20 Rabiul Awwal 1443 H / Rabu, 27 Oktober 2021
Rapat Evaluasi dan Monitoring
KPK RI Ingatkan Pejabat Riau, Dampak Tindak Korupsi
riau | Kamis, 7 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko/ mcr

PEKANBARU -- Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko mengingatkan seluruh pejabat Pemerintah di Provinsi Riau akan dampak dari tindakan korupsi. Baik itu dampak sosial, dampak ekonomi maupun dampak lainya.

Menurut Brigjen Didik Agung Widjanarko, dampak tindakan korupsi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku korupsi itu sendiri. Namun, juga dirasakan dan melibatkan keluarga besar dari para pelaku korupsi.

Mulai dari sanksi sosial yang dirasakan oleh keluarga dijauhi oleh tetangga dan orang sekitar. Juga sanksi mengembalikan kerugian negara, bahkan sanksi lainnya berupa kurungan penjara.

Peringatan ini disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi I KPK dalam rapat evaluasi dan monitoring (monev) pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 Pemerintah Provinsi Riau. Diselenggarakan oleh KPK RI, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (7/10/21).

"Mari kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya korupsi, dampak korupsi sangat luar biasa, berat sekali," katanya.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK mengatakan, tindak pidana terjadinya korupsi karena adanya niat dan kesempatan. Untuk itu, KPK RI terus berupaya membatasi kesempatan terjadinya korupsi melalui standar laporan yang telah ditentukan.

"Semua kembali lagi pada niat kita, kalau ada niat dan kesempatan ada, maka jadilah korupsi itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahaya tindakan korupsi ini sangat mengerikan sekali. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pejabat untuk membunuh niat agar tidak korupsi.

"Yang berat adalah niat itu, bagaimana kita membunuh niat kita agar tidak terjadi korupsi," ucapnya.

Ia mengatakan, ada tujuh jenis tindakan korupsi, diantaranya merugikan keuangan negara, yaitu suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Untuk itu, ia berharap semua pihak dapat menjauhi tindakan kejahatan korupsi dan sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia dan di Provinsi Riau khususnya.

"Tindakan merugikan keuangan negara kecil kemungkinan dilakukan oleh hanya satu orang, akan tetapi melibatkan sekelompok orang," sebutnya.

"Saya yakin dari apa yang kita terima dari negara itu saya kira cukup untuk kebutuhan hidup, tapi kalau gaya hidup itu susah. Tergantung kita, kita punya rasa syukur atau tidak," tutupnya



Artikel Terbaru
politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.


Okt 2021
27

Akhirnya Riau Turun ke Level 2, Kadiskes Minta Masyarakat Tetap Prokes | Pasukan Israel Tembak Mati Warga Palestina di Perbatasan Gaza | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Alat ISPU di Kawasan Kantor Bupati Inhil Rusak | Pemkab Inhil Harus Susun Program Pencegahan Karhutla | AHM Raih 15 Penghargaan di TBCCI | Siap Dinikahi, Aurel Ingin Banyak Anak |

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko/ mcr

Rapat Evaluasi dan Monitoring

KPK RI Ingatkan Pejabat Riau, Dampak Tindak Korupsi

riau | Kamis, 7 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU -- Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko mengingatkan seluruh pejabat Pemerintah di Provinsi Riau akan dampak dari tindakan korupsi. Baik itu dampak sosial, dampak ekonomi maupun dampak lainya.

Menurut Brigjen Didik Agung Widjanarko, dampak tindakan korupsi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku korupsi itu sendiri. Namun, juga dirasakan dan melibatkan keluarga besar dari para pelaku korupsi.

Mulai dari sanksi sosial yang dirasakan oleh keluarga dijauhi oleh tetangga dan orang sekitar. Juga sanksi mengembalikan kerugian negara, bahkan sanksi lainnya berupa kurungan penjara.

Peringatan ini disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi I KPK dalam rapat evaluasi dan monitoring (monev) pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 Pemerintah Provinsi Riau. Diselenggarakan oleh KPK RI, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (7/10/21).

"Mari kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya korupsi, dampak korupsi sangat luar biasa, berat sekali," katanya.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK mengatakan, tindak pidana terjadinya korupsi karena adanya niat dan kesempatan. Untuk itu, KPK RI terus berupaya membatasi kesempatan terjadinya korupsi melalui standar laporan yang telah ditentukan.

"Semua kembali lagi pada niat kita, kalau ada niat dan kesempatan ada, maka jadilah korupsi itu," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahaya tindakan korupsi ini sangat mengerikan sekali. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pejabat untuk membunuh niat agar tidak korupsi.

"Yang berat adalah niat itu, bagaimana kita membunuh niat kita agar tidak terjadi korupsi," ucapnya.

Ia mengatakan, ada tujuh jenis tindakan korupsi, diantaranya merugikan keuangan negara, yaitu suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Untuk itu, ia berharap semua pihak dapat menjauhi tindakan kejahatan korupsi dan sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia dan di Provinsi Riau khususnya.

"Tindakan merugikan keuangan negara kecil kemungkinan dilakukan oleh hanya satu orang, akan tetapi melibatkan sekelompok orang," sebutnya.

"Saya yakin dari apa yang kita terima dari negara itu saya kira cukup untuk kebutuhan hidup, tapi kalau gaya hidup itu susah. Tergantung kita, kita punya rasa syukur atau tidak," tutupnya


Artikel Terbaru

politik | Rabu, 27 Oktober 2021

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua.


pekanbaru | Rabu, 27 Oktober 2021

Pemerintah Kota Pekanbaru melanjutkan evaluasi terhadap para pejabat eselon III dan IV. Langkah.


riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.