Selasa, 09 Pebruari 2016

KPK Siap Hadapi Praperadilan RJ Lino

Jakarta - Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan crane tahun 2010. KPK pun siap menghadapi tantangan Lino.

"Kami menghormati langkah hukum yang dilakukan yang bersangkutan. Kita siap, karena kami meyakini proses penanganan perkara yang kami jalani sesuai prosedur yang berlaku," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/12/2015).

Priharsa menjelaskan, gugatan praperadilan tidak akan mempengaruhi proses penyidikan terhadap RJ Lino. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan kemungkinan terhadap tersangka akan tetap berlanjut.

"Kita menunggu nanti ada surat dari pengadilan saat akan sidang. Proses penyidikan terus berlangsung sebagaimana biasa. Pemanggilan saksi-saksi termasuk tersangka tetap akan dilakukan seperti biasa," tegas Priharsa, seperti dirilis dari detik.com.

Sementara itu, pengacara Lino yang baru, Maqdir Ismail membenarkan telah melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Menurut Maqdir penetapan tersangka terhadap kliennya adalah tidak sah.

"Tidak ada perbuatan melawan hukum di sana. Tidak ada juga perbuatan menyalahgunakan kewenangan pengadaan tiga QCC itu," tutur Maqdir saat dihubungi.

Selain itu, Maqdir menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan QCC tahun 2010. Soal proses penunjukan langsung, Maqdir menyatakan kliennya tak punya pilihan lain.

"Gini, penunjukkan itu kan dilakukan sepuluh kali proses. Penunjukkan langsung itu dilakukan setelah ada proses 10 kali kan yang selalu gagal, bahkan ada perusahaan Indonesia yang tahun 2007 juga gagal. Nah kalau itu harusnya ada keputusan kan? Itu yang kita sebut diskresi kan. Kalau direksi nggak diberi diskresi gitu ngapain mereka jadi direksi? Itu yang saya kira perlu dilihat," ungkapnya.

"Harganya itu jauh lebih murah yang ditawarkan PT Parata Indonesia. Speknya juga sesuai dengan yang direncanakan, dengan yang ditugaskan. Pada awalnya memang mau membeli yang 40 ton, ternyata kemudian ditawarkan lagi 50 ton dengan harga yang lebih murah. Ternyata ada yang menawarkan yang 60 ton dan ini lebih murah dari yang 50 ton. Itu yang kemudian diambil Pelindo," urai Maqdir. (Ar)

Sejumlah Legislator Disebut Saat Vonis A Kirjauhari

Pekanbaru - Sejumlah nama legislator diungkap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru saat membacakan vonis terdakwa suap APBD Riau Ahmad Kirjauhari. Mantan anggota DPRD Riau ini divonis 4 tahun karena terbukti melakukan korupsi.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam upaya menyuap belasan anggota DPRD guna memuluskan pembasahan RAPBD 2015.

Ada tiga nama yang disebut berulang kali oleh majelis hakim yang diketuai oleh Masrul yakni mantan ketua DPRD Riau 2009-2014 Johar Firdaus, Suparman anggota fraksi Golkar dan seorang legislator Politisi PKB Riki Hariansyah.

"Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidaklah bertindak sendiri melainkan bersama-sama sebagai kualitas orang yang turut serta.m terdakwa dikategorikan sebagai pihak bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim anggota Irwan Effendi saat membacakan lembar putusan.

Dalam putusannya, secara runtun majelis hakim menjelaskan bagaimana pertemuan ketiga legislator yang disebutkan diatas dengan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun hingga mendistribusikan dan menerima uang imbalam dalam upaya memperlancar pembahasan RAPBD 2015.

Sementara itu, Ahmad Kirjauhari kepada Antara seusai mendengar putusan vonis berharap KPK dapat segera mengambil langkah cepat untuk menindaklanjutinya. "Saya fikir korupsi tidak ada yang dilakukan sendiri. Untuk itu saya harap KPK sesegera mungkin menindaklanjutinya," ujarnya.

