Selasa, 27 Januari 2015

Ternyata Annas Maamun Masukkan Lahannya ke Revisi SK Menhut

Jakarta - Selain memasukkan areal lahan sawit yang diajukan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia wilayah Riau, Gulat Manurung ke dalam surat usulan revisi SK Menhut soal kawasan bukan hutan, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun ternyata juga menyelipkan lahan miliknya. Masuknya lokasi lahan politisi Golkar ini diajukan pada surat kedua usulan revisi yang dikirim ke Kemenhut.

"Di usulan kedua ada (lokasi tanah Annas,red)," kata Annas Maamun menjawab pertanyaan Jaksa KPK saat bersaksi untuk Gulat di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1/2015).

Tanah milik Annas berada di Desa Rantau Bais, Rokan Hilir, Riau. Menurut Annas, tanah miliknya berada di belakang kantor kecamatan. "(Luasnya) 10 hektar," sebut dia. "(Bentuknya) Belukar , ada sawit satu-satu," sambungnya.

Pada surat usulan revisi SK 673 yang pertama yang ditandatangani Annas pada 12 Agustus 2014, Pemprov Riau mengajukan usulan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan untuk area penggunaan lainnya (APL) terkait kepentingan Pemprov.

"Usulan pertama itu semua kegiatan-kegiatan pemerintah, jalan-jalan yang akan dibuat pemerintah, sekolah-sekolah yang akan dibuat pemerintah," jelasnya juga mengiyakan usulan kawasan hutan rakyat miskin Rokan Hilir seluas 1.700 hektar.

Sedangkan pada surat kedua yang diteken 17 September 2014, masuk usulan lokasi lahan kebun Gulat Manurung dan milik anggota Asosisasi Petani Kelapa Sawit wilayah Riau.

"Surat pertama kebun asosiasi tak ada, surat yang kedua baru ada yang tergabung dalam asosiasi," imbuh dia. Selain itu masuk pula usulan lokasi lahan di Kuantan Singingi dan Siak.

"Usulan ketua asosiasi Pak Gulat," ujarnya.

Annas Maamun memang mengaku dirinya meminta duit Rp 2,9 miliar kepada Gulat yang meminta lahan kebun sawitnya masuk ke dalam revisi SK Menhut soal penetapan perubahan kawasan hutan.

"(Gulat sampaikan, red) Lisan, datang ke rumah kita. Mohon dimasukkan kebun-kebun yang di bawah asosiasi sawit. Saya suruh Pak Gulat jumpa Kadis Kehutanan," kata Annas.

Permintaan Gulat disampaikan usai Menhut periode 2009-2014 Zulkifli Hasan menyampaikan peluang revisi surat Keputusan Menhut SK 673/Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan. Zulkifli yang datang ke HUT Riau pada 9 Agustus 2014 menurut Annas menyampaikan kesempatan mengajukan permohonan revisi.

"Saya beri kesempatan masyarakat Riau untuk menambah lagi, merevisi SK 673 supaya diperbaiki lagi, diusulkan untuk jadi APL (area penggunaan lainnya)," ujar Annas mengutip pidato Zulkifli kala itu.

Peluang ini lantas dimanfaatkan Annas Maamun dengan memerintahkan pejabat terkait di Pemprov Riau untuk menelaah keberadaan kawasan yang direncanakan dalam program pembangunan daerah yang masih masuk sebagai kawasan hutan untuk diusulkan revisi menjadi bukan kawasan hutan. [*]

Editor: Putrajaya
Sumber: Detikcom

Usulan Annas Maamun Tidak Ditindaklanjuti Kemenhut

Jakarta - Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut surat usulan revisi perubahan luas kawasan bukan hutan yang diajukan Gubernur Riau Annas Maamun belum ditindaklanjuti. Meski demikian, Ketua MPR RI ini pernah mengeluarkan disposisi ke pejabat terkait di Kemenhut untuk menindaklanjuti usulan revisi.

"Saya kasih disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Tapi sampai hari H saran dan pertimbangan tidak saya terima. Dari disposisi saya, tidak ada saran pertimbangan dari direktur terkait," ujar Zulkifli saat bersaksi untuk Gulat Manurung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Surat usulan revisi diajukan Pemprov Riau setelah Zulkifli menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 673/Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Riau.

