15 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 1 Desember 2020
UU Cipta Kerja Beri Jaminan Korban PHK
Gubernur Riau Buka Sosialisasi UU Cipta Kerja
politik | Jumat, 23 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Putrajaya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jonli. (*/Pemprov)

Artikel Popular

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat sosialisasi Undang Undang (UU) Cipta kerja, Kamis (22/10/2020). Menurut Gubri, sosialisasi tersebut sekaligus sebagai ajang diskusi yang hasilnya bisa disampaikaan kepada pemerintah pusat.

Dalam sambutannya Gubri mengatakan, sosialisasi UU Cipta Kerja sudah disampaikan minggu lalu bersama kepala daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Frokopimda) Provinsi Riau dan telah disosialisasikan menteri dalam negeri bersama DPRD Provinsi, Kabupaten Kota Se Indonesia.

"Karena itu, kami merasa perlu pada kesempatan ini menyampaikan sosialisasi, semoga dengan sosialisasi ini kita bisa mengisi kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita usulkan kepada pemerintah pusat," kata Syamsuar.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). "Sosialisasi ini juga kita manfaatkan untuk diskusi sehingga bisa memberi input untuk pemerintah pusat,"terangnya.

Dalam pertemuan tersebut,  Gubri menjelaskan pokok-pokok yaitu tentang penjelasan UU cipta kerja serta menjelaskan struktur UU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab dan terdiri dari 186 pasal. "Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh DPR Republik Indonesia (RI) pada waktu lalu," ujarnya.

Syamsuar berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat membantu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota kepada masyarakat agar dapat memahami.

"Semoga dengan sosialisasi ini bisa menambah wawasak kita dan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita agar lebih memahami," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jonli menilai, keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan sangat membantu para pekerja atau buruh. Sebab, dalam klaster ketenagakerjaan sudah diatur mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Selama ini, kata Jonli, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Ini merupakan hal baru yang belum ada sebelumnya," kata Jonli.
 
Dia menambahkan, pekerja yang di PHK nantinya akan diberikan advokasi pelatihan oleh pemerintah selama enam bulan. Sehingga menjadi sumber daya manusia yang sangat berkompeten dan berdaya saing.

"Dengan pelatihan pelatihan bisa diarahkan kejurusan lain dan kita harapkan bisa pemerintah pusat langsung mengadakan pelatihan karena jika dikelola oleh pemerintah pusat tentu memiliki anggaran yang sangat besar sehingga memiliki sumber daya yang berkompeten karena Balai Latihan Kerja (BLK) pusat yang canggih," ujarnya. (*/Ap)

 



Artikel Terbaru
hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jonli. (*/Pemprov)

UU Cipta Kerja Beri Jaminan Korban PHK

Gubernur Riau Buka Sosialisasi UU Cipta Kerja

politik | Jumat, 23 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Putrajaya

PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat sosialisasi Undang Undang (UU) Cipta kerja, Kamis (22/10/2020). Menurut Gubri, sosialisasi tersebut sekaligus sebagai ajang diskusi yang hasilnya bisa disampaikaan kepada pemerintah pusat.

Dalam sambutannya Gubri mengatakan, sosialisasi UU Cipta Kerja sudah disampaikan minggu lalu bersama kepala daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Frokopimda) Provinsi Riau dan telah disosialisasikan menteri dalam negeri bersama DPRD Provinsi, Kabupaten Kota Se Indonesia.

"Karena itu, kami merasa perlu pada kesempatan ini menyampaikan sosialisasi, semoga dengan sosialisasi ini kita bisa mengisi kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita usulkan kepada pemerintah pusat," kata Syamsuar.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). "Sosialisasi ini juga kita manfaatkan untuk diskusi sehingga bisa memberi input untuk pemerintah pusat,"terangnya.

Dalam pertemuan tersebut,  Gubri menjelaskan pokok-pokok yaitu tentang penjelasan UU cipta kerja serta menjelaskan struktur UU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab dan terdiri dari 186 pasal. "Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh DPR Republik Indonesia (RI) pada waktu lalu," ujarnya.

Syamsuar berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat membantu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota kepada masyarakat agar dapat memahami.

"Semoga dengan sosialisasi ini bisa menambah wawasak kita dan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita agar lebih memahami," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jonli menilai, keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan sangat membantu para pekerja atau buruh. Sebab, dalam klaster ketenagakerjaan sudah diatur mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Selama ini, kata Jonli, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Ini merupakan hal baru yang belum ada sebelumnya," kata Jonli.
 
Dia menambahkan, pekerja yang di PHK nantinya akan diberikan advokasi pelatihan oleh pemerintah selama enam bulan. Sehingga menjadi sumber daya manusia yang sangat berkompeten dan berdaya saing.

"Dengan pelatihan pelatihan bisa diarahkan kejurusan lain dan kita harapkan bisa pemerintah pusat langsung mengadakan pelatihan karena jika dikelola oleh pemerintah pusat tentu memiliki anggaran yang sangat besar sehingga memiliki sumber daya yang berkompeten karena Balai Latihan Kerja (BLK) pusat yang canggih," ujarnya. (*/Ap)

 


Artikel Terbaru

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.