Selasa, 03 Maret 2015

Menderita Sakit Maag Akut, Annas Maamun Tak Hadiri Sidang

Bandung - Gubernur Riau non-aktif yang kini berstatus terdakwa kasus suap alih fungsi kawasan hutan, Annas Maamun tak hadir dipersidangan lanjutan kasus yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (25/2/2015). Annas beralasan tak bisa hadir karena menderita sakit maag akut dan jantung.

"Pak Annas dari kemarin pagi sakit maag akut dan sakit jantung, beliau tak bisa bangun dan sekarang hanya bisa berbaring di sel Lapas Sukamiskin," kata Sirra Prayuna SH, kuasa hukum Annas Maamun di Pengadilan Tipikor Bandung, dikutip Tribun, Rabu (25/2/2015).

Seperti diketahui pada 25 September 2015, petugas KPK berhasil menangkap tangan Annas Maamun saat menerima suap dari Gulat Medali Emas Manurung di sebuah rumah di Daerah Cibubur.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp 2 miliar dan 300 ribu dollar AS. Uang suap tersebut terkait perijinan alih fungsi lahan hutan tanaman industri yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau seluas 140 hektar.[*]

 

Editor: Putrajaya

Dugaan Korupsi Pengadaan Buku, 15 Saksi Diperiksa Kejari

Pekanbaru - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terus mendalami dugaan korupsi pengadaan buku untuk perpustakaan desa di Perpustakaan Wilayah (Puswil) Riau. Salah satu yang turut diperiksa adalah Tifa Ria, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Lebih kurang 15 orang sudah kita mintai keterangan. Termasuk Tifa Ria. Ia merupakan PPTK-nya," ujar Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Abdul Farid, Selasa (24/2/2015).

Selain itu, kata Farid, Kejari juga meminta keterangan dari Ketua Pengadaan kegiatan pengadaan buku tersebut. Hanya saja, dia menolak untuk membeberkan indikasi tindak pidana dalam kegiatan tersebut. "Kita masih mengumpulkan bukti kuat sebelum penetapan tersangkanya, nanti kita paparkan," ulasnya.

Selain saksi yang sudah diperiksa, Farid mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga berencana memanggil pihak lainnya. "Kita masih melakukan telaah terhadap pihak-pihak yang sudah kita mintai keterangan," ucap Farid.

Informasi yang dihimpun pekanbaruexpress menyebutkan, dana pengadaan buku di Puswil Riau berasal dari dana APBD tahun 2012 silam. Ada dugaan, pengadaan buku ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Sehingga diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6 miliar. [*]

Editor: Putrajaya

Annas Maamun Diboyong ke Rutan Suka Miskin

Pekanbaru - Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun tersangka kasus suap alih fungsi lahan dipindahkan ke Rumah tahanan (Rutan) Suka Miskin, Jawa Barat. Sebelumnya, dia ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan.

"Beliau dipindahkan kemarin siang ke Rutan Suka Miskin dan saya juga ikut mendampingi beliau," jelas Kuasa Hukum Annas Maamun, Eva Nora, Jumat (6/2/2015).

Kondisi Annas Maamun, tersangka dalam kasus suap terkait alih fungsi hutan di Kuangsing, Kabupaten Kuantan Singingi ini, dalam kondisi sehat. Meskipun sebelumnya sempat dikabarkan sakit akibat kasus yang menimpanya.

"Beliau sehat-sehat saja dan di Rutan Suka Miskin beliau juga berjumpa dengan kawan-kawannya," sambung Eva.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Bupati Rokan Hilir ini akan menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Bandung Jawa Baratt, Rabu (11/2/2015). Nantinya kuasa hukum yang akan mendampingi diantaranya, Sirra Prayuna, Imron Hilmi, Nizamudin dan Eva Nora.

"Sejauh ini Annas juga belum diperiksa terkait status barunya mengenai suap pengesahan APBD P Riau 2014 dan APBD murni 2015," ungkapnya. [*]

Editor: Putrajaya
Sumber: halloriau


Annas Maamun Sidang Perdana di Tipikor Bandung

Pekanbaru - Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun akan menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat untuk kasus tindak pidana korupsi, Rabu (11/2/2015).

"Sesuai dengan agendanya pak Annas akan menjalani sidang perdananya pada hari Rabu, 11 Februari di pengadilan tipikor Bandung Jawa Barat," ungkap Kuasa hukum Annas Maamun, Eva Nora, Jumat (6/2/2015).