Peluang untuk revisi SK 673 ini diakui Zulkifli disampaikan langsung saat dia menghadiri HUT Riau pada 9 Agustus 2014. "Saya sampaikan di pidato, kalau ada hak-hak masyarakat yang terlanggar atau hak rakyat silakan lakukan perbaikan," sebutnya.

Perbaikan yang dimaksud menurut Zulkifli, terkait perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kesempatan revisi ini yang dimanfaatkan Pemprov Riau dengan mengajukan surat usulan yang dibawa Wagub Riau saat itu, Arsyadjuliandi Rachman.

Saat datang ke kantor Kemenhut pada 14 Agustus 2014, Arsyad membawa surat Gubernur Riau nomor 050/BAPPEDA/58.13 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Mohon Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau. "Saya kasih disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," sambung Zulkifli.

Pada 17 September 2014, masuk kembali surat usulan revisi ke meja Zulkifli. "Saya juga disposisi ke Dirjen untuk minta saran pertimbangan," sebut dia. "Tapi nggak ada respon," tegas Zulkifli.

Zulkifli menduga, tidak adanya tindaklanjut atas surat usulan kedua karena usulan tidak memenuhi persyaratan. "Atau ditolak," sebutnya.

Dalam perkara ini, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia-Riau, Gulat Medali Emas Manurung, didakwa menyuap Gubernur Riau Annas Maamun sebesar USD 166,100 atau setara Rp 2 miliar. Suap terkait revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Riau.

Duit suap diberikan karena Annas Maamun telah memasukkan areal kebun sawit Gulat Manurung dan teman-temannya di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 Ha ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau sebagaimana permintaan Gulat. [*]

Editor: Putrajaya
Sumber: Detikcom

Silahkan Kawal Penyidikan Korupsi PT. BLJ

Bengkalis - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkalis Menggugat (ABM) berjanji akan tetap melakukan pengawalan terhadap penanganan kasus dugaan Korupsi penyertaan modal PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Kejari Bengkalis menganggap niat itu sebagai bentuk dukungan kepada kejaksaan.

"Kami dari ABM akan tetap mengawal terhadap kasus yang ditangani Kejari Bengkalis saat ini," ujar  juru bicara ABM Sugianto saat melakukan aksi demo ke Kantor Kejari, Senin (29/12/2014).

Selain itu ABM juga meminta Kejari Bengkalis untuk segera memeriksa petinggi di Negeri Junjungan ini terkait kasus Korupsi penyertaan modal PT.BLJ sebesar Rp 300 miliar.

Sementara itu Kejari Bengkalis H. Muklis mengatakan bahwa jajarannya dalam penanganan kasus terus mendapat tekanan dan diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Muklis juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa dalam mendukung upaya penegakan hukum dan kalau perlu Muklis mempersilahkan mahasiswa untuk datang mengawal setiap pemeriksaan yang dilakukan jajarannya dalam penanganan kasus ini dan hal ini menjadi suatu penyemangat dari pihaknya.

" Saya mohon dukungan  semua masyarakat Bengkalis karena dalam pengusutan kasus ini banyak tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mari kita kawal bersama," kata Muklis.

Dalam aksi demo ABM ke kantor Kejari Bengkalis mendapat pengawalan dari Satuan Polisi Pamong Paraja, Polres Bengkalis dan setelah mendengarkan penjelasan dari Kejari terhadap tuntutan yang diberikan sebanyak empat item akhirnya membubarkan diri. [*]

 

Editor: Putra

Sumber: Halloriau

Korupsi Jembatan Pedamaran, Penyidik Telusuri Peran Pejabat Pemprov

PEKANBARU – Penyidik Kejaksaan Tinggi memeriksa Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Wan Amir Firdaus. Penyidikan ini dilakukan untuk menelusuri peran mantan Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ini dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Pedamaran I dan II.

