JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirim usulan nama cakapolri ke DPR RI.

"Hingga hari ini sebagai anggota Komisi III, saya belum mendapat pemberitahuan tentang pengusulan Calon Kapolri dari Presiden. Pastinya pengusulan tersebut harus segera diusulkan oleh Presiden mengingat tanggal 25 Januari 2020 Kapolri Idham Azis akan memasuki usia purna tugas," kata Didik kepada wartawan, (8/1/2021).

Didik mengatakan Komisi III DPR RI masih harus melakukan sejumlah rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan cakapolri. Hal itu, menurutnya, tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

"Mengingat proses yang harus dilalui dan waktu yang sedemikian sempit, pengusulan oleh Presiden ke DPR RI sedang dipersiapkan, dengan mempertimbangkan masukan dari Wanjakti Polri dan Kompolnas," ujarnya.

Kepala Departemen Hukum dan HAM PD itu pun belum mau berkomentar banyak mengenai sosok cakapolri. Ia hanya mengatakan ada sejumlah jenderal polisi bintang tiga maupun bintang dua yang berpeluang dalam bursa cakapolri.

"Kita semua mengetahui ada beberapa jenderal bintang tiga atau Komjen Pol dan bintang dua atau Irjen Pol yang berpeluang di bursa calon Kapolri. Soal siapa pengganti Jenderal Idham Azis, tergantung pertimbangan dan pengusulan Presiden sebelum proses persetujuan atau penolakan di DPR dilakukan," ucapnya.

Selain itu, Didik berharap kapolri pengganti Idham Azis haruslah sosok yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip demorkasi. Menurutnya, kapolri baru juga harus bisa memperkuat sinergi lintas lembaga.

"Calon Kapolri kedepan harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri," kata Didik.

Didik juga mengharapkan kapolri baru harus memiliki akseptabilitas kuat dalam internal Polri. Serta, mampu memastikan netralitas Polri dalam bertugas.

"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," ungkapnya.

Untuk diketahui, isu santer cakapolri semakin menguat. Partai Gerindra pun menyebut ada beberapa sosok calon kuat Kapolri.

"Ada beberapa sosok Pati senior yang saat ini santer isunya jadi kandidat" kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (5/1).