15 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 1 Desember 2020
Aktivis KAMI yang Ditangkap dan Dipertontonkan Bak Teroris, Polri Menuai Kritik
hukum | Minggu, 18 Oktober 2020
Editor : apitrajaya | Penulis : PE*

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono .Foto/int

Artikel Popular

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

PEKANBARUEXPRESS,JAKARTA -- Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritik. Lantaran, dalam pengungkapannya para aktivis dipertontonkan bak teroris, dengan tangan diborgol dan dikenakan rompi oranye. Praktisi dan pengamat hukum, Syahrir Irwan Yusuf meminta Polri lebih bersikap proporsional.

"Semestinya Polri proporsional dan menjunjung tinggi asas equality before the law sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 maupun HAM Universal," tegas Syahrir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (18/10-2020).

Sementara para koruptor misalnya, tidak diperlakukan sedemikian rupa. Padahal prinsipnya, semua warga negara sama di depan hukum atau asas equality before the law. Kesetaraan ini berlaku untuk perlindungan hukum maupun perbuatan hukum. Baik hukum priva9t maupun publik. Dalam kasus aktivis KAMI, perlakuan penegak hukum tidak semestinya begitu.

"Kita tentu menyayangkan perlakuan yang berbeda dari penyidik terhadap aktivis KAMI. Sementara buronan koruptor Djoko Tjandra tidak diperlakukan seperti itu. Termasuk terhadap Irjen NB (Napoleon Bonaparte)," kritik Syahrir.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono membantah terkait adanya perlakuan berbeda terhadap para tersangka. Ia mengeklaim, pihaknya memperlakukan semua tersangka dengan perlakuan yang sama. Tidak terkecuali antara tersangka kasus korupsi dengan aktivis KAMI yang diduga melanggar Undang-undang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE).

"Selama ini kami sampaikan sama kan tidak ada perbedaan dengan tersangka-tersangka lain," tegas  Awi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menahan tiga petinggi KAMI. Ketiganya adalah Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Kemudian juga ada lima orang yang terafiliasi dengan KAMI, yang ditangkap dalam waktu yang berbeda itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima Khairil Amri selaku Ketua KAMI cabang Medan, Devi, Juliana dan Wahyu Rasari Putri.

Untuk kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal ujaran kebencian ataupun permusuhan terkait aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja. Hal itu termaktub dalam pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP. Dalam beleid pasal tersebut, seluruh tersangka terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

sumber: Republika.co.id



Artikel Terbaru
hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono .Foto/int

Aktivis KAMI yang Ditangkap dan Dipertontonkan Bak Teroris, Polri Menuai Kritik

hukum | Minggu, 18 Oktober 2020
Editor : apitrajaya | Penulis : PE*

PEKANBARUEXPRESS,JAKARTA -- Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritik. Lantaran, dalam pengungkapannya para aktivis dipertontonkan bak teroris, dengan tangan diborgol dan dikenakan rompi oranye. Praktisi dan pengamat hukum, Syahrir Irwan Yusuf meminta Polri lebih bersikap proporsional.

"Semestinya Polri proporsional dan menjunjung tinggi asas equality before the law sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 maupun HAM Universal," tegas Syahrir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (18/10-2020).

Sementara para koruptor misalnya, tidak diperlakukan sedemikian rupa. Padahal prinsipnya, semua warga negara sama di depan hukum atau asas equality before the law. Kesetaraan ini berlaku untuk perlindungan hukum maupun perbuatan hukum. Baik hukum priva9t maupun publik. Dalam kasus aktivis KAMI, perlakuan penegak hukum tidak semestinya begitu.

"Kita tentu menyayangkan perlakuan yang berbeda dari penyidik terhadap aktivis KAMI. Sementara buronan koruptor Djoko Tjandra tidak diperlakukan seperti itu. Termasuk terhadap Irjen NB (Napoleon Bonaparte)," kritik Syahrir.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono membantah terkait adanya perlakuan berbeda terhadap para tersangka. Ia mengeklaim, pihaknya memperlakukan semua tersangka dengan perlakuan yang sama. Tidak terkecuali antara tersangka kasus korupsi dengan aktivis KAMI yang diduga melanggar Undang-undang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE).

"Selama ini kami sampaikan sama kan tidak ada perbedaan dengan tersangka-tersangka lain," tegas  Awi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menahan tiga petinggi KAMI. Ketiganya adalah Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Kemudian juga ada lima orang yang terafiliasi dengan KAMI, yang ditangkap dalam waktu yang berbeda itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima Khairil Amri selaku Ketua KAMI cabang Medan, Devi, Juliana dan Wahyu Rasari Putri.

Untuk kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal ujaran kebencian ataupun permusuhan terkait aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja. Hal itu termaktub dalam pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP. Dalam beleid pasal tersebut, seluruh tersangka terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

sumber: Republika.co.id


Artikel Terbaru

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.