24 Rajab 1442 H / Senin, 8 Maret 2021
Kepala Daerah Terancam Pidana Korupsi
Dana Pemda APBN Tahun 2020 'Terparkir' di Hingga Rp218,6 Triliun
politik | Kamis, 7 Januari 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Eep

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA - Hingga November 2020 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Melalui realisasi APBN Tahun Anggaran 2020, ternyata masih 'memarkirkan' anggaran sebesar Rp218,6 triliun yang tak kunjung dibelanjakan. Akibatnya para kepala daerah terancam dijerat dengan pidana korupsi, bilamana hal itu terbukti sengaja dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menegur seluruh kepada daerah di Indonesia untuk segera membelanjakannya. Namun jika anggaran tersebut tak kunjung dibelanjakan dan masih tetap 'terparkir' di Bank.

 LaNyalla menegaskan adanya ancaman hukum yang dapat menjerat para kepala daerah nantinya, bila hal itu dilakukan secara sengaja. Sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pernah menyampaikan terkait hal ini bahwa sepanjang pengendapan dana itu disengaja untuk kemudian mendapat keuntungan tertentu, itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi harus hati-hati," tegasnya, Kamis (7/01/2021).

Fakta mengejutkan itu, menurut LaNyalla sebagai bukti bahwa para kepala daerah belum mampu merealisasikan belanja agar terserap oleh masyarakat.

"Saya mengingatkan kepada kepala daerah agar segera melakukan serapan anggaran atau belanja daerah terkait penanganan COVID-19 agar segera teratasi dan juga belanja untuk pemulihan serta penggerak ekonomi," katanya.
 
Menurutnya, pengendapan dana yang bersumber dari realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 itu, menjadi sinyal penanggulangan COVID-19 tidak berjalan dengan baik, termasuk juga program pemulihan ekonomi.

"Saya ingatkan agar kepala daerah lebih bijak bertindak dengan memerhatikan masyarakat yang membutuhkan. Segera lakukan serapan anggaran, lakukan belanja daerah," ucap LaNyalla

Sehingga LaNyalla, menegur seluruh kepala daerah untuk memiliki komitmen dan kepedulian yang sama agar dana tersebut dapat segera dibelanjakan. Untuk merealisasikan pemulihan ekonomi, melalui belanja yang menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.



Artikel Terbaru
bengkalis | Minggu, 7 Maret 2021

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkalis, sejak Minggu (7/3) pagi,.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa.


pasar | Minggu, 7 Maret 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada Februari 2021 adalah 133,04 atau naik sebesar.


rohil | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Syamsuar menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


politikus | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Asri Auzar menegaskan akan memecat Ketua.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Kasus positif Covid-19 di Riau, Ahad (7/3/2021) naik. Jumlah penambahannya cukup tinggi.


nusantara | Minggu, 7 Maret 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardan menyebut pembelajaran.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku pernah didatangi pihak yang.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut.


politikus | Sabtu, 6 Maret 2021

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat (PD), Andi Arief mengklaim Akun twitter.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Kepala Daerah Terancam Pidana Korupsi

Dana Pemda APBN Tahun 2020 'Terparkir' di Hingga Rp218,6 Triliun

politik | Kamis, 7 Januari 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Eep

JAKARTA - Hingga November 2020 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Melalui realisasi APBN Tahun Anggaran 2020, ternyata masih 'memarkirkan' anggaran sebesar Rp218,6 triliun yang tak kunjung dibelanjakan. Akibatnya para kepala daerah terancam dijerat dengan pidana korupsi, bilamana hal itu terbukti sengaja dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menegur seluruh kepada daerah di Indonesia untuk segera membelanjakannya. Namun jika anggaran tersebut tak kunjung dibelanjakan dan masih tetap 'terparkir' di Bank.

 LaNyalla menegaskan adanya ancaman hukum yang dapat menjerat para kepala daerah nantinya, bila hal itu dilakukan secara sengaja. Sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pernah menyampaikan terkait hal ini bahwa sepanjang pengendapan dana itu disengaja untuk kemudian mendapat keuntungan tertentu, itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi harus hati-hati," tegasnya, Kamis (7/01/2021).

Fakta mengejutkan itu, menurut LaNyalla sebagai bukti bahwa para kepala daerah belum mampu merealisasikan belanja agar terserap oleh masyarakat.

"Saya mengingatkan kepada kepala daerah agar segera melakukan serapan anggaran atau belanja daerah terkait penanganan COVID-19 agar segera teratasi dan juga belanja untuk pemulihan serta penggerak ekonomi," katanya.
 
Menurutnya, pengendapan dana yang bersumber dari realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 itu, menjadi sinyal penanggulangan COVID-19 tidak berjalan dengan baik, termasuk juga program pemulihan ekonomi.

"Saya ingatkan agar kepala daerah lebih bijak bertindak dengan memerhatikan masyarakat yang membutuhkan. Segera lakukan serapan anggaran, lakukan belanja daerah," ucap LaNyalla

Sehingga LaNyalla, menegur seluruh kepala daerah untuk memiliki komitmen dan kepedulian yang sama agar dana tersebut dapat segera dibelanjakan. Untuk merealisasikan pemulihan ekonomi, melalui belanja yang menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.


Artikel Terbaru

bengkalis | Minggu, 7 Maret 2021

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkalis, sejak Minggu (7/3) pagi,.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa.


pasar | Minggu, 7 Maret 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada Februari 2021 adalah 133,04 atau naik sebesar.


rohil | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Syamsuar menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


politikus | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Asri Auzar menegaskan akan memecat Ketua.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Kasus positif Covid-19 di Riau, Ahad (7/3/2021) naik. Jumlah penambahannya cukup tinggi.


nusantara | Minggu, 7 Maret 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardan menyebut pembelajaran.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku pernah didatangi pihak yang.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut.


politikus | Sabtu, 6 Maret 2021

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat (PD), Andi Arief mengklaim Akun twitter.