15 Rabiul Akhir 1442 H / Selasa, 1 Desember 2020
Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan Lagi ke Dewas
hukum | Senin, 26 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Dian Fath Risalah

Ketua KPK, Firli Bahuri

Artikel Popular

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) UNJ beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan petikan putusan Aprizal (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (26/10).

ICW mencatat, setidaknya ada empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi. Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK saat itu sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Pengaduan Masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara. Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Kedua, Firli Bahuri menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya. Padahal ia diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," ujarnya.

Ketiga, tindakan Firli Bahuri dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK. Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para Pimpinan KPK.

Keempat, tindakan Firli Bahuri untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Maka dari itu, berdasarkan hal di atas ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"ICW pun mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto, " tegas Kurnia.

Selain itu, ICW juga meminta Dewan Pengawas memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini. Kurnia menambahkan, ICW juga meminta Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi kepada Firli Bahuri dan Karyoto.

"Selain ketiga dorongan di atas, kita perlu mengingat kembali 2 pelanggaran etik yang telah terbukti dilakukan oleh Firli Bahuri," tambah Kurnia.

Ia pun mengingatkan bahwa pada 2018, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri diketahui bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Pelanggaran etik yang terkini adalah, Firli Bahuri terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter pada sekitar bulan Juni 2020.

"Untuk itu, Dewan Pengawas semestinya dapat menjatuhkan sanksi lebih berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap yang bersangkutan, " tegasnya. (*)

Sumber: Republika.co.id



Artikel Terbaru
hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Ketua KPK, Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan Lagi ke Dewas

hukum | Senin, 26 Oktober 2020
Editor : Red | Penulis : Dian Fath Risalah

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) UNJ beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan petikan putusan Aprizal (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (26/10).

ICW mencatat, setidaknya ada empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi. Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK saat itu sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Pengaduan Masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara. Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Kedua, Firli Bahuri menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya. Padahal ia diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," ujarnya.

Ketiga, tindakan Firli Bahuri dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK. Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para Pimpinan KPK.

Keempat, tindakan Firli Bahuri untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Maka dari itu, berdasarkan hal di atas ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"ICW pun mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto, " tegas Kurnia.

Selain itu, ICW juga meminta Dewan Pengawas memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini. Kurnia menambahkan, ICW juga meminta Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi kepada Firli Bahuri dan Karyoto.

"Selain ketiga dorongan di atas, kita perlu mengingat kembali 2 pelanggaran etik yang telah terbukti dilakukan oleh Firli Bahuri," tambah Kurnia.

Ia pun mengingatkan bahwa pada 2018, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri diketahui bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Pelanggaran etik yang terkini adalah, Firli Bahuri terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter pada sekitar bulan Juni 2020.

"Untuk itu, Dewan Pengawas semestinya dapat menjatuhkan sanksi lebih berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap yang bersangkutan, " tegasnya. (*)

Sumber: Republika.co.id


Artikel Terbaru

hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan istrinya (Misnarni) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Gubri.


pekanbaru | Selasa, 1 Desember 2020

Kasus penularan COVID-19 di Riau terus terjadi, namun angka pasien sembuhpun terus juga.


nusantara | Selasa, 1 Desember 2020

Pandemi COVID-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan namun.


hukum | Selasa, 1 Desember 2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana memanggil sejumlah perusahaan eksportir.


pasar | Selasa, 1 Desember 2020

Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan kegiatannya akibat.


pekanbaru | Senin, 30 November 2020

Pemerintah Pusat memberikan kuota 4 juta vaksin Covid-19 kepada Provinsi Riau untuk kekebalan.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Masyarakat perlu untuk mengetahui, bahwa vaksin merupakan produk biologis yang memiliki.


nusantara | Senin, 30 November 2020

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/11) meminta agar.


wanita | Senin, 30 November 2020

MENYIAPKAN generasi untuk menyongsong era globalisasi menurut Erna Wilianti memang merupakan.