20 Rabiul Awwal 1443 H / Rabu, 27 Oktober 2021
ORI Minta Jokowi tak Angkat Tangan Soal TWK KPK
nusantara | Minggu, 19 September 2021
Editor : Mimi Kartika | Penulis : Republika

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng. (Foto: Int)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tak angkat tangan mengenai kisruh tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi Ombudsman telah mengirimkan rekomendasi mengenai TWK KPK kepada presiden dan ketua DPR RI, Kamis (16/9).

"Memang kerangka kerja Ombudsman itu mengarahkan rekomendasi itu ke sana. Jadi tidak bisa kemudian Bapak Presiden mengatakan atau menyampaikan bahwa tidak boleh semuanya ke saya," ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng dalam diskusi publik daring bertajuk 'Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?' pada Minggu (19/9).

Ppenyampaian rekomendasi kepada presiden, menurut dia merupakan perintah Undang-Undang. Ombudsman justru salah jika rekomendasi tersebut tidak bermuara ke presiden.

Selain itu, secara kelembagaan, KPK ialah rumpun kekuasaan eksekutif dan komando tertingginya berada di tangan presiden. Dalam subtansi kasus mengenai TWK ini, persoalannya pun mengenai kepegawaian.

Sementara, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan kepegawaian adalah presiden. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di KPK, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan delegasi kewenangan presiden.

Ketika PPK itu tidak mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan ketentuan perundangan-undangan, maka presiden sebagai sumber kewenangan delegasi perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Apalagi, PPK tersebut juga tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Robert mengatakan, PPK di lembaga negara seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman, adalah sekretaris jenderal bukan ketua atau pimpinan lembaga. Sedangkan, keputusan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dikeluarkan oleh pimpinan KPK bukan sekretaris jenderal sebagai PPK.

"Dengan catatan, apa yang diputuskan di KPK itu sendiri juga dalam konstruksi kepegawaian itu salah. Saya harus mengatakan seperti itu karena yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah pemindahan, pemberhentian, atau pengangkatan pegawai yang berkategori ASN itu PPK," jelas Robert seperti dilansir situs republika.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tanggapan atas pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan TWK. Jokowi meminta agar tidak semua urusan dibawa ke meja presiden. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, polemik TWK sudah memiliki penanggung jawabnya sendiri. *



Artikel Terbaru
politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.


Okt 2021
27


Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng. (Foto: Int)

ORI Minta Jokowi tak Angkat Tangan Soal TWK KPK

nusantara | Minggu, 19 September 2021
Editor : Mimi Kartika | Penulis : Republika

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tak angkat tangan mengenai kisruh tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi Ombudsman telah mengirimkan rekomendasi mengenai TWK KPK kepada presiden dan ketua DPR RI, Kamis (16/9).

"Memang kerangka kerja Ombudsman itu mengarahkan rekomendasi itu ke sana. Jadi tidak bisa kemudian Bapak Presiden mengatakan atau menyampaikan bahwa tidak boleh semuanya ke saya," ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng dalam diskusi publik daring bertajuk 'Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?' pada Minggu (19/9).

Ppenyampaian rekomendasi kepada presiden, menurut dia merupakan perintah Undang-Undang. Ombudsman justru salah jika rekomendasi tersebut tidak bermuara ke presiden.

Selain itu, secara kelembagaan, KPK ialah rumpun kekuasaan eksekutif dan komando tertingginya berada di tangan presiden. Dalam subtansi kasus mengenai TWK ini, persoalannya pun mengenai kepegawaian.

Sementara, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan kepegawaian adalah presiden. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di KPK, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan delegasi kewenangan presiden.

Ketika PPK itu tidak mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan ketentuan perundangan-undangan, maka presiden sebagai sumber kewenangan delegasi perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Apalagi, PPK tersebut juga tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

Robert mengatakan, PPK di lembaga negara seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman, adalah sekretaris jenderal bukan ketua atau pimpinan lembaga. Sedangkan, keputusan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dikeluarkan oleh pimpinan KPK bukan sekretaris jenderal sebagai PPK.

"Dengan catatan, apa yang diputuskan di KPK itu sendiri juga dalam konstruksi kepegawaian itu salah. Saya harus mengatakan seperti itu karena yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah pemindahan, pemberhentian, atau pengangkatan pegawai yang berkategori ASN itu PPK," jelas Robert seperti dilansir situs republika.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tanggapan atas pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan TWK. Jokowi meminta agar tidak semua urusan dibawa ke meja presiden. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, polemik TWK sudah memiliki penanggung jawabnya sendiri. *


Artikel Terbaru

politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.