20 Rabiul Awwal 1443 H / Rabu, 27 Oktober 2021
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti Akhirnya Ditangkap
hukum | Senin, 20 September 2021
Editor : Red/Putra | Penulis : Putra

Kepala Dinas Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto (52) saat mengenakan baju tahanan di Mapolda Riau, Senin (20/9/2021).

PEKANBARU - Kepala Dinas Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto (52) alias MH akhirnya ditahan kepolisian Daerah Riau. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan 3.000 alat rapid tes antigen. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani oleh Subdirektorat III Reskrimsus

Padahal, rapid tes itu adalah bantuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Pekanbaru guna menanggulangi wabah covid-19 di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Ferry Irawan dalam temu pernya, Senin (20/09/21) mengatakan pelaku telah melakukan tindakan itu sejak September 2020 lalu.

Menurut Kapolda, MH menerima alat rapid test sebanyak 3.000 Pcs. Namun dia tidak pernah melaporkan ke bagian asset BPKAD ataupun pengurus barang pada Dinkes Kepulauan Meranti. Ia justru menyimpan alat rapid test tersebut di ruangannya.

"Seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada Instalasi Farmasi," katanya Agung.

Sebagai laporan pertanggungjawaban pengunaan alat rapid test tersebut, pelaku mengirimkan sebanyak empat kali daftar nama-nama penggunaan alat rapid dengan hasil non reaktif untuk total pemanfaat 2.500 orang ke Korwil Kerja KKP Selatpanjang. Padahal,  tidak pernah melakukan rapid test terhadap pemanfaat sebanyak 996 orang terdiri dari petugas di UPT. Puskesmas se-Kepulauan Meranti, petugas Polres Kepulauan Meranti, petugas di RSUD dan Instalasi Farmasi serta Dinkes Kepulauan Meranti.

Selain itu, dia juga mengirimkan ke KKP Kelas II Pekanbaru untuk laporan ralat yang memberikan daftar nama-nama pengunaan alat rapid test dengan hasil non reaktif diganti menjadi hasil buffer stock untuk total pemanfaat 1.209 orang. Padahal nama-nama pemanfaat tidak pernah mengusulkan untuk buffer stock, serta bahan medis habis pakai sebagai buffer stock tidak boleh dibuat identitas calon penerima manfaat, dan Kadiskes tidak pernah mengirimkan laporan melalui email ke Subdit Ispa dan KKP Kelas II Pekanbaru.

Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengalihkan pemanfaatan alat rapid test untuk petugas Bawaslu jajaran Kepulauan Meranti yang dilaksanakan tenaga kesehatan UPT. Puskesmas se-Meranti pada tahapan pengawasan logistik dan kampanye. Ini terjadi pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 191 orang dan tanggal 20 November 2020 sebanyak 450 orang yang telah dilakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 150.000 x 641 = Rp. 96.150.000 sesuai dan kwitansi pembayaran Sekretaris Bawaslu Kepulauan Meranti.

"MH kita tangkap di sebuah penginapan di Jalan Tengku Zainal Abidin Kota Tinggi, Pekanbaru pada Jumat (17/09/21) pagi lalu. Setelah kita lakukan pemeriksaan lantas kita tahan di Rutan Polda Riau, Sabtu (18/09/21) kemarin.

Modus MH, kata Agung adalah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan menggelapkan barang yang dikuasai karena jabatannya dalam pemanfaatan rapid test antibody Covid-19, untuk dikuasai dan mendapatkan keuntungan.

"Untuk kerugian, kita masih dalami. Saat ini kita juga tunggu hasil audit dari BPKP," terang Agung.

Agung menambahkan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan kepada MH dalam kasus ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi penanganan covid-19 di wilayah Riau.

"Kita berharap tidak ada lagi penyimpangan seperti ini. Dan untuk semua penyelenggara penanganan Covid-19, mari kita tolong masyarakat dan apa yang sudah diberi oleh negara agar bisa disalurkan sebagaimana mestinya," harapannya.*



Artikel Terbaru
politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.


