Korupsi (Tipikor) permufakatan jahat memberikan pemberian atau janji atau Gratifikasi kepada Pegawai Negeri Atas Aparatur Sipil Negara.

"> Djoko Soegiarto Tjandra Diperiksa, Kejagung Cari Tahu Pemufakatan Jahat Buat Fatwa MA | PEKANBARUEXPRESS.COM
10 Rabiul Awwal 1442 H / Selasa, 27 Oktober 2020
Djoko Soegiarto Tjandra Diperiksa, Kejagung Cari Tahu Pemufakatan Jahat Buat Fatwa MA
hukum | Kamis, 24 September 2020
Editor : A Pitra Jaya | Penulis : Nur Habibie
Djoko Tjandra. Foto: merdeka.com/ Antara /Muhammad Adimaja

JAKARTA-Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Djoko Soegiarto Tjandra. Pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) permufakatan jahat memberikan pemberian atau janji atau Gratifikasi kepada Pegawai Negeri Atas Aparatur Sipil Negara.

"Selain diperiksa sebagai tersangka, Djoko Soegiarto Tjandra juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang sama atas nama tersangka AIJ (Andi Irfan Jaya)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/9).

Pemeriksaan Djoko Tjandra sebagai tersangka dan juga saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum tentang perbuatannya dalam memberikan sejumlah uang kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) sebesar USD 500 ribu untuk pengurusan Fatwa MA.

"Perbuatan Djoko Soegiarto Tjandra yang diduga telah memberikan pemberian atau janji yang diberikan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari guna mengurus permohonan fatwa ke Mahkamah Agung agar status terpidana Djoko Soegiarto Tjandra dalam perkara Cessie Bank Bali tidak dieksekusi oleh Jaksa," jelasnya.

"Termasuk juga tentang bagaimana teknis dan caranya serta maksud dan tujuan pemberian uang sebanyak $ 500.000,- USD tersebut," sambung Hari.

Pemeriksaan terhadapnya itu tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Mengingat Indonesia masih dilanda Covid-19.

"Antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara yang diperiksa dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi Tersangka wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," tutupnya seperti dilansir merdeka.com.

Sebelumnya, Djoko Soegiarto Tjandra kembali pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap dirinya saat ini sebagai tersangka terkait pengurusan Fatwa Mahkamah Agung.

"Diperiksa sebagai tersangka, terkait pengurusan Fatwa MA," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Mukti di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Dalam pemeriksaan kali ini, Djoko Tjandra yang memakai masker itu terlihat tidak menggunakan rompi tahanan dan sambil membawa sebuah tas dengan tangan tidak diborgol.

Djoko Tjandra dijebloskan ke cabang Rutan Salemba di Mabes Polri. Buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali itu sebelumnya ditangkap tim Mabes Polri bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia di Kuala Lumpur.



Artikel Terbaru
pekanbaru, Senin, 26 Oktober 2020

Penggunaan masker saat ini masih dianggap sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat.


pelalawan, Senin, 26 Oktober 2020

Lobi-lobi yang dilakukan HM Harris sebagai Bupati Pelalawan ke Pemerintah Pusat, telah membuahkan.


hukum, Senin, 26 Oktober 2020
.

nusantara, Senin, 26 Oktober 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam proses pengadaan vaksin dan.


pekanbaru, Minggu, 25 Oktober 2020

Riau kehilangan wartawan senior, Mohammad Moralis (46). Pemimpin redaksi Riaumandiri.co dan.


pelalawan, Minggu, 25 Oktober 2020

Tak ada hari libur bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan mengesa.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta para calon.


nusantara, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau menyerahkan sebanyak 100 ribu masker ke seluruh Pondok pesantren yang tersebar di kabupaten.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat sosialisasi Undang Undang (UU) Cipta kerja, Kamis.


pekanbaru, Jumat, 23 Oktober 2020

Sebanyak 12 orang anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Solok,  Sumatera Barat dan 3 pendamping.