25 Jumadil Akhir 1443 H / Sabtu, 29 Januari 2022
Badan Kehormatan Pecat Hamdani, Jabatan Ketua DPRD Pekanbaru Kosong
politik | Rabu, 27 Oktober 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Put

Hamdani, Politisi PKS dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru

PEKANBARU- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua DPRD. Usulan pencopotan politisi PKS tersebut sudah disampaikan ke Walikota dan Gubernur Riau.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE mengungkapkan, rekomendasi Badan Kehormatan (BK) disampaikan melalui rapat tertutup , Senin (25/10/2021) malam .sampai Selasa (26/10/2021) dini hari. Dalam rapat tersebut, Hamdani diputuskan jabat Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berakhir. 

Pengganti Hamdani nantinya akan diputuskan melalui rapat para pimpinan DPRD Pekanbaru yang terdiri dari tiga wakil, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal.
 
"Hasil paripurna kemarin diserahkan ke pimpinan. Pimpinan akan bermusyawarah siapa yang ditunjuk jadi Plh," kata politisi Demokrat tersebut, Selasa (26/10/2021).

Secara administrasi, kata Azwendi, Hamdani sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Sebab, rekomendasi pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan inkrah. 

"Untuk urusan surat-menyurat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, Pak Hamdani tak bisa lagi,” tegasnya.

Sambil menunggu hasil rapat pimpinan untuk penunjukan Plh Ketua DPRD Pekanbaru, hasil rekomendasi BK DPRD akan di­kirim ke Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau. Karena SK Ketua DPRD Pekanbaru ditandatangani Gubernur Riau dan dicabut oleh Gubernur Riau. Setelah itu, DPC PKS Pekanbaru, mengusulkan calon pengganti kepada pimpinan DPRD Pekanbaru. Kemudian, pimpinan menyurati Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau, untuk mengeluarkan SK Ketua DPRD Pekanbaru, yang baru.

"Seperti itulah prosesnya dan kita akan jalani sampai.ada ketua baru definitif,” demikian penjelasannya.

Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan sehari sebelumnya menegaskan, rekomendasi pemberhentian Hamdani didasarkan kepada 22 alat bukti, 13 orang pelapor, 13 saksi.  

"BK hanya merekomendasikan pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan salinan dokumen sudah langsung diserahkan ke pimpinan parpol, pimpinan DPRD, Pemko Pekanbaru, Sekretariat, AKD DPRD, termasuk diberikan juga kepada pengadu dan teradu,” kata Ruslan.

Menurut Ruslan, pelanggaran yang dilakukan Hamdani di antaranya pembohongan publik, dengan pura-pura meneken pengesahan APBD 2021, lalu melaporkan ke Gubri bahwa APBD tidak sah melibatkan dua unsur pimpinan dan 13 anggota dewan.

Delanjutnya,membatalkan RPJMD, menganulir rapat yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama, tidak mampu berkomunikasi dengan lintas fraksi. 

"Semuanya diakui dan tidak ada yang dibantah. Jadi setelah ini prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.* 



Artikel Terbaru
pekanbaru | Jumat, 28 Januari 2022
.

kampar | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah Kota Dumai melakukan study banding dan sharing program ke Kabupanten.


riau | Jumat, 28 Januari 2022

Satu dari dua  calon Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan yang terdaftar sebagai peserta.



riau | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah pusat melalui Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),.


pelalawan | Jumat, 28 Januari 2022

Bupati Pelalawan H Zukri melantik dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon.


siak | Kamis, 27 Januari 2022

Petani kelapa sawit, Palen Peter Aritonang (56) ditemukan tewas, diduga akibat di injak oleh.


hukum | Kamis, 27 Januari 2022

Istri Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Tiorita menjadi buah bibir publik. Sejumlah.


pasar | Kamis, 27 Januari 2022

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng.


kampar | Kamis, 27 Januari 2022

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-72 yang tunggal 6 Februari 2022 mendatang, Bupati Kampar.


