BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau Komit Terapkan Good Governance

PALEMBANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Kepulauan Riau berkomitmen dalam penerapan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance). Semua pihak diharapkan memberikan dukungan untuk terus menyukseskan program tersebut.

Hal itu diungkapkan Pps Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau, Eko Yuyulianda saat media gathering di Riverside Restoran, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (30/6) malam. Acara yang mengusung tema 'Sinergi Bersama Media Mewujudkan Penerapan Tata Kelola Kelembagaan yang Baik untuk Memajukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan' tersebut diikuti 16 media cetak dan online dari wilayah Sumbar, Riau dan Kepri.

Eko menyebutkan, atas komitmen dalam penerapan good governance, sepanjang tahun 2017 dan 2018 BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Badan dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik di Indonesia.

Baca :

• » Didampingi Kadisperinaker Kampar, Hambali Terima Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
• » Dilindungi BPJS TK, Petugas Pemilu Bisa Klaim JKK dan JKM
• » PWI Riau dan BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Penandatanganan MOU Perlindungan Kerja Wartawan

Eko pun mengimbau kepada stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penerapan good governance dengan cara melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika ditemukan insan BPJS Ketenagakerjaan yang memberi atau menerima suap, gratifikasi, maupun melakukan fraud di dalam maupun di luar lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan tersebut dapat melalui media yang sudah dipublish oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi tambahan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi sebagai unit yang memantau pelaporan tersebut, serta Whistle Blowing System dan Fraud Control System sebagai salah satu media pelaporan tindak suap, gratifikasi, dan fraud.