26 Rabiul Akhir 1443 H / Kamis, 2 Desember 2021
16 Ribu Orang Teken Petisi Hapus Syarat PCR Naik Pesawat
nusantara | Senin, 25 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Ilustrasi: Sebuah petisi berisi ajakan untuk menuntut penghapusan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan pesawat telah ditandatangani belasan ribu orang.

JAKARTA-- Sebuah petisi berisi ajakan untuk menuntut penghapusan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan pesawat telah ditandatangani belasan ribu orang.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, petisi yang berjudul Hapuskan Aturan PCR untuk Penerbangan itu telah ditandatangani lebih dari 16.800 orang, Senin (25/10), pukul 15.25 WIB.

Inisiator petisi tersebut adlaah seorang warga Bali, Herlia Adi Sasmita. Dia menuliskan keluh kesah dan kondisi pariwisata Bali yang menurutnya terdampak serius akibat kebijakan PCR untuk penerbangan. Menurutnya saat ini Bali sangat bergantung nasib pada turis domestik.

"Bubar jalan semua rencana para turis domestik untuk berlibur. Harga PCR masih sangat mahal, dan tidak semua klinik menawarkan hasil 1-2 hari selesai," tulis Herlia dalam petisinya di laman change.org.

Ia menuntut penghapusan aturan wajib PCR untuk penerbangan atau menurunkan harga PCR secara signifikan.

 Pemerintah sebelumnya menetapkan harga PCR berkisar antara Rp495.000 untuk Jawa-Bali dan Rp525.000 untuk luar pulau Jawa-Bali.
Belakangan Presiden Joko Widodo memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp300 ribu. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi juga ingin melonggarkan syarat perjalanan. Menurutnya, masa berlaku tes PCR akan diperpanjang.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).

Namun demikian, aturan wajib PCR untuk penerbangan ini dianggap diskriminatif. Sebab, moda transportasi lainnya seperti kereta api dan bus tidak memiliki aturan wajib menggunakan PCR.

"Kalau alasannya kesehatan, seharusnya semua bentuk transportasi umum juga diminta PCR. Kenyataannya transportasi darat seperti kereta dan bus tidak, padahal karena durasi perjalanan lebih lama dan filtrasi udara lebih rendah, moda transportasi darat jauh lebih berisiko," tutur salah seorang penandatangan petisi, Imansyah Arraniry.

Hal tersebut juga diamini oleh dokter yang juga influencer di media sosial, Dokter Tirta. Ia menuliskan cuitan melalui akun twitternya @tirta_cipeng perihal aturan wajib PCR untuk penerbangan.

"Bahkan bioskop, yang resiko penularannya lebih tinggi sudah dibuka, cukup vaksin 2x dan peduli lindungi. Sementara pesawat kudu PCR," tulisnya, Jumat lalu (22/10).

Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.

Des 2021
02

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | APBD Perubahan Berkurang, Proyek Pemko Pekanbaru Sesuai Keuangan | Peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020 Disambut di Kediaman Bupati | Dapatkan Promo Merdeka Punya Mobil Honda di HSH | UAS Resmikan Ponpes Darul Fikri | Kecamatan Belum Ajukan Honor Imam Masjid Paripurna | BMKG Koreksi Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7 |

Ilustrasi: Sebuah petisi berisi ajakan untuk menuntut penghapusan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan pesawat telah ditandatangani belasan ribu orang.

16 Ribu Orang Teken Petisi Hapus Syarat PCR Naik Pesawat

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA-- Sebuah petisi berisi ajakan untuk menuntut penghapusan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan pesawat telah ditandatangani belasan ribu orang.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, petisi yang berjudul Hapuskan Aturan PCR untuk Penerbangan itu telah ditandatangani lebih dari 16.800 orang, Senin (25/10), pukul 15.25 WIB.

Inisiator petisi tersebut adlaah seorang warga Bali, Herlia Adi Sasmita. Dia menuliskan keluh kesah dan kondisi pariwisata Bali yang menurutnya terdampak serius akibat kebijakan PCR untuk penerbangan. Menurutnya saat ini Bali sangat bergantung nasib pada turis domestik.

"Bubar jalan semua rencana para turis domestik untuk berlibur. Harga PCR masih sangat mahal, dan tidak semua klinik menawarkan hasil 1-2 hari selesai," tulis Herlia dalam petisinya di laman change.org.

Ia menuntut penghapusan aturan wajib PCR untuk penerbangan atau menurunkan harga PCR secara signifikan.

 Pemerintah sebelumnya menetapkan harga PCR berkisar antara Rp495.000 untuk Jawa-Bali dan Rp525.000 untuk luar pulau Jawa-Bali.
Belakangan Presiden Joko Widodo memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp300 ribu. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi juga ingin melonggarkan syarat perjalanan. Menurutnya, masa berlaku tes PCR akan diperpanjang.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).

Namun demikian, aturan wajib PCR untuk penerbangan ini dianggap diskriminatif. Sebab, moda transportasi lainnya seperti kereta api dan bus tidak memiliki aturan wajib menggunakan PCR.

"Kalau alasannya kesehatan, seharusnya semua bentuk transportasi umum juga diminta PCR. Kenyataannya transportasi darat seperti kereta dan bus tidak, padahal karena durasi perjalanan lebih lama dan filtrasi udara lebih rendah, moda transportasi darat jauh lebih berisiko," tutur salah seorang penandatangan petisi, Imansyah Arraniry.

Hal tersebut juga diamini oleh dokter yang juga influencer di media sosial, Dokter Tirta. Ia menuliskan cuitan melalui akun twitternya @tirta_cipeng perihal aturan wajib PCR untuk penerbangan.

"Bahkan bioskop, yang resiko penularannya lebih tinggi sudah dibuka, cukup vaksin 2x dan peduli lindungi. Sementara pesawat kudu PCR," tulisnya, Jumat lalu (22/10).

Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.