22 Rajab 1442 H / Sabtu, 6 Maret 2021
Pemerintah Janjikan Kemudahan Sertifikasi Kelapa Sawit
pasar | Rabu, 10 Februari 2021
Editor : Putra | Penulis : Nidia Zuraya

Ilustrasi: Petani Sawit di Riau.

JAKARTA - Pemerintah berjanji untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

“Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani. Jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko saat membuka webinar nasional perkumpulan medali untuk Indonesia dengan tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Kantor KSP, Rabu (10/2).

Moeldoko menegaskan perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara nonmigas, yaitu sekitar 83 persen dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari-Desember 2020).
 
Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai 25,60 miliar dolar AS. Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.

“Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” terang Moeldoko.

Namun Moeldoko menilai industri sawit seperti dua sisi mata pisau. Di tengah besarnya kontribusi yang diberikan kepada negara, industri sawit harus berhadapan dengan dinamika mengenai dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati hutan dan lahan, termasuk flora dan fauna.

Oleh karena itu, kata Moeldoko, Presiden menandatangani Perpres No. 44/2020 tentang Sistem ISPO.

Moeldoko pun menegaskan para pengusaha dan petani kelapa sawit harus paham tujuh prinsip pelaksanaan ISPO tersebut. Di antaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Selain itu juga harus ada tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

“Dari tujuh prinsip itu, tiga hal perlu dikuatkan yakni pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan tanggung jawab ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Moeldoko.

Berdasarkan mandat dari Perpres tersebut, Moeldoko meminta pengusaha dan petani sawit agar fokus pada perhatian Presiden terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. “Jadi Perpres tersebut harus dipahami sebagai alat kontrol Presiden terhadap isu kelapa sawit dan sekaligus sebagai cara perlindungan terhadap lingkungan dan petani kecil,” tegas Moeldoko.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat M.E Manurung memaparkan pihaknya sudah memperkuat kelembagaan dan menggelar kursus ISPO untuk bantu petani memahami persoalan ini.

Selain itu, Gulat juga menegaskan para petani sawit juga sudah mulai memperbaiki aspek lingkungan dan mendukung program-program pemerintah. “Namun kami harap juga bisa dilibatkan untuk menyampaikan masukan-masukan agar program pemerintah bisa berjalan baik,” ujar Gulat.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
politik | Jumat, 5 Maret 2021

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dirinya merasa.


politik | Jumat, 5 Maret 2021

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato merespons Kongres.


politik | Jumat, 5 Maret 2021

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Di Riau hari ini bertambah kasus positif baru Covid-19 sebanyak 129 orang. Jumlah ini jauh.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli mengatakan dalam upaya antisipasi dan penanganan.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kemitraan, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia.


bengkalis | Kamis, 4 Maret 2021

Bupati Bengkalis, Kasmarni meminta seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


hukum | Kamis, 4 Maret 2021

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menuntut Keadilan (AMMK) melakukan unjuk rasa.


wajah | Kamis, 4 Maret 2021

Rumah tangga Kim Kardashian dan Kanye West berada di ujung tanduk. Jika jadi berpisah, Kim akan.


pekanbaru | Kamis, 4 Maret 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Ilustrasi: Petani Sawit di Riau.

Pemerintah Janjikan Kemudahan Sertifikasi Kelapa Sawit

pasar | Rabu, 10 Februari 2021
Editor : Putra | Penulis : Nidia Zuraya

JAKARTA - Pemerintah berjanji untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

“Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani. Jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko saat membuka webinar nasional perkumpulan medali untuk Indonesia dengan tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Kantor KSP, Rabu (10/2).

Moeldoko menegaskan perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara nonmigas, yaitu sekitar 83 persen dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari-Desember 2020).
 
Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai 25,60 miliar dolar AS. Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.

“Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” terang Moeldoko.

Namun Moeldoko menilai industri sawit seperti dua sisi mata pisau. Di tengah besarnya kontribusi yang diberikan kepada negara, industri sawit harus berhadapan dengan dinamika mengenai dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati hutan dan lahan, termasuk flora dan fauna.

Oleh karena itu, kata Moeldoko, Presiden menandatangani Perpres No. 44/2020 tentang Sistem ISPO.

Moeldoko pun menegaskan para pengusaha dan petani kelapa sawit harus paham tujuh prinsip pelaksanaan ISPO tersebut. Di antaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Selain itu juga harus ada tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

“Dari tujuh prinsip itu, tiga hal perlu dikuatkan yakni pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan tanggung jawab ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Moeldoko.

Berdasarkan mandat dari Perpres tersebut, Moeldoko meminta pengusaha dan petani sawit agar fokus pada perhatian Presiden terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. “Jadi Perpres tersebut harus dipahami sebagai alat kontrol Presiden terhadap isu kelapa sawit dan sekaligus sebagai cara perlindungan terhadap lingkungan dan petani kecil,” tegas Moeldoko.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat M.E Manurung memaparkan pihaknya sudah memperkuat kelembagaan dan menggelar kursus ISPO untuk bantu petani memahami persoalan ini.

Selain itu, Gulat juga menegaskan para petani sawit juga sudah mulai memperbaiki aspek lingkungan dan mendukung program-program pemerintah. “Namun kami harap juga bisa dilibatkan untuk menyampaikan masukan-masukan agar program pemerintah bisa berjalan baik,” ujar Gulat.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

politik | Jumat, 5 Maret 2021

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dirinya merasa.


politik | Jumat, 5 Maret 2021

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato merespons Kongres.


politik | Jumat, 5 Maret 2021

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Di Riau hari ini bertambah kasus positif baru Covid-19 sebanyak 129 orang. Jumlah ini jauh.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli mengatakan dalam upaya antisipasi dan penanganan.


riau | Jumat, 5 Maret 2021

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan kemitraan, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia.


bengkalis | Kamis, 4 Maret 2021

Bupati Bengkalis, Kasmarni meminta seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


hukum | Kamis, 4 Maret 2021

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menuntut Keadilan (AMMK) melakukan unjuk rasa.


wajah | Kamis, 4 Maret 2021

Rumah tangga Kim Kardashian dan Kanye West berada di ujung tanduk. Jika jadi berpisah, Kim akan.


pekanbaru | Kamis, 4 Maret 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya.