6 Ramadhan 1442 H / Minggu, 18 April 2021
Sekda Riau Minta Pensiunan Pejabat Kembalikan Mobil Milik Negara
riau | Minggu, 7 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy

PEKANBARU - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa para mantan pejabat Provinsi Riau tak lagi berhak untuk memiliki mobil dinas. Untuk dia meminta agar segera menyerahkan mobil yang pernah dipinjamkan negara kepada mereka. Jika tidak, mobil tersebut akan ditarik paksa

Berdasarkan catatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, jumlah mobil dinas yang kuasai mantan pejabat Pemprov Riau lebih dari 10 unit. Dan menurut Masrul Kasmy, Minggu (7/3), Pemprov Riau akan mengambil langkah tegas menyikapi temuan ini. Apalagi persoalan mobil dinas ini sudah menjadi sorota Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, jika upaya persuasif tidak membuahkan hasil, maka akan dilakukan penarikan paksa terhadap mobil-mobil dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat tersebut. "Bisa ditarik paksa, inikan tergantung situasi. Makanya kita bahas, kita  koordinasi lagi dengan baik. Tentu langkah awal kita kirim surat peringatan dulu. Kalau tidak, maka opsi penarikan paksa mau tidak mau harus dilakukan,” kata Masrul.

Soal kemungkinan mantan pejabat tersebut tetap menguasai mobil dinas dengan dalih sudah memenangkan lelang, menurut Masrul sesuai aturan berlaku saat ini, setiap Mobdin tidak bisa lagi serta merta, pengguna mobdin menjadi pemenang, tanpa proses lelang.

"Sekarang ini kalau pun maksudnya menunggu lelang, tak bisa juga ingin memiliki mobil itu. Karena lelang itu sifatnya terbuka. Itu wajib dan ini aturan," ujarnya.

Sayangnya, Masrul menolak membeberkan para mantan pejabat yang masih menguasai mobil plat merah tersebut. Dia beralasan, saat ini pemprov masih mendata nama-nama mantan pejabat tersebut. "Masih mendata, kita juga merasa perlu meminta arahan dari KPK," kata Masrul.

Untuk diketahui, kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat di Provinsi Riau sempat mendapat sorotan KPK. Sebab pejabat yang sudah tidak menjabat lagi atau sudah pensiun tidak lagi mendapatkan fasilitas negara, di antaranya adalah kendaraan dinas.

KPK meminta para kepala daerah mengambil jalur hukum jika yang bersangkutan tidak mau mengembalikan mobil dinas tersebut. "Jangan sampai orang yang sudah pensiun masih menguasai kendaraan dinas, berarti dia ada niat untuk menggelapkan aset pemerintah daerah," kata Didik Agung Wijanarko, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Untuk itu, Didik meminta gubernur melaui BPKAD segera menertibkan aset pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh pejabat yang sudah pensiun.Sebab ASN yang sudah pensiun atau yang sudah tidak lagi menjabat lagi, tidak memiliki hak mendapatkan fasilitas aset milik negara. Secara khusus, Didik menyebut, aset yang dimaksud adalah kendaraan dinas. (*)



Artikel Terbaru
nusantara | Kamis, 15 April 2021

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin kembali mangkir dalam pemeriksaan kedua yang dilayangkan.


nusantara | Kamis, 15 April 2021

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan rancangan aturan gaji.


pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy

Sekda Riau Minta Pensiunan Pejabat Kembalikan Mobil Milik Negara

riau | Minggu, 7 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

PEKANBARU - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengingatkan bahwa para mantan pejabat Provinsi Riau tak lagi berhak untuk memiliki mobil dinas. Untuk dia meminta agar segera menyerahkan mobil yang pernah dipinjamkan negara kepada mereka. Jika tidak, mobil tersebut akan ditarik paksa

Berdasarkan catatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, jumlah mobil dinas yang kuasai mantan pejabat Pemprov Riau lebih dari 10 unit. Dan menurut Masrul Kasmy, Minggu (7/3), Pemprov Riau akan mengambil langkah tegas menyikapi temuan ini. Apalagi persoalan mobil dinas ini sudah menjadi sorota Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, jika upaya persuasif tidak membuahkan hasil, maka akan dilakukan penarikan paksa terhadap mobil-mobil dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat tersebut. "Bisa ditarik paksa, inikan tergantung situasi. Makanya kita bahas, kita  koordinasi lagi dengan baik. Tentu langkah awal kita kirim surat peringatan dulu. Kalau tidak, maka opsi penarikan paksa mau tidak mau harus dilakukan,” kata Masrul.

Soal kemungkinan mantan pejabat tersebut tetap menguasai mobil dinas dengan dalih sudah memenangkan lelang, menurut Masrul sesuai aturan berlaku saat ini, setiap Mobdin tidak bisa lagi serta merta, pengguna mobdin menjadi pemenang, tanpa proses lelang.

"Sekarang ini kalau pun maksudnya menunggu lelang, tak bisa juga ingin memiliki mobil itu. Karena lelang itu sifatnya terbuka. Itu wajib dan ini aturan," ujarnya.

Sayangnya, Masrul menolak membeberkan para mantan pejabat yang masih menguasai mobil plat merah tersebut. Dia beralasan, saat ini pemprov masih mendata nama-nama mantan pejabat tersebut. "Masih mendata, kita juga merasa perlu meminta arahan dari KPK," kata Masrul.

Untuk diketahui, kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat di Provinsi Riau sempat mendapat sorotan KPK. Sebab pejabat yang sudah tidak menjabat lagi atau sudah pensiun tidak lagi mendapatkan fasilitas negara, di antaranya adalah kendaraan dinas.

KPK meminta para kepala daerah mengambil jalur hukum jika yang bersangkutan tidak mau mengembalikan mobil dinas tersebut. "Jangan sampai orang yang sudah pensiun masih menguasai kendaraan dinas, berarti dia ada niat untuk menggelapkan aset pemerintah daerah," kata Didik Agung Wijanarko, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Untuk itu, Didik meminta gubernur melaui BPKAD segera menertibkan aset pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh pejabat yang sudah pensiun.Sebab ASN yang sudah pensiun atau yang sudah tidak lagi menjabat lagi, tidak memiliki hak mendapatkan fasilitas aset milik negara. Secara khusus, Didik menyebut, aset yang dimaksud adalah kendaraan dinas. (*)


Artikel Terbaru

nusantara | Kamis, 15 April 2021

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin kembali mangkir dalam pemeriksaan kedua yang dilayangkan.


nusantara | Kamis, 15 April 2021

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan rancangan aturan gaji.


pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.