19 Zulhijjah 1441 H / Minggu, 9 Agustus 2020
Petahana akan Diuntungkan jika Kampanye Akbar Pilkada 2020 Dilarang
politik | Rabu, 10 Juni 2020
Editor : Des Jamran | Penulis : Ahmad Kiflan Wakik
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno /net

PEKANBARUEXPRESS, JAKARTA- Draft Peraturan KPU (PKPU) melarang kampanye terbuka bagi para bakal calon (Bacalon) peserta Pilkada 2020 selama pandemik Covid-19 justru akan menguntungkan Pertahana.

Dalam uji publik itu dipaparkan misalnya, bentuk-bentuk kampanye dalam bentuk rapat umum yang melibatkan pertemuan banyak orang. "Itu tidak boleh, pertemuan terbatas dibatasi 20 orang dengan protokol Covid-19," terang Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro seperti dikutip Rmol.id, Rabu (10/6-2020).

Selanjutnya, menyiasati larangan tersebut akbar, kampanye akan dilakukan secara daring atau online. Menanggapi hal itu, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menjelaskan, jika aturan larangan kampanye akbar akan mengurangi semarak pesta demokrasi di Tangsel.

"Ya begitu, tapi prinsipnya Pilkada di tengah pandemi itu sedikit banyak mengurangi tingkat kualitas dan kesemarakan dalam pilkada. Padahal kampanye akbar itu untuk memotivasi para pemilih datang ke TPS kan. Dengan kampanye yang tidak ada yang akbar itu, tentu semakin sulit masyarakat tahu kandidat itu visi misinya seperti apa," imbuhnya.

Adi secara tegas menyatakan, jika adanya larangan kampanye terbuka dan digantikan kampanye secara online, akan menguntungkan petahana dan merugikan kandidat bacalon lain. "Sebenarnya, semua kandidat merasa dirugikan, karena mereka tidak akan maksimal terutama untuk berkampanye, terutama untuk menyampakan visi misi terhadap masyarakat. Tapi yang diuntungkan, ya tentu petahana yang memiliki elektabilitas yang sudah memadai," jelasnya.

Lanjutnya, petahana sudah tidak perlu bersosialisasi turun ke masyarakat. Karena, petahana sudah leading dalam hal sosialisasi. "Artinya secara umum semua kandidat rugi, tapi kalau di breakdown lagi yang paling rugi kandidat-kandidat yang tidak memikiki elektabilitas, karena ruang geraknya terbatas, gara-gara tidak bisa kampanye secara terbuka itu kan," katanya.

"Sementara petahana sudah dikenal, sudah memiliki bekal elektabilitas sekalipun tidak kampanye dia sudah leading. Tapi bagi penentang, kalau dia enggak kampenye dari mana elektabilitasnya," terang Adi. Seperti diketahui, tahapan Pilkada Tangsel akan dimulai kembali pada 15 Juni 2020 mendatang dan pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020.

 



Artikel Terbaru
nusantara, Sabtu, 8 Agustus 2020

Pemerintah memutuskan pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Sipil Negara (PNS).


politik, Sabtu, 8 Agustus 2020

Pimpinan sidang pleno Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengetuk.


hukum, Sabtu, 8 Agustus 2020

Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan melakukan penahanan terhadap pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi.


pekanbaru, Sabtu, 8 Agustus 2020

PEKANBARUEXPRESS(JAKARTA )--Provinsi Riau, Sabtu (8/8/2020) hari ini ditemukan 50 kasus.


nusantara, Kamis, 6 Agustus 2020

Pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) corona kepada pekerja bergaji di bawah Rp5.


hukum, Kamis, 6 Agustus 2020

Pengusutan dugaan aliran dana atau gratifikasi Djoko Tjandra kini mulai dilakukan penyidikan. Tim penyidik.


politik, Kamis, 6 Agustus 2020

Posisi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dipastikan bakal tidak tergeser menyusul rencana.


inhu, Kamis, 6 Agustus 2020

Satu orang yang masuk kategori suspek covid-19 di Indragiri Hulu menjalani isolasi mandiri di rumah sakit..


inhu, Kamis, 6 Agustus 2020

 Keceriaan Abdal Gultom hanya bisa sesaat dirasakan oleh kedua orangtuanya. Pasalnya, anak berusia.


siak, Rabu, 5 Agustus 2020

Hari ini, Rabu (5/8-2020), Siak berada diperingkat terbanyak kasus penambahan pasien positif Covid-19,.