12 Zulqaidah 1442 H / Selasa, 22 Juni 2021
Pendidikan
MA Batalkan SKB 3 Menteri  soal Aturan Seragam Sekolah
nusantara | Jumat, 7 Mei 2021
Editor : red | Penulis : PE*

MA membatalkan SKB 3 menteri tentang aturan seragam sekolah. (CNN/ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut dikutip Jumat (7/5).

Perkara nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Adapun majelis hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota masing-masing Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap hakim.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan keputusan memakai seragam dan atribut agama harus menjadi keputusan guru, siswa dan orang tua sebagai individu. Dalam SKB itu disebutkan pemerintah daerah dan sekolah negeri tak boleh mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Ia menegaskan agama apa pun tidak akan dilarang maupun diwajibkan menggunakan atribut tertentu di sekolah.

Untuk itu, ia meminta semua sekolah negeri segera mencabut aturan yang tak sesuai dengan SKB dalam waktu maksimal 30 hari. Jika tidak segera mengikuti, sekolah bisa disanksi.

Sanksi terhadap sekolah dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku atau oleh Kemendikbud dengan menyetop pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Sementara gubernur yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, bupati atau wali kota akan disanksi gubernur.

Dalam hal ada pemda atau sekolah yang melanggar ketentuan SKB, Kementerian Agama akan memberikan pendampingan dan penguatan keagamaan dan praktik agama yang moderat dan menentukan pemberian dan penghentian sanksi.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai langkah ini merupakan respons dari kasus pemaksaan siswi memakai jilbab sebagai dalih aturan sekolah di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Ia mengakui masih banyak sekolah yang memiliki aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut agama tertentu. Untuk itu, pihaknya menilai SKB ini penting diterapkan di lingkungan sekolah.

Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH meminta kepada seluruh satker untuk dapat menyikapi.


kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar terus memberikan perhatian kepada anak yatim, melalui Koordinator.


pelalawan | Senin, 21 Juni 2021

Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui yang kerap menjadi langganan banjir.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Viralnya video warga Pekanbaru di sosial media yang antrian mengikuti vaksin massal yang digelar.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, menerima formasi.


riau | Senin, 21 Juni 2021

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir meminta  pemerintah.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, Senin (21/6/2021) resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Di pasaran sudah menjamur radiator aftermarket yang menawarkan banyak kelebihan dibanding bawaan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

BMW Indonesia akhirnya meluncurkan BMW Seri-4 Coupe dan Convertible terbaru untuk pasar Tanah.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Mesin Civic FD 1.800 cc atau yang sering disebut Civic FD1, diklaim mampu menghasilkan tenaga.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

MA membatalkan SKB 3 menteri tentang aturan seragam sekolah. (CNN/ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Pendidikan

MA Batalkan SKB 3 Menteri  soal Aturan Seragam Sekolah

nusantara | Jumat, 7 Mei 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut dikutip Jumat (7/5).

Perkara nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Adapun majelis hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota masing-masing Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap hakim.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan keputusan memakai seragam dan atribut agama harus menjadi keputusan guru, siswa dan orang tua sebagai individu. Dalam SKB itu disebutkan pemerintah daerah dan sekolah negeri tak boleh mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Ia menegaskan agama apa pun tidak akan dilarang maupun diwajibkan menggunakan atribut tertentu di sekolah.

Untuk itu, ia meminta semua sekolah negeri segera mencabut aturan yang tak sesuai dengan SKB dalam waktu maksimal 30 hari. Jika tidak segera mengikuti, sekolah bisa disanksi.

Sanksi terhadap sekolah dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku atau oleh Kemendikbud dengan menyetop pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Sementara gubernur yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, bupati atau wali kota akan disanksi gubernur.

Dalam hal ada pemda atau sekolah yang melanggar ketentuan SKB, Kementerian Agama akan memberikan pendampingan dan penguatan keagamaan dan praktik agama yang moderat dan menentukan pemberian dan penghentian sanksi.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menilai langkah ini merupakan respons dari kasus pemaksaan siswi memakai jilbab sebagai dalih aturan sekolah di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Ia mengakui masih banyak sekolah yang memiliki aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut agama tertentu. Untuk itu, pihaknya menilai SKB ini penting diterapkan di lingkungan sekolah.

Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH meminta kepada seluruh satker untuk dapat menyikapi.


kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar terus memberikan perhatian kepada anak yatim, melalui Koordinator.


pelalawan | Senin, 21 Juni 2021

Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui yang kerap menjadi langganan banjir.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Viralnya video warga Pekanbaru di sosial media yang antrian mengikuti vaksin massal yang digelar.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, menerima formasi.


riau | Senin, 21 Juni 2021

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir meminta  pemerintah.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, Senin (21/6/2021) resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Di pasaran sudah menjamur radiator aftermarket yang menawarkan banyak kelebihan dibanding bawaan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

BMW Indonesia akhirnya meluncurkan BMW Seri-4 Coupe dan Convertible terbaru untuk pasar Tanah.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Mesin Civic FD 1.800 cc atau yang sering disebut Civic FD1, diklaim mampu menghasilkan tenaga.