26 Rabiul Akhir 1443 H / Kamis, 2 Desember 2021
Kapolri soal Oknum Polisi: Segera Copot, Jangan Pakai Lama
hukum | Selasa, 19 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : CNN/PE*

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta segera memproses anggota yang terlibat kasus. (Int)

JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta para pimpinan satuan segera memproses anggota yang melanggar aturan, baik itu berupa pemberhentian maupun proses pidana serta mendorong jajarannya tak antikritik.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong jangan pakai lama. Segera copot, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Listyo dalam arahannya kepada jajaran melalui Video Conference dari Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/10-2021).

Ia menyebutkan bahwa perbuatan anggota kepolisian yang tak taat aturan merusak marwah Korps Bhayangkara hingga menciderai kerja keras personel yang telah bekerja maksimal untuk masyarakat.

Menurutnya, banyak tindakan perjuangan anggota Polri yang positif. Misalnya, berjibaku dalam penanganan Covid-19 mulai dari penyaluran bansos, akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan berjalan baik.

"Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini," jelas dia.

Menurut Listyo, pemberian sanksi tegas dapat memberi efek jera. Kelakuan anggota polisi yang tak taat aturan, kata dia, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Mantan Kabareskrim itu mengatakan bahwa jajaran kepolisian harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan melakukan tindakan tegas.

Anggota polisi, kata dia, sudah memiliki prosedur tetap dalam menjalankan tugas di lapangan sesuai dengan langkah-langkah yang diatur.

Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Dia memastikan Polri adalah lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik. Apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

"Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah tindakan kepolisian dalam beberapa waktu terakhir memicu kontroversi.

Beberapa kasus kekerasan hingga perilaku kepolisian dinilai tak bertentangan dengan kode etik profesi dan disiplin Korps Bhayangkara. Di Kabupaten Tangerang misalnya, seorang anggota polisi yakni Brigadir NP membanting ala smackdown terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Tangerang.

Korban yang diketahui adalah mahasiswa UIN SMH Banten, Fariz itu bahkan sempat mengalami kejang-kejang.

Kemudian, di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang polisi yang memukuli pria hingga terkapar di jalanan. Pria tersebut tak bisa melawan dan langsung terkapar di jalan.

Tak hanya aksi kekerasan, proses hukum juga disorot. Misalnya, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kasus ini pernah dihentikan, hingga akhirnya proses penyelidikan kembali dibuka.

 

Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.

Des 2021
02

324 Suara Diperebutkan di Indragiri Hulu | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Gelar Baksos Untuk Negeri di Pulau Padang | Pelau dan Motif Pembunuhan IRT di Selatpanjang Masih Misteri | Lebaran, Pemkab Bengkalis Siagakan 5 Armada Roro | Fahri Hamzah: Kemiskinan Itu Bukan di Jakarta Tapi di Daerah Terpencil Sana | Kartunis Penghina Nabi Muhammad Tewas Tabrakan |

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta segera memproses anggota yang terlibat kasus. (Int)

Kapolri soal Oknum Polisi: Segera Copot, Jangan Pakai Lama

hukum | Selasa, 19 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : CNN/PE*

JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta para pimpinan satuan segera memproses anggota yang melanggar aturan, baik itu berupa pemberhentian maupun proses pidana serta mendorong jajarannya tak antikritik.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong jangan pakai lama. Segera copot, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Listyo dalam arahannya kepada jajaran melalui Video Conference dari Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/10-2021).

Ia menyebutkan bahwa perbuatan anggota kepolisian yang tak taat aturan merusak marwah Korps Bhayangkara hingga menciderai kerja keras personel yang telah bekerja maksimal untuk masyarakat.

Menurutnya, banyak tindakan perjuangan anggota Polri yang positif. Misalnya, berjibaku dalam penanganan Covid-19 mulai dari penyaluran bansos, akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan berjalan baik.

"Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini," jelas dia.

Menurut Listyo, pemberian sanksi tegas dapat memberi efek jera. Kelakuan anggota polisi yang tak taat aturan, kata dia, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Mantan Kabareskrim itu mengatakan bahwa jajaran kepolisian harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan melakukan tindakan tegas.

Anggota polisi, kata dia, sudah memiliki prosedur tetap dalam menjalankan tugas di lapangan sesuai dengan langkah-langkah yang diatur.

Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Dia memastikan Polri adalah lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik. Apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

"Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah tindakan kepolisian dalam beberapa waktu terakhir memicu kontroversi.

Beberapa kasus kekerasan hingga perilaku kepolisian dinilai tak bertentangan dengan kode etik profesi dan disiplin Korps Bhayangkara. Di Kabupaten Tangerang misalnya, seorang anggota polisi yakni Brigadir NP membanting ala smackdown terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Tangerang.

Korban yang diketahui adalah mahasiswa UIN SMH Banten, Fariz itu bahkan sempat mengalami kejang-kejang.

Kemudian, di Deliserdang, Sumatera Utara, seorang polisi yang memukuli pria hingga terkapar di jalanan. Pria tersebut tak bisa melawan dan langsung terkapar di jalan.

Tak hanya aksi kekerasan, proses hukum juga disorot. Misalnya, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kasus ini pernah dihentikan, hingga akhirnya proses penyelidikan kembali dibuka.

 

Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.