26 Rabiul Akhir 1443 H / Kamis, 2 Desember 2021
Protes Komisioner HAM: Syarat PCR Naik Pesawat Bikin Ruwet
nusantara | Kamis, 21 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai syarat PCR untuk naik pesawat meski sudah vaksin dua kali itu sangat menyusahkan masyarakat. Foto: Int

JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menilai syarat baru dari pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau  penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR, meskipun sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua dosis itu menyusahkan.

Beka menyebut, syarat PCR 2x24 jam juga memberatkan sejumlah warga lantaran tidak semua daerah dengan rute penerbangan pesawat memiliki laboratorium yang memberikan layanan cepat untuk mengeluarkan hasil tes PCR tersebut.

"Kebijakan baru pemerintah yang mensyaratkan naik pesawat pakai PCR berlaku 2x24 jam itu bikin ruwet dan memberatkan. Apalagi untuk perjalanan singkat 2-3 hari dan frekuensinya tinggi," kata Beka melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/10). CNNIndonesia.com telah diberikan izin mengutip unggahan, dan dikutip  kembali pekanbaruExpress.com.

Beka melanjutkan, biaya dan akses PCR masih tergolong tak mudah dijangkau sejumlah warga. Terkini, batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening Covid-19 melalui tes PCR masih berada pada tarif Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk daerah luar Jawa-Bali.

Beka menilai, batasan tarif tertinggi itu masih bisa diturunkan guna mendukung pencapaian strategi pemerintah dalam aspek testing, tracing, dan treatment (3T) guna mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu, ia meminta agar kebijakan ini kembali direvisi.

"Kebijakan PCR 2x24 jam ini harus dibatalkan. Diganti dengan kebijakan lain tanpa harus meninggalkan kewaspadaan kita akan potensi naiknya penyebaran Covid-19," ujar Beka.

Adapun perubahan aturan ini tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya, kala itu syarat hasil negatif PCR hanya diperlukan oleh penumpang pesawat yang baru mendapat vaksin dosis pertama. Ketetapan kali ini berlaku untuk penerapan kebijakan PPKM pada periode 19 Oktober sampai 1 November 2021.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut perubahan ini tidak serta merta langsung berlaku. Sebab, Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang berkoordinasi dengan otoritas bandara tetap merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Saat ini, Kemenhub masih berkoordinasi dengan Satgas untuk menerbitkan SE baru. Bersamaan dengan itu, syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara masih merujuk pada SE tersebut.

Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, kebijakan anyar Satgas itu telah mempertimbangkan semakin luasnya pintu masuk kedatangan Internasional yang mulai dibuka di sejumlah provinsi kepariwisataan sejak 14 Oktober lalu. Selain itu relaksasi yang terus dilakukan selama PPKM berlangsung perlu menjadi perhatian khusus.

"Kebijakan mobilitas ini diperbaharui, menimbang semakin luas pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan Prinsip kehati-hatian terus diperhatikan," ujar Wiku.

 

Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.

Des 2021
02

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Pangkas Kapasitas Produksi, Shell PHK 500 Karyawan | Lurah dan Camat Diingatkan Hati-hati Kelola Dana Kelurahan | Rocky Gerung Sindir Jokowi Saat Bedah Buku di Pekanbaru | Dukung Pelestarian Adat Nias, IKN Riau Kompleks Taja Pentas Seni | 324 Suara Diperebutkan di Indragiri Hulu | Gelar Baksos Untuk Negeri di Pulau Padang |

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai syarat PCR untuk naik pesawat meski sudah vaksin dua kali itu sangat menyusahkan masyarakat. Foto: Int

Protes Komisioner HAM: Syarat PCR Naik Pesawat Bikin Ruwet

nusantara | Kamis, 21 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menilai syarat baru dari pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau  penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR, meskipun sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua dosis itu menyusahkan.

Beka menyebut, syarat PCR 2x24 jam juga memberatkan sejumlah warga lantaran tidak semua daerah dengan rute penerbangan pesawat memiliki laboratorium yang memberikan layanan cepat untuk mengeluarkan hasil tes PCR tersebut.

"Kebijakan baru pemerintah yang mensyaratkan naik pesawat pakai PCR berlaku 2x24 jam itu bikin ruwet dan memberatkan. Apalagi untuk perjalanan singkat 2-3 hari dan frekuensinya tinggi," kata Beka melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/10). CNNIndonesia.com telah diberikan izin mengutip unggahan, dan dikutip  kembali pekanbaruExpress.com.

Beka melanjutkan, biaya dan akses PCR masih tergolong tak mudah dijangkau sejumlah warga. Terkini, batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening Covid-19 melalui tes PCR masih berada pada tarif Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk daerah luar Jawa-Bali.

Beka menilai, batasan tarif tertinggi itu masih bisa diturunkan guna mendukung pencapaian strategi pemerintah dalam aspek testing, tracing, dan treatment (3T) guna mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu, ia meminta agar kebijakan ini kembali direvisi.

"Kebijakan PCR 2x24 jam ini harus dibatalkan. Diganti dengan kebijakan lain tanpa harus meninggalkan kewaspadaan kita akan potensi naiknya penyebaran Covid-19," ujar Beka.

Adapun perubahan aturan ini tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya, kala itu syarat hasil negatif PCR hanya diperlukan oleh penumpang pesawat yang baru mendapat vaksin dosis pertama. Ketetapan kali ini berlaku untuk penerapan kebijakan PPKM pada periode 19 Oktober sampai 1 November 2021.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut perubahan ini tidak serta merta langsung berlaku. Sebab, Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang berkoordinasi dengan otoritas bandara tetap merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Saat ini, Kemenhub masih berkoordinasi dengan Satgas untuk menerbitkan SE baru. Bersamaan dengan itu, syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara masih merujuk pada SE tersebut.

Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, kebijakan anyar Satgas itu telah mempertimbangkan semakin luasnya pintu masuk kedatangan Internasional yang mulai dibuka di sejumlah provinsi kepariwisataan sejak 14 Oktober lalu. Selain itu relaksasi yang terus dilakukan selama PPKM berlangsung perlu menjadi perhatian khusus.

"Kebijakan mobilitas ini diperbaharui, menimbang semakin luas pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan Prinsip kehati-hatian terus diperhatikan," ujar Wiku.

 

Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.