Okt 2021
27

Lima Persen Desa di Rohul Belum Setorkan Pajak DD | Demokrat Riau: KLB Deli Serdang Ilegal | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Minang Marentak; Saling Berwasiat dengan Ade Armando | Tiga Karyawan BRI Ujung Batu, Riau Diperiksa | Bupati Rohul Resmikan PTSP Kemenag | 2.400 Vaksin Sinovac Tiba di Bangkinang, Kampar |

Kepala Dinas Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto (52) saat mengenakan baju tahanan di Mapolda Riau, Senin (20/9/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti Akhirnya Ditangkap

hukum | Senin, 20 September 2021
Editor : Red/Putra | Penulis : Putra

PEKANBARU - Kepala Dinas Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto (52) alias MH akhirnya ditahan kepolisian Daerah Riau. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan 3.000 alat rapid tes antigen. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani oleh Subdirektorat III Reskrimsus

Padahal, rapid tes itu adalah bantuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kota Pekanbaru guna menanggulangi wabah covid-19 di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Ferry Irawan dalam temu pernya, Senin (20/09/21) mengatakan pelaku telah melakukan tindakan itu sejak September 2020 lalu.

Menurut Kapolda, MH menerima alat rapid test sebanyak 3.000 Pcs. Namun dia tidak pernah melaporkan ke bagian asset BPKAD ataupun pengurus barang pada Dinkes Kepulauan Meranti. Ia justru menyimpan alat rapid test tersebut di ruangannya.

"Seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada Instalasi Farmasi," katanya Agung.

Sebagai laporan pertanggungjawaban pengunaan alat rapid test tersebut, pelaku mengirimkan sebanyak empat kali daftar nama-nama penggunaan alat rapid dengan hasil non reaktif untuk total pemanfaat 2.500 orang ke Korwil Kerja KKP Selatpanjang. Padahal,  tidak pernah melakukan rapid test terhadap pemanfaat sebanyak 996 orang terdiri dari petugas di UPT. Puskesmas se-Kepulauan Meranti, petugas Polres Kepulauan Meranti, petugas di RSUD dan Instalasi Farmasi serta Dinkes Kepulauan Meranti.

Selain itu, dia juga mengirimkan ke KKP Kelas II Pekanbaru untuk laporan ralat yang memberikan daftar nama-nama pengunaan alat rapid test dengan hasil non reaktif diganti menjadi hasil buffer stock untuk total pemanfaat 1.209 orang. Padahal nama-nama pemanfaat tidak pernah mengusulkan untuk buffer stock, serta bahan medis habis pakai sebagai buffer stock tidak boleh dibuat identitas calon penerima manfaat, dan Kadiskes tidak pernah mengirimkan laporan melalui email ke Subdit Ispa dan KKP Kelas II Pekanbaru.

Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengalihkan pemanfaatan alat rapid test untuk petugas Bawaslu jajaran Kepulauan Meranti yang dilaksanakan tenaga kesehatan UPT. Puskesmas se-Meranti pada tahapan pengawasan logistik dan kampanye. Ini terjadi pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 191 orang dan tanggal 20 November 2020 sebanyak 450 orang yang telah dilakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 150.000 x 641 = Rp. 96.150.000 sesuai dan kwitansi pembayaran Sekretaris Bawaslu Kepulauan Meranti.

"MH kita tangkap di sebuah penginapan di Jalan Tengku Zainal Abidin Kota Tinggi, Pekanbaru pada Jumat (17/09/21) pagi lalu. Setelah kita lakukan pemeriksaan lantas kita tahan di Rutan Polda Riau, Sabtu (18/09/21) kemarin.

Modus MH, kata Agung adalah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan menggelapkan barang yang dikuasai karena jabatannya dalam pemanfaatan rapid test antibody Covid-19, untuk dikuasai dan mendapatkan keuntungan.

"Untuk kerugian, kita masih dalami. Saat ini kita juga tunggu hasil audit dari BPKP," terang Agung.

Agung menambahkan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan kepada MH dalam kasus ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi penanganan covid-19 di wilayah Riau.

"Kita berharap tidak ada lagi penyimpangan seperti ini. Dan untuk semua penyelenggara penanganan Covid-19, mari kita tolong masyarakat dan apa yang sudah diberi oleh negara agar bisa disalurkan sebagaimana mestinya," harapannya.*


Artikel Terbaru

politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.