Pemeriksaan terhadap Wan Amir Firdaus dilakukan panggilan penyidik Kejati Riau, Senin (29/12/2014). Saat diperiksa, dia berstatus sebagai saksi atas kasus tersebut. Ia dipanggil tentang tugas pokoknya selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2006-2012.

Dalam pemeriksaan, Wan Amir Firdaus dicecar Jaksa terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya. Karena sebelumnya, pembangunan Jembatan Pedamaran di Kabupaten Rohil pada 2008 lalu, dibahas pada intansi yang dipimpin Wan Amir Firdaus.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Mukhzan, menjelaskan, pihaknya juga mengarahkan pemeriksaan tentang permasalahan perkara, yang menyangkut penambahan anggaran sebesar Rp105.235.265.000 di tahun 2012, dimana pada tahun tersebut Wan Amir Firdaus menjabat selaku Sekda Kabupaten Rohil.

"Tentunya sebelum disetujui anggaran pengerjaan proyek, harus dibahas melalui Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan,red). Saat itulah, peranan saksi inilah yang ingin digali penyidik," ujar Mukhzan.

Penyidik beranggapan, yang bersangkutan diduga mengetahui terkait penganggaran untuk Jembatan Pedamaran I dan II, karena saksi merupakan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah,red). "Pokoknya apapun terkait jabatannya, akan digali penyidik," pungkas Mukhzan seperti dilansir halloriau.com.

Sementara Wan Amir Firdaus, yang mengenakan pakaian dinas Linmas, usai pemeriksaan menjelaskan, kedatangannya untuk memberikan keterangan. "Dipanggil untuk memberikan keterangan, ya saya datang," singkatnya.

Saat ditanya wartawan tentang peranannya pada pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II, Wan Amir Firdaus, menolak menanggapinya. "Yang jelas waktu saya masih di Rohil, untuk jelasnya, tanya sama penyidik," pungkasnya.

Selain memeriksa Wan Amir, penyidik juga memeriksa saksi lainnya, yakni Budi Mulia selaku Ketua Tim Peneliti Kontrak Multiyears, dan Gotri Jayadi Ketua Panitia Lelang tahun 2012 sekaligus anggota Tim Peneliti Kontrak Multiyears, serta Rori Mardian selaku anggota Tim Peneliti Kontrak Multiyears. [*]

 

Editor: Putra

Sumber: berbagai sumber

MA Hukum Rusli Zainal 14 Tahun, dan Hak Politik

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan Gubernur Riau Rusli Zainal atas kasus korupsi PON 2012 dan alih fungsi lahan hutan dari 10 tahun menjadi 14 tahun. MA menyatakan Rusli bersalah dalam pengelolaan PON di Riau tersebut.

Putusan kasasi ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis Kasasi Artidjo Alkostar. Dia didampingi dua anggota Majelis Kasasi Krishna Harahap dan Mohammad Askin. "Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menggunakan wewenangnya sebagai gubernur pada PON 2012, sehingga Majelis memutuskan membatalkan vonis Pengadilan Tinggi Riau dan mengembalikan vonis pengadilan tingkat pertama yang menghukum dia selama 14 tahun penjara," ujar anggota Majelis Kasasi Krishna Harahap di Jakarta, Senin (17/11).

Krishna mengatakan putusan ini mengakomodir tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa menghendaki agar hukuman yang diterima Rusli ditingkatkan.

"Karena semua argumen dalam dakwaan jaksa sudah terbukti, oleh karena itu Majelis menghukum Rusli 14 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan," terang dia.

Di samping itu, MA juga memberikan vonis tambahan berupa mencabut hak politik Rusli. Ini karena Rusli dinilai tidak dapat memegang sumpah jabatan lantaran melakukan tindak pidana korupsi. "Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan hak politik Rusli sehingga dia tidak bisa dipilih sebagai pejabat publik," ungkap dia.

Selanjutnya, Krishna menjelaskan Rusli telah menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan izin kehutanan kepada sembilan perusahaan. Dalam kasus ini, negara dianggap mengalami kerugian mencapai Rp 265 miliar.
Selain itu, Rusli juga terbukti melakukan korupsi pada kasus PON 2012 secara bersama-sama dengan membagikan uang sebesar Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPR.