Sebelumnya ketiga legislator yang disebutkan diatas hadir sebagai saksi pada persidangan. Dua saksi yakni Suparman dan Johar Firdaus secara tegas menolak terlibat, hanya Riki Hariansyah yang mengaku bahwa dirinya terlibat upaya suap menyuap itu.

Namun, Riki mengatakan bahwa dirinya telah mengembalikan uang suap yang diterimanya ke KPK.

Sementara itu, Suparman yang dipilih untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Riau pada periode 2014-2019 itu selanjutnya mengundurkan diri dan saat ini mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Rokan Hulu.

Selama jalannya persidangan terungkap sejumlah fakta menarik seperti mencopot baterai telepon seluler selama persidangan yang dianggap "sakral". Bahkan saat itu Suparman yang belum menjadi ketua DPRD disebut sangat aktif meminta kepada seluruh legislator yang mengikuti "rapat rahasia" itu untuk melepas baterai hp.

Sementara itu, hal unik lainnya adalah ketika Johar Firdaus disebut sebagai inisiator untuk mengumpulkan uang dari sejumlah penderma hingga mencapai Rp900 juta yang selanjutnya digunakan untuk upaya suap. Johar, menurut terdakwa juga menerima uang sebesar Rp250 juta dalam dua kali penyerahan.  

Selain itu, selama jalannya sidang juga terungkap bagaimana upaya Johar Firdaus yang memberikan janji kepada anggota DPRD kala itu seperti mobil dinas untuk selanjutnya dapat digunakan oleh mantan anggota DPRD hingga waktu pelelangan dilakukan dan dana aspirasi yang mencapai Rp2 miliar.

Sebelumnya pada Kamis siang majelis hakim Tipikor Pekanbaru memvonis terdakwa korupsi suap APBD Riau Ahmad Kirjauhari dengan empat tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp200 juta atau diganti dengan kurungan tiga bulan penjara.

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Divonis 4 Tahun, Kirjauhari Terbukti Lakukan Korupsi

Pekanbaru - Terdakwa korupsi suap APBD Riau, Ahmad Kirjauhari akhirnya divonis empat tahun kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau. Hakim menyebut, mantan anggota DPRD Riau itu terbukti melakukan korupsi.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan vonis empat tahun penjara," kata ketua majelis hakim Masrul saat membacakan putusan, Kamis [17/12/2015].

Pengadilan juga mewajibkan Ahmad Kirjauhari membayar denda sebesar Rp200 juta atau diganti dengan kurungan tiga bulan penjara.

Dalam putusannya, seperti dilansir antarariau.com, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memberikan pencitraan yang buruk bagi wakil rakyat karena kapasitasnya sebagai anggota DPRD Riau periode 2009-2014.

Dalam putusannya ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, yakni terdakwa yang kerap disapa Akir  dinilai kooperatif dan sopan, mengakui bersalah melakukan upaya suap tersebut, serta tidak pernah dihukum sebelumnya.

Dalam perbuatannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan fikir-fikir.

Sementara itu, suasana haru terlihata saat hakim membacakan putusan, dimana sejumlah keluarga terdakwa menangis.

Meski begitu, terdakwa terlihat tegar dan melempar senyum kepada awak media yang melimput.

Putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU dari KPK yang disampaikan pada 25 November 2015 lalu yang menuntut empat tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK Pulung Trinandoro menjadi Ketua tim JPU dengan lima jaksa lainnya dalam dugaan suap yang melibatkan Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun.

Selain Ahmad Kirjauhari, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka pemberi suap rancangan APBD Perubahan Pemprov Riau 2014.

