12 Zulqaidah 1442 H / Selasa, 22 Juni 2021
Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi
riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.



Artikel Terbaru
kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH meminta kepada seluruh satker untuk dapat menyikapi.


kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar terus memberikan perhatian kepada anak yatim, melalui Koordinator.


pelalawan | Senin, 21 Juni 2021

Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui yang kerap menjadi langganan banjir.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Viralnya video warga Pekanbaru di sosial media yang antrian mengikuti vaksin massal yang digelar.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, menerima formasi.


riau | Senin, 21 Juni 2021

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir meminta  pemerintah.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, Senin (21/6/2021) resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Di pasaran sudah menjamur radiator aftermarket yang menawarkan banyak kelebihan dibanding bawaan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

BMW Indonesia akhirnya meluncurkan BMW Seri-4 Coupe dan Convertible terbaru untuk pasar Tanah.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Mesin Civic FD 1.800 cc atau yang sering disebut Civic FD1, diklaim mampu menghasilkan tenaga.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi

riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.


Artikel Terbaru

kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH meminta kepada seluruh satker untuk dapat menyikapi.


kampar | Selasa, 22 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar terus memberikan perhatian kepada anak yatim, melalui Koordinator.


pelalawan | Senin, 21 Juni 2021

Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui yang kerap menjadi langganan banjir.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Viralnya video warga Pekanbaru di sosial media yang antrian mengikuti vaksin massal yang digelar.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, menerima formasi.


riau | Senin, 21 Juni 2021

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir meminta  pemerintah.


riau | Senin, 21 Juni 2021

Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, Senin (21/6/2021) resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Rokan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Di pasaran sudah menjamur radiator aftermarket yang menawarkan banyak kelebihan dibanding bawaan.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

BMW Indonesia akhirnya meluncurkan BMW Seri-4 Coupe dan Convertible terbaru untuk pasar Tanah.


otomotif | Minggu, 20 Juni 2021

Mesin Civic FD 1.800 cc atau yang sering disebut Civic FD1, diklaim mampu menghasilkan tenaga.