Dia juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari penggarap venue PON. "Majelis kasasi memutuskan hukuman itu karena Rusli merupakan dan pelaku dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara itu, katanya. [*]

 

Editori: Putra

Ketua MPR Besok Jadi Saksi untuk Gubernur Riau

JAKARTA – Mantan Menteri Kehutanan yang kini menjabat sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan, besok dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dimintai keteranagn sebagai saksi kasus suap pengeluaran izin pengolahan hutan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun.

"Saya besok akan hadir dalam pemeriksaan KPK terkait tersangka AM jam 10 pagi," ucap politisi PAN tersebut, Senin (10/11/2014).

Terkait alasan tak bisa memenuhi panggilan KPK hari ini, Zulkifli tak menyebut alasannya. Namun dia mengakui, dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Kehutanan di era Kabinet Presiden SBY-Boediono.

Saat proses perizinan bergulir, Zulkifli memang masih menjabat sebagai Menhut. Hal ini pernah diakui tersangka Annas Maamun yang menyebutkan proses perizinan pengelolaan hutan yang diajukan Gulat Manurung sudah sampai di Zulkifli Hasan.

Kasus suap ini berawal dari tertangkapnya Annas Maamun saat melakukan transaksi suap di rumahnya yang berada di Cibubur, Jaktim beberapa waktu yang lalu. Annas saat itu tengah menerima suap dari pengusaha perkebunan kelapa sawit Gulat Manurung. Suap diberikan untuk pemulusan izin pengelolaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. [*]


Sumber: detikcom

Tersangka Korupsi di Dumai Diserahkan ke Jaksa

DUMAI - Setelah dinyatakan P21, kasus dugaan korupsi belanja surat kabar di sekretariat DPRD Kota Dumai yang melibatkan salah satu staff DPRD Dumai inisial IS hari ini, Kamis (6/11/2014) diserahkan Polisi kepada Jaksa.

Penyerahan tersangka IS dilaksanakan diruang rapat kantor Kejaksaan Negeri Dumai dihadiri Kajari Dumai, Eko Siwi Iriani dan jajarannya, hadir juga Kanit Tipikor Polres Dumai Ipda Elva Hendri, SH dan jajarannya Pukul 10,00 WIB.

"Kasus IS diserahkan ke jaksa untuk segera dilakukan penuntutan karena berkasnya sudah P21. Barang bukti dan tersangka juga sudah kita serahkan kepada kejaksaan negeri Dumai," kata Kanit Tipikor Polres Dumai, Ipda Elva Hendri, SH

Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Eko Siwi Iriani, SH. Menurutnya berkas IS sudah lengkap atau P21 dan akan dikirim kerumah tahanan tipikor pekanbaru. "Tersangka IS akan dikirim ke rutan Tipikor Pekanbaru hari ini Kamis (6/11/2014) sambil menunggu jadwal sidang di pengadilan Tipikor Pekanbaru." jelasnya

Dijelasdkannya, IS diduga melakukan tindak pidana korupi pengadaan koran di sekretariat DPRD Dumai dari 2009 hingga 2013 hingga menimbulkan kerugian negara Rp618 juta. Tersangka dan barang bukti saat ini sudah diserahkan ke kejaksaan negeri Dumai.

Diberitakan sebelumnya, IS merupakan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) belanja surat kabar di Sekretariat DPRD Kota Dumai yang ditangkap pada Senin (3/11/2014) Pukul 14.30 dikantor DPRD Dumai oleh pihak kepolisian setelah diutetapokan sebagai tersangka pada Maret 2014 lalu.

Kanit Tipikor Polres Dumai, Ipda Elva Hendri, SH mengatakan bahwa IS diduga telah mlakukan manipulasi data tagihan koran atau melakukan mark up tagihan surat kabar di sekretariat DPRD Dumai hingga menyebabkan kerugian negara Rp618 juta.

"IS disangkakan pasal 2 atau 3 UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya." terangnya

Terkait peran IS dalam dugaan tindak pidana korupsi langganan koran di Sekretariat DPRD Kota Dumai, IS melakukan penagihan yang jumlahnya lebih besar dari ril harga tagihan media, artinya telah terjadi mark up anggaran yang merugikan negara. Selain itu, IS meminta blangko kosong yang di stampel serta mengetik sendiri tagihan tersebut.

