24 Rajab 1442 H / Senin, 8 Maret 2021
Sah Jadi Kapolri, DPR Minta Komjen Listyo Tak Jadi Alat Politik
nusantara | Rabu, 20 Januari 2021
Editor : Apitrajaya | Penulis : Putra

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Anggota DPR meminta Polri dibawah kepemimpinan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui menjadi Kapolri, nantinyaa tidak menjadi alat politik yang mengakibatkan penegakan hukum tak adil. Sebaliknya, polisi harus bisa berindak netral sebagai penegak hukum milik masyarakat.

"Polisi betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan," ujar Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Khairul, Polri hendaknya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Sehingga nantinya tidak ada anggapan bahwa penegakkan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

"Ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik, oknum penyidik," ujar Pangeran.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyorot banyaknya anggota kepolisian yang terkesan tajam ke bawah. Ia meminta Listyo sebagai Kapolri, tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny.

Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Sehingga penegakan hukum terdapat kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri.

Ia ingin penegakan hukum tetap mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Dengan tetap mengedepankan hak berserikat dan berpendapat masyarakat.

"Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak asasi. Tetap tegakkanlah aturan hukum supaya tidak ada hate speech, hoaks, jangan ada itu," ujar Benny.

Diketahui, Komisi III DPR secara mufakat menyetujui calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri ke-25 menggantikan Jenderal Idham Azis. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri.

"Akhirnya, secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan kaporli atas nama Jenderal Polisi Idham Azis M.Si dan menyetujui pengangkatan komjen polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," ujar Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Rabu (20/1). *



Artikel Terbaru
bengkalis | Minggu, 7 Maret 2021

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkalis, sejak Minggu (7/3) pagi,.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa.


pasar | Minggu, 7 Maret 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada Februari 2021 adalah 133,04 atau naik sebesar.


rohil | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Syamsuar menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


politikus | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Asri Auzar menegaskan akan memecat Ketua.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Kasus positif Covid-19 di Riau, Ahad (7/3/2021) naik. Jumlah penambahannya cukup tinggi.


nusantara | Minggu, 7 Maret 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardan menyebut pembelajaran.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku pernah didatangi pihak yang.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut.


politikus | Sabtu, 6 Maret 2021

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat (PD), Andi Arief mengklaim Akun twitter.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Sah Jadi Kapolri, DPR Minta Komjen Listyo Tak Jadi Alat Politik

nusantara | Rabu, 20 Januari 2021
Editor : Apitrajaya | Penulis : Putra

JAKARTA – Anggota DPR meminta Polri dibawah kepemimpinan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui menjadi Kapolri, nantinyaa tidak menjadi alat politik yang mengakibatkan penegakan hukum tak adil. Sebaliknya, polisi harus bisa berindak netral sebagai penegak hukum milik masyarakat.

"Polisi betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan," ujar Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Khairul, Polri hendaknya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Sehingga nantinya tidak ada anggapan bahwa penegakkan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

"Ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik, oknum penyidik," ujar Pangeran.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyorot banyaknya anggota kepolisian yang terkesan tajam ke bawah. Ia meminta Listyo sebagai Kapolri, tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny.

Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Sehingga penegakan hukum terdapat kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri.

Ia ingin penegakan hukum tetap mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Dengan tetap mengedepankan hak berserikat dan berpendapat masyarakat.

"Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak asasi. Tetap tegakkanlah aturan hukum supaya tidak ada hate speech, hoaks, jangan ada itu," ujar Benny.

Diketahui, Komisi III DPR secara mufakat menyetujui calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri ke-25 menggantikan Jenderal Idham Azis. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri.

"Akhirnya, secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan kaporli atas nama Jenderal Polisi Idham Azis M.Si dan menyetujui pengangkatan komjen polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," ujar Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Rabu (20/1). *


Artikel Terbaru

bengkalis | Minggu, 7 Maret 2021

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kabupaten Bengkalis, sejak Minggu (7/3) pagi,.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa.


pasar | Minggu, 7 Maret 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada Februari 2021 adalah 133,04 atau naik sebesar.


rohil | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Syamsuar menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).


politikus | Minggu, 7 Maret 2021

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Asri Auzar menegaskan akan memecat Ketua.


riau | Minggu, 7 Maret 2021

Kasus positif Covid-19 di Riau, Ahad (7/3/2021) naik. Jumlah penambahannya cukup tinggi.


nusantara | Minggu, 7 Maret 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardan menyebut pembelajaran.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengaku pernah didatangi pihak yang.


politik | Minggu, 7 Maret 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut.


politikus | Sabtu, 6 Maret 2021

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat (PD), Andi Arief mengklaim Akun twitter.