Annas diduga telah memberi atau janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait pembahasan rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD murni 2015. [Ap]

Terlibat Kasus Korupsi, Azmun Jaafar Kembali Masuk Tahanan

Pekanbaru - Mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar  tampaknya bakal menghabiskan masa tuanya di dalam penjara, menyusul keluarnya penetapan status tersangka oleh Polda Riau. Penyidik Polda Riau, menetapkan status tersebut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pusat perkantoran Bakti Praja, Pelalawan tahun 2002 lalu.

Selain Azmun Jaafar, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat Pelalawan, termasuk Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan.

Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, AKBP Arie Rahman dan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Kasubdit III Reskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan, Azmun Jaafar ditangkap di rumahnya di Jalan Lumba Lumba, Pekanbaru, (8/12/2015) malam.

Usai ditangkap, Penyidik membawanya ke Ditrerskrimsus Polda Riau untuk ditahan. Wadir Reskrimsus Polda Riau menambahkan, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bakti Praja ini sebenarnya sudah terendus sejak 2 tahun lalu. "Pada saat pembelian tanah tersebut  diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan tanah seluas 110 hektare," ujarnya.

Berdasarkan hasil audit, dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp38 miliar. "Diduga adanya aliran dana dari pembebasan lahan ini tersangka menerima sejumlah aliran uang yang diberikan secara bertahap," pungkas Ari.

Sebelumnya, Polda Riau telah melakukan penahanan terhadap 7 tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah Syahrial Hamid selaku mantan Kepala BPN Kabupaten Pelalawan yang divonis 8 tahun, Tengku Kasroen selaku mantan Sekda Pelalawan divonis 2 tahun, Lahmudin selaku mantan DPPKD divonis 5 tahun.

Sedangkan Al Azmi, Kasie di Kantor Pertanahan Pelalawan dijatuhi vonis 7 tahun. Sementara Tengku Alfian, staf Sekda Pelalawan divonis 5 tahun, Rahmat, staf DPPKD Pelalawan divonis 4 tahun dan Drs Marwan Ibrahim selaku mantan wakil Bupati Pelalawan yang divonis 6 tahun. [Ap]

Raja Erisman, Mantan Sekda Inhu Ditahan

Indragiri Hulu - Mantan Sekretaris Daerah (Skeda) Indragiri Hulu, Raja Erisman akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Negeri Rengat. Dia ditahan atas dugaan keterlibatnya dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sebesar Rp2,7 miliar.

Raja Erisman ditahan pihak Kejaksaan Negeri Rengat, Jumat [4/12/2015]. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rengat, Roy Modino SH menjelaskan,
status Raja Erisman sendiri sudah ditetapkan sejak 1 Januar 2015 lalu.


"Status tersangka terdakwa ini sudah kita tetapkan sejak 1 Januari 2015 lalu. Untuk penahanannya, terdakwa sudah kita titipkan di Rumah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Rengat," ujar Roy Modino SH, seperti dilansir goriau.


Menurut Roy, sebelum dilakukan penahanan, Raja Erisman sendiri juga sempat diperiksa selama lebih kurang 3,5 jam. "Dari hasil pemeriksaan itulah status tersangka Raja Erisman kita tingkatkan menjadi terdakwa," ungkap Roy Modino.

Untuk diketahui, Raja Erisman diboyong dari kantor Kejari Rengat ke Rutan Rengat dengan menggunakan mobil tahanan Kejari. Dia didampingi kuasa hukumnya, Wismar SH MH. [Ap]

Tersangka Korupsi Bansos Senilai Rp 300 M di Bengkalis Ditahan

Pekanbaru  - Mantan anggota DPRD Bengkalis, Purboyo, tersangka kasus dana Bantuan Sosial senilai Rp300 miliar di Kabupaten Bengkalis akhirnya ditahan Polda Riau. Tersangka sendiri merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis. Kasus ini melibatkan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

"Betul, ada melakukan penahanan tersangka inisial Pb mantan anggota DPRD Bengkalis dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan, Rabu [2/12/2015].

