15 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 1 Desember 2020
Jokowi Ingin Pengadaan Vaksin Covid-19 Dipercepat Dengan Syarat....
nusantara | Senin, 26 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Dessy Suciati Saputri

Presiden RI, Joko Widodo

Artikel Popular

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, proses pengadaan vaksin dan tahapannya harus sesuai dengan koridor ilmiah, baik kaidah ilmu pengetahuan, data science, maupun standar kesehatannya.

“Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Senin (26/10).

Jokowi mengatakan, tahapan-tahapan uji klinis menjadi hal utama yang harus dilewati meskipun ingin percepatan program vaksinasi.

“Hati-hati. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah scientific, data-data science, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa,” ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah terburu-buru mengadakan vaksin tanpa mengikuti tahapan ilmiahnya. “Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya,” tambah dia.

Kecepatan dalam upaya vaksinasi Covid-19, menurut Jokowi perlu dilakukan, karena saat ini seluruh negara di dunia tengah berlomba-lomba mendapatkan vaksin. Vaksin Covid-19 diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan kondisi ekonomi.

Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalucia hari ini mengatakan, BPOM berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan izin terkait peredaran dan penggunaan vaksin Covid-19. Prinsip kehati-hatian termasuk dalam memberikan otorisasi penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA).

"Terhadap produk yang telah mendapatkan EUA, BPOM berkesinambungan melakukan pengawasan," kata Rizka dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (26/10).

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan pemberian EUA untuk obat dan vaksin COVID-19 memungkinkan dilakukan pada masa pandemi seperti sekarang. Namun, dia menekankan, pemberian EUA harus didukung dengan bukti keamanan, mutu, dan khasiat obat atau vaksin serta pengawasan secara ketat.

Pengawasan, dia menjelaskan, mencakup evaluasi pelaporan realisasi pengimporan, proses produksi dan distribusi, serta pelaporan efek samping dari dokter dan tenaga kesehatan terkait. "BPOM sangat berhati-hati dalam memastikan aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin, di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terhadap vaksin," katanya. (*)

Sumber: Republika.co.id



Artikel Terbaru
hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Presiden RI, Joko Widodo

Jokowi Ingin Pengadaan Vaksin Covid-19 Dipercepat Dengan Syarat....

nusantara | Senin, 26 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Dessy Suciati Saputri

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat dalam proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, proses pengadaan vaksin dan tahapannya harus sesuai dengan koridor ilmiah, baik kaidah ilmu pengetahuan, data science, maupun standar kesehatannya.

“Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Senin (26/10).

Jokowi mengatakan, tahapan-tahapan uji klinis menjadi hal utama yang harus dilewati meskipun ingin percepatan program vaksinasi.

“Hati-hati. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah scientific, data-data science, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa,” ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah terburu-buru mengadakan vaksin tanpa mengikuti tahapan ilmiahnya. “Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya,” tambah dia.

Kecepatan dalam upaya vaksinasi Covid-19, menurut Jokowi perlu dilakukan, karena saat ini seluruh negara di dunia tengah berlomba-lomba mendapatkan vaksin. Vaksin Covid-19 diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan kondisi ekonomi.

Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalucia hari ini mengatakan, BPOM berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan izin terkait peredaran dan penggunaan vaksin Covid-19. Prinsip kehati-hatian termasuk dalam memberikan otorisasi penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA).

"Terhadap produk yang telah mendapatkan EUA, BPOM berkesinambungan melakukan pengawasan," kata Rizka dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (26/10).

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan pemberian EUA untuk obat dan vaksin COVID-19 memungkinkan dilakukan pada masa pandemi seperti sekarang. Namun, dia menekankan, pemberian EUA harus didukung dengan bukti keamanan, mutu, dan khasiat obat atau vaksin serta pengawasan secara ketat.

Pengawasan, dia menjelaskan, mencakup evaluasi pelaporan realisasi pengimporan, proses produksi dan distribusi, serta pelaporan efek samping dari dokter dan tenaga kesehatan terkait. "BPOM sangat berhati-hati dalam memastikan aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin, di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terhadap vaksin," katanya. (*)

Sumber: Republika.co.id


Artikel Terbaru

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.