Untuk sidang perdana ini, menurut Eva Nora, agendanya membacakan dakwaan. Eva juga menjelaskan untuk sidang perdana ini akan membahas mengenai kasus suap ahli fungsi lahan. "Agenda perdana ini akan membahas mengenai kasus lahan sedangkan untuk kasus APBD memang belum ada pemeriksaan sampai sejauh ini," sebutnya.

Eva menegaskan, bahwa Annas Maamun tidak pernah menerima uang dari Duta Palma ataupun Surya Dumai. "Beliau tidak tahu menahu tentang Duta Palma dan Surya Dumai. Memang diakui menerima uang dari Gulat sekitar Rp2 miliar," katanya.


Editor: Putrajaya
Sumber: halloriau

Di KPK, Sekdaprov Riau Ditanyai Soal APBD-P 2014

Pekanbaru - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Zaini Ismail menjalani proses pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/1/2015). Dia diperiksa terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Riau non aktif Annas Maamun.

Pejabat eselon I di Pemprov Riau ini mengaku ditanyai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar [rpses pembahasan APBD Perubahan 2014.

"Hanya ditanya mengenai proses pembahasan APBD perubahan 2014 dan APBD 2015. Itu saja," ujarnya tanpa mau merinci secara detail pertanyaan yang diajukan penyidik komisi antirasuah tersebut.  

Zaini sendiri mengaku dia hanya memberikan penjelasan terkait apa-apa yang menjadi pertanyaan penyidik. "Saya jawab apa yang ditanya saja," kilahnya.

Selain dirinya, Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus juga ikut diperiksa sebagai saksi. "Hari ini Ketua Bappeda," kata dia.

Untuk diketahui, mantan Kepala BKD Provinsi Riau ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembahasan ABPD-P 2014 yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Annas Maamun)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kemarin. [*]

Editor: Putrajaya

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Sekdaprov Riau

Jakarta - Pasca terkuaknya dugaan suap pengesahan APBDP 2014 dan APBD Riau 2015, ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Zaini Ismail. Mantan Karo Kesra Setdaprov Riau ini akan diperiksa dengan tersangka Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2015).

Selain Zaini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wan Amir Firdaus yang merupakan Asisten II Ekonomi Pembangunan Sekdaprov Riau.

"Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM," tegas Priharsa, seperti dikutip dari politikriau.com.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Annas Maamun dan A Kirjuhari sebagai tersangka.

Selaku pihak pemberi suap, Annas diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Kirjuhari yang merupakan mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [*]

Editor: Putrajaya

Wabup Pelalawan Dituntut 9 Tahun Penjara

Pekanbaru - Wakil Bupati Pelalawan Non Aktif, Marwan Ibrahim, terdakwa kasus korupsi uang ganti rugi pembebasan lahan perkantoran Pelalawan sebesar Rp1.5 miliar, dituntut pidana penjara selama 9 tahun.Tak hanya itu, mantan Sekda Pelalawan ini juga dituntut membayar ganti rugi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar.


Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci, Romy Rozali SH, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (28/1/2015) siang, Marwan Ibrahim  juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. Jika tidak dibayar, maka dapat diganti (subsider) dengan hukuman kurungan selama 5 tahun.

Kuasa hukum Marwan Ibrahim akan membacakan pembelaan (pledoi), pada sidang berikutnya. Selanjutnya, Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH MH, selaku pimpinan sidang menunda persidangan hingga pekan depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati pelalawan, Marwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau atas kasus sangkaan penerimaan uang ganti rugi sebesar Rp1.5 Miliar terkait pembebasan lahan pembangunan perkantoran Pelalawan.

Pada kasus ini 7 pejabat sudah lebih dahulu diajukan ke pengadilan. Dalam kesaksian para pejabat ini menyebutkan adanya keterlibatan wakil Bupati Pelalawan.

Ketujuh tersangka yang dimaksud yakni, Syahrizal Hamid, Al Azmi, Tengku Alfian Helmi, Lahmuddin, Rahmad, Tengku Kasroen, dan Muhammad Yusuf. Empat diantaranya yakni Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Tengku Alfian (mantan Staf BPN Pelalawan), Lamuddin (mantan Kadispenda Pelalawan), dan Al Azmi telah menjalani sidang di Pekanbaru sebagai terdakwa.