Guntur menambahkan, penyidik kini terus melengkapi berkas kasus dana Bansos senilai Rp 300 miliar yang telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari jumlah itu, kata dia ada 4 mantan anggota DPRD Bengkalis, dua mantan penjabat, dan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Khusus tersangka Purboyo, menurut Guntur, telah ditahan sejak kemarin sore. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan. "Sebelum ditahan kita sudah lakukan cek kesehatan di RS Bhayangkara Polda Riau. Hasil yang bersangkutan dinyatakan sehat," kata Guntur.

Sekedar diketahui, kasus korupsi berjamaah dana Bansos Bengkalis ini melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdilah yang kasusnya sudah masuk tahap persidangan. Selain itu juga tercatat nama Herliyan Saleh, mantan Bupati Bengkalis yang kini ikut bertarung berebut kursi Bupati Bengkalis. Sedangkan dua lagi juga merupakan mantan anggota dewan, dan dua anggota dewan aktif masih diproses dan belum dilakukan penahanan.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Mahfud Mukhzan mengungkapkan, hingga kini berkas mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh belum diterima. "Sampai saat ini kita masih menunggu berkasnya dari Polda Riau," kata Mukhzan.

Apakah jika berkas para tersangka nantinya dilimpahkan pihak kejaksaan akan melakukan penahanan, menurut Mukhzan itu tergantung kepada penuntut. "Sekarang inikan sejumlah berkas para tersangka dana Bansos masih kita minta untuk dilengkapi pihak Polda Riau. Kalau sudah ditangan kita apakah akan ditahan apa tidak, itu tergantung dari jaksa penuntut nanti," kata dia. [Ap]

Edison Tersangka, Kasus Alih Fungsi Hutan Riau Bertambah

Jakarta - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan EMMS (Swasta) sebagai tersangka.

Tersangka EMMS diduga memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Atas perbuatannya tersebut, EMMS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu AM (Gubernur Riau) yang diduga sebagai penerima dan GM (Swasta). Penetapan keduanya sebagai tersangka bermula dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada September 2014. Saat itu, KPK menangkap AM dan GM di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan barang bukti uang senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp 500 juta yang diduga merupakan uang pemberian GM untuk pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Provinsi Riau.

Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. GM divonis 3 tahun pidana penjara denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Sedangkan, AM divonis 6 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Jawa Barat. [Ap/kpk]

Terdakwa Korupsi APBD Riau Dituntut 4 Tahun Penjara

Pekanbaru - Terdakwa kasus suap pengesahan APBD Riau, A Kirjauhari dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, dia juga didenda Rp250 juta, subsider tiga tahun kurungan penjara.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2015) siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pekanbaru.

"Menjatuhkan pidana empat tahun penjara, dikurangi masa hukuman, dengan denda Rp250 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya,"sebut Ketua tim, Pulung Rinandoro, di hadapan hakim ketua, Masrul.

Sebelum menyampaikan tuntutan, JPU KPK  membacakan analisa untuk terdakwa Kirjuhari setebal 500 halaman. Pembacaan dilakukan secara bergantian  oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) antara lain, Budi Nugraha, Tri Anggoro Mukti, Irman Yudiandri dan Pulung Rinandoro.

Dalam analisa ini, ada beberapa nama yang sering disebut-sebut JPU, seperti nama Johar Firdaus, Suparman dan Riki Hariansyah, yang sebelumnya juga pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kirjuhari. Dimana yang menonjol adalah aksi cabut batrai dalam sidang, transaksi serah terima uang, hingga pinjam pakai mobil dinas.

Usai membacakan dan mendengarkan tuntutan, hakim ketua Masrul akhirnya menutup persidangan, dan akan dilanjutkan pada pekan depan, dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum dan terdakwa Kirjuhari.

"Sidang akan dilanjutkan Rabu depan, dengan agenda pembelaan (pledoi)," tukas Masrul. [Ap]

Halaman 1 dari 48