari nilai aslinya, dan jumlah yang diadakan tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara dirugikan Rp438 juta. [*/mr]

Annas Maamun Dilarikan ke Rumah Sakit

Bandung - Sidang dengan agenda tuntutan dugaan korupsi alih fungsi lahan di Riau dengan terdakwa mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena terdakwa tiba-tiba sakit.

Kejadian bermula saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap Annas di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (20/5/2015) siang.

Annas yang duduk di bangku pesakitan sejak awal sidang hanya tertunduk lesu. Setelah tiga jam berselang, secara tiba-tiba kuasa hukum Annas mengajukan interupsi ‎lantaran melihat kondisi kliennya yang nampak masih sakit.

Ketua Mjelis Hakim, Barita Lumban Gaol, yang melihat kondisi Annas yang semakin lemah dan berwajah pucat mempersilakannya untuk menghampiri kuasa hukum dan duduk di sebelahnya.

Melihat kondisi kliennya yang lemah, pihak kuasa hukum pun memberikan air minum. Namun belum lama berselang, tiba-tiba Annas langsung jongkok dan berkali-kali muntah di balik meja kuasa hukum.

Kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pembacaan tuntutan dan sidang pun untuk sementara diskors. Usai diskors Annas pun langsung dibawa keluar ruang sidang.

Tak berselang lama, kondisi pria berumur 75 tahun tersebut semakin memburuk hingga akhirnya langsung dilarikan ke klinik PMI Kota Bandung untuk mendapat pertolongan pertama. Selanjutnya Annas pun diboyong ke RS Santosa untuk mendapat perawatan lanjutan.

"Untuk sementara sidang memang diskors. Dari 674 halaman tinggal 3 halaman lagi yang belum dibacakan," ucap salah seorang JPU dari KPK. [*/okc]

Halaman 1 dari 46