Proyek yang diduga dikorupsi bermula dari tahun 2002 hingga 2011 lalu. Untuk pembangunan perkantoran ini, Pemkab Pelalawan membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT. Khatulistiwa Argo Bina seluas 110 Hektare (Ha) dengan harga Rp. 20 juta per hektar.


Dari keterangan para tersangka, Mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar menerima sebesar Rp. 12,6 miliar, kemudian ada juga anggota DPRD Pelalawan, Herman Maskar menerima Rp2,8 miliar. Para pegawai BPN Pelalawan menerima Rp3,9 miliar, serta nama-nama yang tertera pada SHM sebesar Rp385,53 juta dan orang lainnya sebesar Rp2,9 miliar. Terakhir muncul nama Wakil Bupati Pelalawan Drs H. Marwan Ibrahim dengan penerimaan uang sebesar Rp. 1,5 miliar. Hingga saat ini kerugian negara atas kasus ganti rugi tanah ini mencapai Rp. 38 Miliar.

Editor: Putrajaya

Ternyata Annas Maamun Masukkan Lahannya ke Revisi SK Menhut

Jakarta - Selain memasukkan areal lahan sawit yang diajukan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia wilayah Riau, Gulat Manurung ke dalam surat usulan revisi SK Menhut soal kawasan bukan hutan, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun ternyata juga menyelipkan lahan miliknya. Masuknya lokasi lahan politisi Golkar ini diajukan pada surat kedua usulan revisi yang dikirim ke Kemenhut.

"Di usulan kedua ada (lokasi tanah Annas,red)," kata Annas Maamun menjawab pertanyaan Jaksa KPK saat bersaksi untuk Gulat di Pengadilan Tipikor, Senin (19/1/2015).

Tanah milik Annas berada di Desa Rantau Bais, Rokan Hilir, Riau. Menurut Annas, tanah miliknya berada di belakang kantor kecamatan. "(Luasnya) 10 hektar," sebut dia. "(Bentuknya) Belukar , ada sawit satu-satu," sambungnya.

Pada surat usulan revisi SK 673 yang pertama yang ditandatangani Annas pada 12 Agustus 2014, Pemprov Riau mengajukan usulan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan untuk area penggunaan lainnya (APL) terkait kepentingan Pemprov.

"Usulan pertama itu semua kegiatan-kegiatan pemerintah, jalan-jalan yang akan dibuat pemerintah, sekolah-sekolah yang akan dibuat pemerintah," jelasnya juga mengiyakan usulan kawasan hutan rakyat miskin Rokan Hilir seluas 1.700 hektar.

Sedangkan pada surat kedua yang diteken 17 September 2014, masuk usulan lokasi lahan kebun Gulat Manurung dan milik anggota Asosisasi Petani Kelapa Sawit wilayah Riau.

"Surat pertama kebun asosiasi tak ada, surat yang kedua baru ada yang tergabung dalam asosiasi," imbuh dia. Selain itu masuk pula usulan lokasi lahan di Kuantan Singingi dan Siak.

"Usulan ketua asosiasi Pak Gulat," ujarnya.

Annas Maamun memang mengaku dirinya meminta duit Rp 2,9 miliar kepada Gulat yang meminta lahan kebun sawitnya masuk ke dalam revisi SK Menhut soal penetapan perubahan kawasan hutan.

"(Gulat sampaikan, red) Lisan, datang ke rumah kita. Mohon dimasukkan kebun-kebun yang di bawah asosiasi sawit. Saya suruh Pak Gulat jumpa Kadis Kehutanan," kata Annas.

Permintaan Gulat disampaikan usai Menhut periode 2009-2014 Zulkifli Hasan menyampaikan peluang revisi surat Keputusan Menhut SK 673/Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan. Zulkifli yang datang ke HUT Riau pada 9 Agustus 2014 menurut Annas menyampaikan kesempatan mengajukan permohonan revisi.

"Saya beri kesempatan masyarakat Riau untuk menambah lagi, merevisi SK 673 supaya diperbaiki lagi, diusulkan untuk jadi APL (area penggunaan lainnya)," ujar Annas mengutip pidato Zulkifli kala itu.

Peluang ini lantas dimanfaatkan Annas Maamun dengan memerintahkan pejabat terkait di Pemprov Riau untuk menelaah keberadaan kawasan yang direncanakan dalam program pembangunan daerah yang masih masuk sebagai kawasan hutan untuk diusulkan revisi menjadi bukan kawasan hutan. [*]

Editor: Putrajaya
Sumber: Detikcom

Halaman 1 dari 44