Jan 2022
29


Hamdani, Politisi PKS dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru

Badan Kehormatan Pecat Hamdani, Jabatan Ketua DPRD Pekanbaru Kosong

politik | Rabu, 27 Oktober 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Put

PEKANBARU- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua DPRD. Usulan pencopotan politisi PKS tersebut sudah disampaikan ke Walikota dan Gubernur Riau.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE mengungkapkan, rekomendasi Badan Kehormatan (BK) disampaikan melalui rapat tertutup , Senin (25/10/2021) malam .sampai Selasa (26/10/2021) dini hari. Dalam rapat tersebut, Hamdani diputuskan jabat Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berakhir. 

Pengganti Hamdani nantinya akan diputuskan melalui rapat para pimpinan DPRD Pekanbaru yang terdiri dari tiga wakil, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal.
 
"Hasil paripurna kemarin diserahkan ke pimpinan. Pimpinan akan bermusyawarah siapa yang ditunjuk jadi Plh," kata politisi Demokrat tersebut, Selasa (26/10/2021).

Secara administrasi, kata Azwendi, Hamdani sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Sebab, rekomendasi pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan inkrah. 

"Untuk urusan surat-menyurat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, Pak Hamdani tak bisa lagi,” tegasnya.

Sambil menunggu hasil rapat pimpinan untuk penunjukan Plh Ketua DPRD Pekanbaru, hasil rekomendasi BK DPRD akan di­kirim ke Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau. Karena SK Ketua DPRD Pekanbaru ditandatangani Gubernur Riau dan dicabut oleh Gubernur Riau. Setelah itu, DPC PKS Pekanbaru, mengusulkan calon pengganti kepada pimpinan DPRD Pekanbaru. Kemudian, pimpinan menyurati Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau, untuk mengeluarkan SK Ketua DPRD Pekanbaru, yang baru.

"Seperti itulah prosesnya dan kita akan jalani sampai.ada ketua baru definitif,” demikian penjelasannya.

Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan sehari sebelumnya menegaskan, rekomendasi pemberhentian Hamdani didasarkan kepada 22 alat bukti, 13 orang pelapor, 13 saksi.  

"BK hanya merekomendasikan pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan salinan dokumen sudah langsung diserahkan ke pimpinan parpol, pimpinan DPRD, Pemko Pekanbaru, Sekretariat, AKD DPRD, termasuk diberikan juga kepada pengadu dan teradu,” kata Ruslan.

Menurut Ruslan, pelanggaran yang dilakukan Hamdani di antaranya pembohongan publik, dengan pura-pura meneken pengesahan APBD 2021, lalu melaporkan ke Gubri bahwa APBD tidak sah melibatkan dua unsur pimpinan dan 13 anggota dewan.

Delanjutnya,membatalkan RPJMD, menganulir rapat yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama, tidak mampu berkomunikasi dengan lintas fraksi. 

"Semuanya diakui dan tidak ada yang dibantah. Jadi setelah ini prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.* 


Artikel Terbaru

pekanbaru | Jumat, 28 Januari 2022
.

kampar | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah Kota Dumai melakukan study banding dan sharing program ke Kabupanten.


riau | Jumat, 28 Januari 2022

Satu dari dua  calon Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan yang terdaftar sebagai peserta.



riau | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah pusat melalui Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),.


pelalawan | Jumat, 28 Januari 2022

Bupati Pelalawan H Zukri melantik dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon.


siak | Kamis, 27 Januari 2022

Petani kelapa sawit, Palen Peter Aritonang (56) ditemukan tewas, diduga akibat di injak oleh.


hukum | Kamis, 27 Januari 2022

Istri Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Tiorita menjadi buah bibir publik. Sejumlah.


pasar | Kamis, 27 Januari 2022

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng.


kampar | Kamis, 27 Januari 2022

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-72 yang tunggal 6 Februari 2022 mendatang, Bupati Kampar.