facebook.comtwitter.comgoogleplus.cominstagram.com

Rubrik: Opini : 3 April 2018
Panaskah Situasi Politik Pasca Puisi Sukmawati Soekarnoputri?

Puisi gegabah anak mantan Presiden RI Soekarno,  Sukmawati Soekarnoputri yang dinilai telah "menghina" simbol-simbol Islam seperti syariat Islam,  suara azan dan cadar telah menghangatkan suasana Sikon polkamnas menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. 

 

Puisi tersebut ramai di-counter oleh warganet di Medsos,  bahkan sejumlah rencana aksi unjukrasa disetting oleh kelompok anti Sukmawati,  bahkan ada kelompok yang akan "mengahokkan Sukmawati".

 

Ya,  puisi Sukmawati tersebut seperti blunder pernyataan Ahok yang mempermasalahkan surat Al Maidah 51, yang sama sama membuat situasi memanas bahkan polarisasi tersebut masih terasa sampai saat ini,  bahkan tenun kebangsaan terancam rusak pasca statement Ahok,  dan sekarang dilakukan Sukmawati dengan obyek yang sama dinilai merendahkan Islam. 

 

Banyak kalangan berpendapat jika tidak melakukan "blasphemy" maka Ahok tidak ada lawannya yang sebanding di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.  Bahkan,  blasphemy Ahok telah dijadikan "peluru politik" untuk mengalahkan Paslon tertentu,  dengan beberapa kelompok kepentingan dan kelompok penekan dengan isu besar "jangan dukung atau pilih Paslon yang diusung Parpol yang membela penista agama" dalam Pilkada 2018 bahkan Pilpres 2019.

 

Bagaimana jika Sukmawati meminta maaf kepada umat Islam apakah goncangan politiknya akan mereda?  Jawabannya belum tentu,  sebab ada umat Islam yang karena aksesnya luas dan literasinya cukup baik tentu akan memberi maaf,  namun umat Islam dengan sikon berbeda jelas tidak memberi maaf.  Apalagi memasuki "tahun politik" tentunya kasus Sukmawati akan "dikapitalisasi", "digoreng" dan dipolitisir untuk tidak hanya kepentingan Pilkada 2018 namun juga Pilpres 2019.

 

Bahkan,  peluang Jokowi untuk terpilih kembali semakin mengecil jika format dan konstruksi "opinion and news framing" dari kelompok anti Jokowi semakin meluas dan merajai Medsos bahkan menjadi trending topic di media massa mainstream. 

 

Salah satu contoh sederhana dari "news framing" memanfaatkan blunder Sukmawati adalah "Sukmawati Soekarnoputri adalah adik siapa, kakak Sukmawati ketua umum Parpol apa ya dan Parpol tersebut mencalonkan siapa di Pilpres 2019 nanti?".

 

Jika opini tersebut bergulir cepat dan gagal dicegah dini,  maka nasib Jokowi dalam Pilpres 2019 akan sama dengan nasib Ahok di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, walaupun sebelum laga politik terjadi memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi berdasarkan survei,  namun hasil akhirnya akan keok.  Kecuali Jokowi berani "cerai" atau "mbalelo" dari Parpol yang telah dinilai mendukung penista agama. 

 

Yang pasti "perang opini" terkait masalah ini akan terjadi baik melalui artikel,  pemberitaan,  hasil survei dan mungkin dibahas dalam diskusi serius semacam ILC di TV One.  Kita berharap tenun berbangsa dan bernegara tidak rusak.  Semoga. ***

 

*) Airla, Penulis adalah CEO Strategic Assessment.

Editor: Ril : Penulis: Airla