Minggu, 19 April 2015

Asisten II Riau Tersangka Korupsi Jembatan

Pekanbaru - Asisten II Pemprov Riau WAF yang merupakan mantan Kepala Bapeda Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Pedamaran. Dalam waktu, tim Kejati Riau akan melakukan pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi.

Kasie Penkum dan Humas Kejati Riau, Mukhzan dalam siaran pers, Kamis (9/4/2015), menjelaskan penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 10/N.4/Fd.1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014. Hal ini terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi jembatan Padamaran I dan II tahun 2008 hingga 2010 dengan total anggaran Rp 529 miliar.

Mukhzan menjelaskan, kegiatan pembangunan proyek Jembatan Pedamaran I dan II yang diawali dengan kegiatan Studi Kelayakan pada tahun 2006, tidak pernah diusulkan oleh SKPD terkait dan tidak melalui rapat Musrenbang Kabupaten Rohil.

"Studi kelayakan tersebut masuk setelah RAPBD dikirim ke DPRD dan masuk pada saat rapat Banggar. Pada saat rapat dengan Banggar tersebut tersangka WAF memasukan kegiatan Studi Kelayakan ke Banggar dan selanjutnya disetujui Banggar sehingga masuk menjadi kegiatan di APBD tahun 2006," kata Mukhzan.

Dia menambahkan, pada 14 Desember 2006 PT Kita Abadi selaku konsultan melakukan presentasi dihadapan WAF selaku Kepala Bapeda/Pengguna Anggaran. Kesimpulan hasil kajian studi kelayakan disebutkan bahwa jembatan Pedamaran tidak layak untuk dilaksanakan.

"Akan tetapi, tersangka WAF saat itu berusaha untuk mengintimidasi Ketua Tim Leader supaya mengubah hasil kajian studi kelayakan menjadi layak. Namun PT Kita Abadi tetap membuat sesuai dengan hasil kerja di lapangan," kata Mukhzan.

Dari hasil perkembangan Penyidikan, kata Mukhzan, tim penyidik telah memperoleh dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan tersangka WAF,

"Tim akan segera memeriksa tersangka dan sejumlah saksi dalam kasus ini untuk segera kita ajukan ke pengadilan," tutup Mukhzan. [*]


Editor: Putrajaya

Eks Ketua DPRD Riau Diperiksa Penyidik KPK

Pekanbaru – Mantan Ketua DPRD Riau periode sebelumnya, Johar Firdaus dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan APBD 2015,

Dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD 2015 yang menyeret Annas Maamun, gubernur Riau nonaktif tersebut, politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa dalam pemeriksaan itu dia hanya ditanya terkait tugas-tugas sebagai Ketua DPRD Riau waktu itu.

Sedangkan mengenai adanya aliran dana ke dirinya, Johar membantahnya.  "Yang jelas uang itu tidak ada pada saya. Malam itu kita membahas komitmen karena memburu waktu yang sangat mepet," ujar Johar yang ditemui usai menjalani pemeriksaan di ruang Visualisasi Tugas Kepolisian, SPN Pekanbaru, Kamis (26/3/15) siang.

Terkait pertemuannya dengan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun, Johar Firdaus mengaku dia menemui Annas karena dipanggil. Namun dia menegaskan, bahwa pertemuannya itu hanya membicarakan masalah APBD 2015.  

"Itu saja, pasti ada saya datang. Pak Annas bertanya tentang APBD, dan saya jelaskan sesuai bidang saya," ucapnya.

Dalam Johar Firdaus, pihak lain yang turut dipanggil yakni A Kirjauhari, mantan anggota DPRD Riau. Hanya saja, Kirjauhari mengaku pemeriksaan itu terkait dengan pemekaran propinsi Riau Pesisir. "Tidak ada, hanya masalah Riau Pesisir," kata A Kirjauhari.

Sehari sebelumnya, penyidik KPK juga memeriksa Asisten II Pemprov Riau, Wan Amir Firdaus. Mantan pejabat Kabupaten Rokan Hilir ini diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap tersebut. Selain Wan Amir, pada saat yang bersamaan juga diperiksa dua pegawai Setdaprov Riau. [*]

Editor: Putra

Asisten II Pemprov Diperiksa Penyidik KPK

Pekanbaru – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Asisten II Pemprov Riau, Wan Amir Firdaus dan dua pegawai sipil lainnya. ketigasnya diperiksa dalam kasus dugaan suap APBD yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun.

