10 Rabiul Awwal 1442 H / Selasa, 27 Oktober 2020
Wabup Bengkalis Nonaktif Diserahkan ke Jaksa
Muhammad Kenakan Baju Tahanan dan Tangan Diborgol
hukum | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Linda
Tersangka, Muhammad saat dimasukan kedalam mobil tahanan menuju kantor Kejaksaan.

Pekanbaru - Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, Wakil Bupati (Wabup)  Bengkalis nonaktif, Muhammad, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia akan menjalani persidangan terkait dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Proses tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau ke JPU, Kamis (24/9). Berkas perkara Wakil Bupati Bengkalis nonaktif itu telah lengkap (P21).

Berkas perkara Plt Bupati Bengkalis nonaktif itu dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti di Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau setelah dua kali bolak balik Kejati dan Polda Riau. Berkas sudah memenuhi unsur formil dan materil.

"Berkas sudah lengkap. Siang ini proses tahap II tersangka M (Muhammad). Tim jaksa datang ke sini (Ditreskrimsus Polda Riau), dan sudah koordinasi dengan kami," ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi,

Sebelum diserahkan ke JPU, Muhammad dijemput penyidik di sel tahanan Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman. Mengenakan baju tahanan warna oranye dangan tangan diborgol, Muhammad dibawa ke Ditreskrimsus Polda, Jalan Gajah Mada, untuk  selanjutnya diserahkan ke JPU yang sudah menunggu di sana.

Proses tahap II berlangsung dari pukul 10.00 WIB dan selesai pukul 13.00 WIB, proses tahap II pun selesai dilaksanakan. Usai melengkapi administrasi, Muhammad keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Riau.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Muhammad masuk ke dalam sebuah mobil untuk dibawa kembali ke Polda Riau, Jalan Sudirman. Muhammad kembali ditahan di sel tahanan Polda Riau sebagai titipan jaksa.

Tidak ada kata yang terucap dari mulut Muhammad. Termasuk ketika dimintai tanggapannya sedikit, ia tetap tak bergeming. Ia bergegas memasuki mobil.

Tak ada satu pun kata yang terucap dari mulutnya. Sampai ia masuk ke dalam mobil sambil memegang sebuah kantong plastik warna putih.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan Muhammad akan ditahan selama 20 hari ke depan sebagai titipan JPU. Dalam proses itu, JPU akan menyusun surat dakwaan.

'JPU akan menyusun surat dakwaan. Setelah selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," jelas Muspidauan.

Di persidangan nanti, JPU akan berasal dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sesuai locus delicti atau lokasi terjadinya perkara dan JPU dari Kejati Riau. "Diupayakan berkas segera ke pengadilan," kata Muspidauan.

Syahruddin dan Yhovizar selaku kuasa hukum Muhammad menyatakan pihaknyaa menghormati proses hukum terhadap kliennya. Ia mempersilahkan berkas Muhamad dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU.

"Dengan adanya  pengalihan status kewenangan, maka pihak kejaksaan berhak untuk melakukan penahanan terhadap klien kami selama 20 hari. Kalau saya lebih melihat, kejaksaan menganggap ada bukti-bukti paling tidak, sudah siap untuk diajukan ke pengadilan," tutur dia.

Di persidangan nanti, kata Syahruddin, tim kuasa hukum akan melakukan yang terbaik untuk Muhammad. "Kami tetap memang azas praduga tak bersalah, berusaha mengumpulkan bukti, saksi dan ahli yang meringankan Pak Muhammad," ucapnya.

Kasus korupsi yang melibatkan Muhammad dalam proyek senilai Rp3,4 miliar itu terungkap dari fakta persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Muhammad merupakan tersangka ke empat.

Tersangka lain adalah Edi Mufti BE selaku PPK, Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Muhammad ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejati Riau tertanggal 3 Februari 2020 lalu. Ia tiga kali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka tetapi mangkir dan kabur.

Polda Riau menetapkan Muhammad sebagai DPO pada tanggal 2 Maret 2020. Tiba-tiba, ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas penetapan tersangka dirinya tapi ditolak.  Pelarian Muhammad berakhir lima bulan kemudian. Muhammad ditahan di tahanan Mapolda Riau sejak Jumat (7/8).

Selama berstatus buronan, Muhammad  sempat menetap di Pekanbaru dan pindah ke Jakarta. Selama berada di Jakarta, keberadaannya terendus dan memutuskan melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat, hingga ke Kabupaten Muaro Jambi,  Provinsi Jambi.  Ia menginap dari satu hotel ke hotel lainnya.

Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013 itu. Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan  Muhammad selaku Kepala Dinas PUPR Riau  menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf.  Perbuatan itu  mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.639.090.623. [*/ap]

Sumber: metroriau

 



Artikel Terbaru
pekanbaru, Senin, 26 Oktober 2020

Penggunaan masker saat ini masih dianggap sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat.


pelalawan, Senin, 26 Oktober 2020

Lobi-lobi yang dilakukan HM Harris sebagai Bupati Pelalawan ke Pemerintah Pusat, telah membuahkan.


hukum, Senin, 26 Oktober 2020
.

nusantara, Senin, 26 Oktober 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam proses pengadaan vaksin dan.


pekanbaru, Minggu, 25 Oktober 2020

Riau kehilangan wartawan senior, Mohammad Moralis (46). Pemimpin redaksi Riaumandiri.co dan.


pelalawan, Minggu, 25 Oktober 2020

Tak ada hari libur bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan mengesa.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta para calon.


nusantara, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau menyerahkan sebanyak 100 ribu masker ke seluruh Pondok pesantren yang tersebar di kabupaten.


politik, Jumat, 23 Oktober 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat sosialisasi Undang Undang (UU) Cipta kerja, Kamis.


pekanbaru, Jumat, 23 Oktober 2020

Sebanyak 12 orang anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Solok,  Sumatera Barat dan 3 pendamping.