8 Safar 1442 H / Sabtu, 26 September 2020
Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau
Hakim Tipikor Pekanbaru Bebaskan Legal Manager PT Duta Palma
hukum | Rabu, 9 September 2020
Editor : Putraja | Penulis : Putra
Sidang kasus suap PT Duta Palma di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. [Int]

Pekanbaru - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru membebaskan Legal Manager PT Duta Palma, Suheri Terta. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suap alih fungsi hutan kepada Gubernur Riau, H Annas Maamun.

Kakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu di persidangan yang digelas secara virtual, Rabu (9/9/2020), menyatakan Suheri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU," ujar Saut.

Selain membebaskan terdakwa, hakim juga meminta JPU memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat. "Meminta JPU segera membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dibacakan," kata Saut.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan bermula dari pengajuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Annas Maamun kepada Menteri Kehutanan tahun 2014. Rencana ini membuat Surya Darmadi (tersangka) menemui Annas Maamun dan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulher.

Surya Darmadi menginginkan kebun milik perusahaannya Dulta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu  dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRW. Menurut JPU, ada rencana memberikan uang Rp8 miliar kepada Annas. Di mana Rp3 miliar sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah RTRW disahkan menteri.

Uang Rp3 miliar diserahkan Suheri sebagai legal perusahaan melalui perantara Gulat Medali Emas Manurung. Hanya saja, dalam persidangan, hanya Gulat yang menyatakan Annas menerima uang itu.

Kesaksian Gulat ini juga sudah dibantah terdakwa  dan saksi lainnya karena tidak melihat adanya penyerahan uang itu. Sedangkan saksi Annas, mengaku tidak mengingat apakah menerima uang karena dalam persidangan sering menyatakan lupa.

"Satu keterangan saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dakwaan JPU," begitu kata Hakim.

Atas vonis ini, JPU KPK menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)



Artikel Terbaru
pekanbaru, Kamis, 24 September 2020

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru saat ini tengah memburu penyelesaian.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, Wakil Bupati (Wabup)  Bengkalis nonaktif,.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah dimusnah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau..


politik, Kamis, 24 September 2020

Pemerintah, KPU dan sejumlah anggota DPR sepakat melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan.


hukum, Kamis, 24 September 2020

Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali.


nusantara, Kamis, 24 September 2020

Pemerintah daerah diminta mewaspadai munculnya klaster penularan selama musim.


kuansing, Kamis, 24 September 2020

Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai anggota.


pekanbaru, Kamis, 24 September 2020

Penambahan kasus positif baru di Riau, Kamis (24/9/2020) hari ini cukup mengkuatirkan yaitu.


pasar, Kamis, 24 September 2020

Bukalapak terus mendorong dan optimalisasikan peran pajak dalam pembangunan melalui.


pelalawan, Kamis, 24 September 2020

Guna menjaga netralitas, Bupati Pelalawan MH Harris memilih mundur sebagai ketua pemenangan Adi.