Alat bukti yang berhasil kita amankan CPU/Komputer yang digunakan untuk mengetik tagihan, dokumen transaksi, DPA 2009-2013, surat tagihan dari surat kabar, kemudian nota dinas yang diajukan oleh IS kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni Sekretaris DPRD Dumai. Selain mengamankan barang bukti kami juga telah memeriksa saksi dari kepala perwakilan media di Kota Dumai.[*]

 

Penulis: Hrc

Mahasiswa Kampar Ancam Bakar Diri di Istana

JAKARTA - Setelah sebelumnya melakukan aksi jahit mulut didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4 orang mahasiswa asal Pekanbaru, mengancam akan melakukan aksi bakar diri didepan Istana Kenegaraan.

"Kami akan lakukan aksi bakar diri didepan Istana Negara. Supaya presiden Jokowi tahu, bahwa kami mahasiswa yang mewakili rakyat kampar sudah dizolimi oleh kepala daerah, yakni Bupati Kampar Jefri Noer," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Rakyat Kampar (GERAK) Anton, Minggu (2/11/2014).

Aksi ini, adalah puncak kekesalan mahasiswa terhadap penanganan hukum yang terjadi di Riau. Menurut Anton, upaya serupa sebelumnya sudah dilakukan mahasiswa terhadap Jefri yang diduga melakukan korupsi, namun tidak ada kepastian hukum oleh instansi terkait. "Dari dulu, berbagai kasus Bupati Kampar ( Jefry Noer) tidak pernah diproses lanjut," jelasnya.

Dasar itulah, mahasiswa lalu datang Kejakarta dan menuju gedung KPK untuk mendapatkan keadilan karena selama ini Bupati Kampar Jefri Noer telah melakukan dugaan korupsi hingga mencapai Rp1,4 Triliun.

Dijabarkannya, dugaan korupsi yang dilakukan Jefri Noer adalah Program Penyuluhan Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Swadaya (P4S) dengan nilai mencapai Rp 70 Miliar, dan dugaan melakukan korupsi baju koko yang nilainya mencapai Rp4 miliar, serta melakukan dugaan korupsi dalam bentuk pembiayaan jalan-jalan sang Bupati ke Eropa, bersama istri dan anaknya yang nilainya mencapai Rp2 miliar.

Para mahasiswa ini ingin agar seluruh rakyat indonesia tahu apa yang terjadi di Kabupaten Kampar. "Jikapun kami mati dalam aksi bakar diri, biarkan ini menjadi sejarah perjuangan keadilan hukum di negeri ini," tegasnya.

"Jika sampai hari selasa kami tidak berjumpa dengan presiden RI, maka saya selaku korlap GERAKAN RAKYAT KAMPAR (GERAK), yang telah melakukan aksi jahit mulut sejak 28 oktober 2014, akan melakukan aksi bakar diri didepan istana merdeka. Karena saya lebih memilih mati dari pada hidup di bawah penindasan dan ke zholiman pemimpin kami," pungkasnya.

Sebelumnya, usai dari Gedung KPK, 4 Orang Mahasiswa asal Kabupaten Kampar dengan didampingi 6 orang lainnya ini berencana akan tidur alias menginap dipepohonan yang tak jauh dari Istana Merdeka. "Sempat ditemui salah seorang Deputi KPK, dan sekarang kita akan bergerak ke Istana Merdeka," katanya.

Aksi ini digelar untuk menuntut jalannya penegakan hukum dan keadilan bagi warga Kampar, dimana sejak Kamis kemarin, keempatnya yakni Rahmat, Ansor, Dapson, Indra dan Anton, tiba di Jakarta. Selama perjalanan, kondisi 4 orang itu kian melemah karena aksi jahit mulut tanpa makan, dimana seorang diantaranya sempat dilarikan kerumah sakit karena sudah dalam kondisi lemah dan memprihatinkan.

Penulis: Adi