15 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 1 Desember 2020
Kecewa RUU Cipta Kerja Disahkan,
Muhammadiyah Sebut DPR Tak Membela Rakyat
politik | Selasa, 6 Oktober 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Delvira Hutabarat

Foto: Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

Artikel Popular

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku sangat kecewa dengan DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. DPR dinilai tidak menjadi wakil rakyat yang mendengarkan rakyatnya.

"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Anwar Abbas menyebut Indonesia kini telah dikuasai oligarki politik. Dia menilai, dunia perpolitikan semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya.

"Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW,” tegasnya.

Selain itu, beratnya ongkos politik menurutnya membuat politikus harus meminta kucuran dana dari pemilik modal atau pengusaha.

"Yang lebih menyedihkan lagi karena cost politik sekarang ini sangat mahal sementara oligarki politik tidak punya uang yang banyak, mereka karena tidak sanggup memikul beban tersebut terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital," terangnya.

"Atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan, sehingga bak kata orang bijak bila hal itu terjadi, maka yang meminta-minta bantuan tersebut tentu bisa diperintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital," tambahnya.

Kebutnya pembahasan RUU Cipta Kerja, lanjut Abbas, menunjukkan bahwa DPR menurut pada keinginan pemilik modal.

"Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat tampak oleh saya sehingga UU ini benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com



Artikel Terbaru
hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Foto: Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

Kecewa RUU Cipta Kerja Disahkan,

Muhammadiyah Sebut DPR Tak Membela Rakyat

politik | Selasa, 6 Oktober 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Delvira Hutabarat

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku sangat kecewa dengan DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. DPR dinilai tidak menjadi wakil rakyat yang mendengarkan rakyatnya.

"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Anwar Abbas menyebut Indonesia kini telah dikuasai oligarki politik. Dia menilai, dunia perpolitikan semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya.

"Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW,” tegasnya.

Selain itu, beratnya ongkos politik menurutnya membuat politikus harus meminta kucuran dana dari pemilik modal atau pengusaha.

"Yang lebih menyedihkan lagi karena cost politik sekarang ini sangat mahal sementara oligarki politik tidak punya uang yang banyak, mereka karena tidak sanggup memikul beban tersebut terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital," terangnya.

"Atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan, sehingga bak kata orang bijak bila hal itu terjadi, maka yang meminta-minta bantuan tersebut tentu bisa diperintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital," tambahnya.

Kebutnya pembahasan RUU Cipta Kerja, lanjut Abbas, menunjukkan bahwa DPR menurut pada keinginan pemilik modal.

"Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat tampak oleh saya sehingga UU ini benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com


Artikel Terbaru

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.