19 Zulhijjah 1442 H / Kamis, 29 Juli 2021
Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang
Ganti Rugi Tak Kunjung Dibayar, Warga Curhat ke Wamen ATR/BPN 
kampar | Selasa, 22 Juni 2021
Editor : Red | Penulis : Molli Wahyuni

Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra SH LL didampingi Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (22/6-2021). Foto : Diskominfo Kampar.

TAMBANG--Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang dikerjakan sudah mencapai 70 %. Namun percepatan pembangunan Proyek Nasional ini masih menyisakan PR yang belum terselesaikan, terkait dengan ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan proyek ini.

Kedatangan Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra SH LL ke Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (22/6-2021) bagaikan angin segar bagi warga,  untuk mempertanyakan janji ganti rugi lahan  yang ditunggu sejak berapa tahun lalu. 

DR Haris Kampai, salah satu pemilik lahan perkebunan yang terkena proyek pembangunan tol Pekanbaru-Bangkinang yang berkesempatan berdialog dengan Wamen Wamen ATR/BPN RI dalam acara dialog atau tatap muka di Sta. 65 Tol PKU-Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang mempertanyakan hal itu.

“Selaku masyarakat, kami selalu mendukung Proyek Strategi Nasional berupa jalan tol yang nantinya dapat mempercepat dan melancarkan rute perjalanan. Namun hal itu berujung kepada kesengsaraan buat kami. Ganti untung yang telah dijanjikan beberapa tahun yang lalu tak kunjung kami terima hingga saat ini. Maka saat ini dihadapan Pak Wamen, Gubernur dan Bupati Kampar, kami berharap agar permasalahan ganti untung lahan kami ini bisa sesegera mungkin diselesaikan,” harap Haris seperti dilansir Diskominfo Kampar.

Terdapat objek pengadaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan hutan produksi tetap (HPT) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 17 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Bahwa Objek Pengadaan Tanah tersebut sebelumnya tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana PERDA Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 Tentang RT RW Provinsi Riau, yaitu berada dalam Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan dan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) lainnya.

Kunjungan Wamen didampingi Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH yang juga dihadiri Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat,Lc.MA, Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si, Kepala Kanwil BPN Riau tersebut tujuan utamanya adalah guna Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB) atau ganti rugi tanah milik masyarakat saat ini berstatus APL menjadi HPK.

Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pada intinya Pemda Kampar dan masyarakatnya mendukung penuh pembangunan Proyek Strategi Nasional Tol ini, akan tetapi apa yang menjadi kewajiban masyarakat, diminta juga harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Sampai saat ini ada sekitar lebih kurang 7 KM lagi jalan Tol PKU-Bangkinang belum bisa dilanjutkan pengerjaannya. Hal ini di akibatkan oleh belum selesainya proses lahan kawasan milik masyarakat dari APL menjadi HPK yang dimiliki lebih kurang 70 orang masyakarat.

Sementara Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah, dari Kementrian ATR, BPN dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan terus menjalin komunikasi.

Tiga Institusi tersebut harus bertemu segera melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada bulan Desember 2021 Tol PKU-Bangkinang ini bisa diresmikan. 

PT Hutama Karya menyampaikan,  sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan kedepan semuanya sudah selesai, ”terang Surya.

Sementara itu Syahrul Aidi selaku anggota DPR-RI dapil Riau berjanji akan membahas hal ini ada Sidang Paripurna DPR RI dan juga akan dihadiri Kementrian PU, Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN.



Artikel Terbaru
nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama minta kepada Pemko Pekanbaru untuk dapat.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Si jago merah meludeskan satu rumah bulatan dan lima kontrakan di Jalan Kurma Sukari Kelurahan.


nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Sudah mengabdi 30 tahun di Kepolisian Republik Indonesia, Alumni Akpol Angkatan 91 Batalyon.


nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku marah dengan tindakan dua oknum TNI Angkatan Udara.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menyurati pihak rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Jumlah pelamar pada Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) Pemerintah Kota.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Pekanbaru, diawasi.


riau | Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengusulkan penambahan pintu dan feeder jalan tol yang akan.


riau | Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Riau Syamsuar mengklaim telah menyampaikan semua usulan dari kepala daerah 3 provinsi.


