6 Safar 1442 H / Kamis, 24 September 2020
Dewan Nilai Pemkab Lamban Menangani Kabut Asap
rohul | Rabu, 18 September 2019
Editor : | Penulis : Hendra
ilustrasi karhutla

PASIR PANGARAIAN - Ketua DPRD Rokan Hulu (Rohul) sementara, Novliwanda Ade Putra ST memberi apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul bersama instansi terkait dalam mengeliminir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Negeri Seribu Suluk (julukan Kabupaten Rohul).

“Kita salut melihat upaya Pemkab Rohul dan instansi terkait dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait karlahut ini. Hasilnya efektif, kita masuk salah satu daerah minim titip panas," ucap Novliwanda.

Walaupun demikian kata Novliwanda, dirinya juga mengkritisi kinerja Pemkab Rohul yang dinilai lamban mengambil kebijakan dalam penanganan kabut asap yang sudah berdampak luar biasa terhadap kesehatan masyarakat.

Pemkab Rohul, sebut Novliwanda, terlihat hanya fokus lakukan pencegahan karlahut, namun lupa mempersiapkan diri, jika sewaktu-waktu Rohul terkena dampak asap kiriman seperti yang terjadi saat ini Padahal, pada kondisi seperti sekarang ini masyarakat Rohul mengunggu kehadiran dan kebijakan dari Pemkab Rohul terhadap mereka.

"Ini harus jadi bahan eveluasi bagi kita semua khusunya para pemangku kepentingan. Ke depannya urusan pencegahan karlahut dan kabut asap dampak karhutla harus benar-benar dipersiapkan dan dijadikan skala prioritas. Meski berhasil menanggulangi karlahut, tapi faktnya masyarakat Rohul saat ini menderita karena kabut asap," katanya.

Dijelaskan Novliwanda, bahwa salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan kabut asap yakni tidak adanya alat pengukur kualitas udara (ISPU). Padahal, keberadaan alat ini sangat penting dalam menentukan kualitas udara di Rohul sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Novliwanda juga menegaskan, DPRD Rohul tidak pernah menghalangi pemerintah daerah untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan karlahut dan bencana asap ini termasuk pengadaan ISPU.

"Saat ini dalam mengambil kebijakan, Pemkab Rohul seakan menggeneralisasi situasi. Acuannya situasi udara Kota Pekanbaru. Padahal, situasi udara di Rohul tidak separah di Pekanbaru sehingga saya rasa tidak begitu perlu meliburkan sekolah untuk saat ini," tegasnya.

Menyikapi kejadian kabut asap ini, DPRD Rohul telah bersepakat membuat rekomendasi dari lembaga, bagaimana pemerintah ke depan harus memiliki formulasi menindaklanjuti bencana asap sehingga Pemkab Rohul ke depan akan lebih cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti korban yang muncul akibat asap.
“Seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan harus duduk bersama, menyusun road map, apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketika ditimpa bencana kabut asap di saat kondisi Rohul tidak memiliki titik api," kata politisi dari Partai Gerindra ini.*



Artikel Terbaru
pekanbaru, Kamis, 24 September 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru saat ini tengah memburu penyelesaian.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, Wakil Bupati (Wabup)  Bengkalis nonaktif,.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah dimusnah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau..


politik, Kamis, 24 September 2020

Pemerintah, KPU dan sejumlah anggota DPR sepakat melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali.


nusantara, Kamis, 24 September 2020

Pemerintah daerah diminta mewaspadai munculnya klaster penularan selama musim.


kuansing, Kamis, 24 September 2020

Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai anggota.


pekanbaru, Kamis, 24 September 2020

Penambahan kasus positif baru di Riau, Kamis (24/9/2020) hari ini cukup mengkuatirkan yaitu.


pasar, Kamis, 24 September 2020

Bukalapak terus mendorong dan optimalisasikan peran pajak dalam pembangunan melalui.


pelalawan, Kamis, 24 September 2020

Guna menjaga netralitas, Bupati Pelalawan MH Harris memilih mundur sebagai ketua pemenangan Adi.