Ketigas pegawai Pemprov Riau ini menjalani pemeriksaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, di Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu (25/3/2015). Ketiga pejabat yang dimintai keterangan adalah, Asisten II Pemprov Riau Wan Amir Firdaus, Riau Eka Putra dan Suwarno. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 Wib.

Wan Amir yang ditemui wartawan saat istirat siang menolak berkomentar banyak. Namun dia mengakui pemeriksaan yang tengah dijalaninya itu terkait dengan APBD.

Sebagaimana diketahui, Annas Maamun yang ditangkap tangan KPK ini, selain terjerat kasus alihfungsi lahan, juga dibidik kasus penyuapan APBD tahun 2014 lalu. Mantan Bupati Rokan Hilir ini konon mengucurkan uang sekitar Rp3 miliar untuk meloloskan APBD tahun 2014.

Uang ini diserahkan kepada Ahmad Kirjuhari, anggota DPRD Riau masa bakti 2009-2014.  Ahmad sendiri sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Konon, uang pelicin ini juga mengalir ke sejumlah politisi di DPRD Riau. [*]

 

Editor: Jaya

Annas Maamun Dimarahi Hakim Tipikor

Bandung - Terdakwa mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, menjalani sidang lanjutan kasus korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 4 Maret 2015. Pada persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi tersebut, ketua majelis hakim Barita Lumban Gaol tiba-tiba memarahi Annas.

"Jaga etika Anda dalam persidangan. Anda sebagai mantan gubernur seharusnya mengerti," ujar Barita sambil menunjuk-nunjuk Annas.

Insiden tersebut terjadi saat jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang bukti ke meja majelis hakim. Penyerahan bukti tersebut disaksikan empat saksi dan terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya. "Mohon maaf Yang Mulia," ujar Annas setelah hakim marah.

Jaksa penuntut umum Ariawan mengatakan kemarahan hakim bermula saat salah satu saksi, yaitu Riyadi, menunjukkan sebuah peta yang dijadikan alat bukti dalam persidangan. Di dalam peta itu terdapat wilayah yang ditandai dengan inisial AM.

Saat itu juga, Annas merasa inisial tersebut menunjuk dirinya. Annas tak terima dengan tanda tersebut. Ariawan mengatakan saat itu Annas protes kepada saksi Supardi karena merasa namanya dicemarkan. "Mendengar itu, hakim marah," ujar Ariawan dikutip dari Tempo.

Dalam sidang yang sempat tertunda selama satu pekan ini, jaksa penuntut umum menghadirkan sembilan saksi yang terdiri atas pejabat Provinsi Riau dan pihak swasta. Pada pemeriksaan saksi tahap pertama, saksi yang diperiksa berjumlah empat orang yang terdiri atas seorang tenaga ahli profesional pemetaan, Riadi Mustofa; Kepala Seksi Penatagunaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Arif Despensari; Kepala Seksi Inventarisasi Hutan Dinas Kehutanan Arif Suprianto; serta Kepala Subdit Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Bappeda Riau Supriyadi.

Sedangkan saksi lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Hendra Siahaan, Jones Silitog, Yulia Rotua Siahaan, Tetty Indrayati, dan Burhanuddin. Mereka masing-masing merupakan direksi dari PT Anugrah dan PT Citra Utama.

Pada pekan lalu, sidang Annas Maamun dibatalkan. Tersangka mengaku sakit maag sehingga tak hadir dalam sidang.  [*]

Tim Pidsus Kajati Riau Geledah kantor Bupati Rohil

Bagansiapiapi - Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah tiga ruangan pejabat kabupaten Rokan Hilir. Dalam penggeledahan itu, tim tindak pidana khusus ini menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembangunan jembataran Pedamaran I dan II.

Ke tiga ruang pejabat Rokan Hilir yang digeledah hari Rabu (4/3/2015) itu yakni, ruangan  Bagian keuangan , Kantor Bappeda dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). Tim Pidsus Kajati Riau yang berjumlah tujuh orang itu mulai menggeledah sejak pukul 10.30 hingga pukul 14.00 Wib.

Meski tidak mengganggu aktivitas pegawai di tempat tersebut, namun tak urung aksi para penyidik yang dikawal aparat kepolisian ini sempat menjadi perhatian. Bahkan Bupati Rohil,H Suyatno dan didampingi beberapa pejabat eselon juga menyaksikan penggeledahan dan penyitaan dokumen ini.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kajati Riau, Rahmad Lubis kepada wartawan mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam upaya pengembangan kasus korupsi proyek jembatan Pedamaran I dan II.