Jul 2021
29


Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra SH LL didampingi Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (22/6-2021). Foto : Diskominfo Kampar.

Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Ganti Rugi Tak Kunjung Dibayar, Warga Curhat ke Wamen ATR/BPN 

kampar | Selasa, 22 Juni 2021
Editor : Red | Penulis : Molli Wahyuni

TAMBANG--Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang dikerjakan sudah mencapai 70 %. Namun percepatan pembangunan Proyek Nasional ini masih menyisakan PR yang belum terselesaikan, terkait dengan ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan proyek ini.

Kedatangan Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra SH LL ke Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Senin (22/6-2021) bagaikan angin segar bagi warga,  untuk mempertanyakan janji ganti rugi lahan  yang ditunggu sejak berapa tahun lalu. 

DR Haris Kampai, salah satu pemilik lahan perkebunan yang terkena proyek pembangunan tol Pekanbaru-Bangkinang yang berkesempatan berdialog dengan Wamen Wamen ATR/BPN RI dalam acara dialog atau tatap muka di Sta. 65 Tol PKU-Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang mempertanyakan hal itu.

“Selaku masyarakat, kami selalu mendukung Proyek Strategi Nasional berupa jalan tol yang nantinya dapat mempercepat dan melancarkan rute perjalanan. Namun hal itu berujung kepada kesengsaraan buat kami. Ganti untung yang telah dijanjikan beberapa tahun yang lalu tak kunjung kami terima hingga saat ini. Maka saat ini dihadapan Pak Wamen, Gubernur dan Bupati Kampar, kami berharap agar permasalahan ganti untung lahan kami ini bisa sesegera mungkin diselesaikan,” harap Haris seperti dilansir Diskominfo Kampar.

Terdapat objek pengadaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan hutan produksi tetap (HPT) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 17 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Bahwa Objek Pengadaan Tanah tersebut sebelumnya tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana PERDA Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 Tentang RT RW Provinsi Riau, yaitu berada dalam Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan dan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) lainnya.

Kunjungan Wamen didampingi Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH yang juga dihadiri Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat,Lc.MA, Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si, Kepala Kanwil BPN Riau tersebut tujuan utamanya adalah guna Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB) atau ganti rugi tanah milik masyarakat saat ini berstatus APL menjadi HPK.

Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pada intinya Pemda Kampar dan masyarakatnya mendukung penuh pembangunan Proyek Strategi Nasional Tol ini, akan tetapi apa yang menjadi kewajiban masyarakat, diminta juga harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Sampai saat ini ada sekitar lebih kurang 7 KM lagi jalan Tol PKU-Bangkinang belum bisa dilanjutkan pengerjaannya. Hal ini di akibatkan oleh belum selesainya proses lahan kawasan milik masyarakat dari APL menjadi HPK yang dimiliki lebih kurang 70 orang masyakarat.

Sementara Wakil Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN) Surya Tjandra menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah, dari Kementrian ATR, BPN dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan terus menjalin komunikasi.

Tiga Institusi tersebut harus bertemu segera melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada bulan Desember 2021 Tol PKU-Bangkinang ini bisa diresmikan. 

PT Hutama Karya menyampaikan,  sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan kedepan semuanya sudah selesai, ”terang Surya.

Sementara itu Syahrul Aidi selaku anggota DPR-RI dapil Riau berjanji akan membahas hal ini ada Sidang Paripurna DPR RI dan juga akan dihadiri Kementrian PU, Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN.


Artikel Terbaru

nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama minta kepada Pemko Pekanbaru untuk dapat.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Si jago merah meludeskan satu rumah bulatan dan lima kontrakan di Jalan Kurma Sukari Kelurahan.


nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Sudah mengabdi 30 tahun di Kepolisian Republik Indonesia, Alumni Akpol Angkatan 91 Batalyon.


nusantara | Rabu, 28 Juli 2021

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku marah dengan tindakan dua oknum TNI Angkatan Udara.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menyurati pihak rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Jumlah pelamar pada Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negera (CASN) Pemerintah Kota.


pekanbaru | Rabu, 28 Juli 2021

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Pekanbaru, diawasi.


riau | Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengusulkan penambahan pintu dan feeder jalan tol yang akan.


riau | Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Riau Syamsuar mengklaim telah menyampaikan semua usulan dari kepala daerah 3 provinsi.