10 Rabiul Awwal 1442 H / Selasa, 27 Oktober 2020
Aturan Direvisi, KPU Larang Konser dan Kegiatan Kampanye Pilkada
politik | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Mimi Kartika
Ilustrasi: Kampanye salah satu partai politik.

JAKARTA - Polemik soal konser dalam kegiatan kampanye pilkada, akhirnya berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, menyatakan melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye. Bentuk-bentuk kegiatan lain dalam Pasal 57 huruf g dilarang dalam Pasal 88C ayat 1.

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Selain itu, kegiatan lain yang dilarang dalam bentuk rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Sedangkan dalam Pasal 88C ayat 2 KPU mengatur sanksi bagi peserta pilkada yang melanggar ketentuan di atas. Sanksi pertama, peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat pada saat terjadinya pelanggaran.

Sanksi kedua, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu daerah masing-masing, apabila peserta pilkada tidak melaksanakan peringatan tertulis sebelumnya dalam waktu satu jam sejak sanksi pertama diterbitkan. (*/ap)

Sumber: republika



Artikel Terbaru
pekanbaru, Senin, 26 Oktober 2020

Penggunaan masker saat ini masih dianggap sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat.


pelalawan, Senin, 26 Oktober 2020

Lobi-lobi yang dilakukan HM Harris sebagai Bupati Pelalawan ke Pemerintah Pusat, telah membuahkan.


hukum, Senin, 26 Oktober 2020
.

nusantara, Senin, 26 Oktober 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam proses pengadaan vaksin dan.


pekanbaru, Minggu, 25 Oktober 2020

Riau kehilangan wartawan senior, Mohammad Moralis (46). Pemimpin redaksi Riaumandiri.co dan.


pelalawan, Minggu, 25 Oktober 2020

Tak ada hari libur bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan mengesa.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta para calon.


nusantara, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau menyerahkan sebanyak 100 ribu masker ke seluruh Pondok pesantren yang tersebar di kabupaten.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat sosialisasi Undang Undang (UU) Cipta kerja, Kamis.


pekanbaru, Jumat, 23 Oktober 2020

Sebanyak 12 orang anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Solok,  Sumatera Barat dan 3 pendamping.