Dari pantauan, saat dilakukan penggeledahan, ada tiga kotak dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek jembatan ini yang sita dari ketiga ruangan tersebut. “Dokumen-dokumen itu akan dipelajari. Mengenai siapa- siapa tersangkanya dalam waktu dekat akan ditetapkan dan diumumkan di media massa," ujarnya.

Kabag Humas Setdakab Rohil, Hermato Latima mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim PidsuS Kejati Riau. “Pemkab memberikan apresiasi kepada tim Kajati Riau karena melakukan tindakan dengan penuh kekeluargaan,"ujarnya dengan singkat. [*]

Menderita Sakit Maag Akut, Annas Maamun Tak Hadiri Sidang

Bandung - Gubernur Riau non-aktif yang kini berstatus terdakwa kasus suap alih fungsi kawasan hutan, Annas Maamun tak hadir dipersidangan lanjutan kasus yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (25/2/2015). Annas beralasan tak bisa hadir karena menderita sakit maag akut dan jantung.

"Pak Annas dari kemarin pagi sakit maag akut dan sakit jantung, beliau tak bisa bangun dan sekarang hanya bisa berbaring di sel Lapas Sukamiskin," kata Sirra Prayuna SH, kuasa hukum Annas Maamun di Pengadilan Tipikor Bandung, dikutip Tribun, Rabu (25/2/2015).

Seperti diketahui pada 25 September 2015, petugas KPK berhasil menangkap tangan Annas Maamun saat menerima suap dari Gulat Medali Emas Manurung di sebuah rumah di Daerah Cibubur.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan 300 ribu dollar AS. Uang suap tersebut terkait perijinan alih fungsi lahan hutan tanaman industri yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau seluas 140 hektar.[*]

 

Editor: Putrajaya

Dugaan Korupsi Pengadaan Buku, 15 Saksi Diperiksa Kejari

Pekanbaru - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terus mendalami dugaan korupsi pengadaan buku untuk perpustakaan desa di Perpustakaan Wilayah (Puswil) Riau. Salah satu yang turut diperiksa adalah Tifa Ria, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Lebih kurang 15 orang sudah kita mintai keterangan. Termasuk Tifa Ria. Ia merupakan PPTK-nya," ujar Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Abdul Farid, Selasa (24/2/2015).

Selain itu, kata Farid, Kejari juga meminta keterangan dari Ketua Pengadaan kegiatan pengadaan buku tersebut. Hanya saja, dia menolak untuk membeberkan indikasi tindak pidana dalam kegiatan tersebut. "Kita masih mengumpulkan bukti kuat sebelum penetapan tersangkanya, nanti kita paparkan," ulasnya.

Selain saksi yang sudah diperiksa, Farid mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga berencana memanggil pihak lainnya. "Kita masih melakukan telaah terhadap pihak-pihak yang sudah kita mintai keterangan," ucap Farid.

Informasi yang dihimpun pekanbaruexpress menyebutkan, dana pengadaan buku di Puswil Riau berasal dari dana APBD tahun 2012 silam. Ada dugaan, pengadaan buku ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Sehingga diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6 miliar. [*]

Editor: Putrajaya

Annas Maamun Diboyong ke Rutan Suka Miskin

Pekanbaru - Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun tersangka kasus suap alih fungsi lahan dipindahkan ke Rumah tahanan (Rutan) Suka Miskin, Jawa Barat. Sebelumnya, dia ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan.

"Beliau dipindahkan kemarin siang ke Rutan Suka Miskin dan saya juga ikut mendampingi beliau," jelas Kuasa Hukum Annas Maamun, Eva Nora, Jumat (6/2/2015).

Kondisi Annas Maamun, tersangka dalam kasus suap terkait alih fungsi hutan di Kuangsing, Kabupaten Kuantan Singingi ini, dalam kondisi sehat. Meskipun sebelumnya sempat dikabarkan sakit akibat kasus yang menimpanya.

"Beliau sehat-sehat saja dan di Rutan Suka Miskin beliau juga berjumpa dengan kawan-kawannya," sambung Eva.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Bupati Rokan Hilir ini akan menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Bandung Jawa Baratt, Rabu (11/2/2015). Nantinya kuasa hukum yang akan mendampingi diantaranya, Sirra Prayuna, Imron Hilmi, Nizamudin dan Eva Nora.

"Sejauh ini Annas juga belum diperiksa terkait status barunya mengenai suap pengesahan APBD P Riau 2014 dan APBD murni 2015," ungkapnya. [*]

Editor: Putrajaya
Sumber: halloriau


Halaman 1 dari 44