26 Rabiul Akhir 1443 H / Kamis, 2 Desember 2021
Badan Kehormatan Pecat Hamdani, Jabatan Ketua DPRD Pekanbaru Kosong
politik | Rabu, 27 Oktober 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Put

Hamdani, Politisi PKS dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru

PEKANBARU- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua DPRD. Usulan pencopotan politisi PKS tersebut sudah disampaikan ke Walikota dan Gubernur Riau.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE mengungkapkan, rekomendasi Badan Kehormatan (BK) disampaikan melalui rapat tertutup , Senin (25/10/2021) malam .sampai Selasa (26/10/2021) dini hari. Dalam rapat tersebut, Hamdani diputuskan jabat Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berakhir. 

Pengganti Hamdani nantinya akan diputuskan melalui rapat para pimpinan DPRD Pekanbaru yang terdiri dari tiga wakil, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal.
 
"Hasil paripurna kemarin diserahkan ke pimpinan. Pimpinan akan bermusyawarah siapa yang ditunjuk jadi Plh," kata politisi Demokrat tersebut, Selasa (26/10/2021).

Secara administrasi, kata Azwendi, Hamdani sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Sebab, rekomendasi pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan inkrah. 

"Untuk urusan surat-menyurat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, Pak Hamdani tak bisa lagi,” tegasnya.

Sambil menunggu hasil rapat pimpinan untuk penunjukan Plh Ketua DPRD Pekanbaru, hasil rekomendasi BK DPRD akan di­kirim ke Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau. Karena SK Ketua DPRD Pekanbaru ditandatangani Gubernur Riau dan dicabut oleh Gubernur Riau. Setelah itu, DPC PKS Pekanbaru, mengusulkan calon pengganti kepada pimpinan DPRD Pekanbaru. Kemudian, pimpinan menyurati Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau, untuk mengeluarkan SK Ketua DPRD Pekanbaru, yang baru.

"Seperti itulah prosesnya dan kita akan jalani sampai.ada ketua baru definitif,” demikian penjelasannya.

Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan sehari sebelumnya menegaskan, rekomendasi pemberhentian Hamdani didasarkan kepada 22 alat bukti, 13 orang pelapor, 13 saksi.  

"BK hanya merekomendasikan pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan salinan dokumen sudah langsung diserahkan ke pimpinan parpol, pimpinan DPRD, Pemko Pekanbaru, Sekretariat, AKD DPRD, termasuk diberikan juga kepada pengadu dan teradu,” kata Ruslan.

Menurut Ruslan, pelanggaran yang dilakukan Hamdani di antaranya pembohongan publik, dengan pura-pura meneken pengesahan APBD 2021, lalu melaporkan ke Gubri bahwa APBD tidak sah melibatkan dua unsur pimpinan dan 13 anggota dewan.

Delanjutnya,membatalkan RPJMD, menganulir rapat yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama, tidak mampu berkomunikasi dengan lintas fraksi. 

"Semuanya diakui dan tidak ada yang dibantah. Jadi setelah ini prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.* 



Artikel Terbaru
kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.

Des 2021
02

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | BMKG Koreksi Gempa Nias Barat Jadi Magnitudo 6,7 | Gelar Baksos Untuk Negeri di Pulau Padang | 324 Suara Diperebutkan di Indragiri Hulu | Dukung Pelestarian Adat Nias, IKN Riau Kompleks Taja Pentas Seni | Rocky Gerung Sindir Jokowi Saat Bedah Buku di Pekanbaru | Lurah dan Camat Diingatkan Hati-hati Kelola Dana Kelurahan |

Hamdani, Politisi PKS dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru

Badan Kehormatan Pecat Hamdani, Jabatan Ketua DPRD Pekanbaru Kosong

politik | Rabu, 27 Oktober 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Put

PEKANBARU- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan pencopotan Hamdani sebagai Ketua DPRD. Usulan pencopotan politisi PKS tersebut sudah disampaikan ke Walikota dan Gubernur Riau.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE mengungkapkan, rekomendasi Badan Kehormatan (BK) disampaikan melalui rapat tertutup , Senin (25/10/2021) malam .sampai Selasa (26/10/2021) dini hari. Dalam rapat tersebut, Hamdani diputuskan jabat Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berakhir. 

Pengganti Hamdani nantinya akan diputuskan melalui rapat para pimpinan DPRD Pekanbaru yang terdiri dari tiga wakil, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan Nofrizal.
 
"Hasil paripurna kemarin diserahkan ke pimpinan. Pimpinan akan bermusyawarah siapa yang ditunjuk jadi Plh," kata politisi Demokrat tersebut, Selasa (26/10/2021).

Secara administrasi, kata Azwendi, Hamdani sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Sebab, rekomendasi pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sudah berkekuatan hukum tetap, mengikat dan inkrah. 

"Untuk urusan surat-menyurat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, Pak Hamdani tak bisa lagi,” tegasnya.

Sambil menunggu hasil rapat pimpinan untuk penunjukan Plh Ketua DPRD Pekanbaru, hasil rekomendasi BK DPRD akan di­kirim ke Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau. Karena SK Ketua DPRD Pekanbaru ditandatangani Gubernur Riau dan dicabut oleh Gubernur Riau. Setelah itu, DPC PKS Pekanbaru, mengusulkan calon pengganti kepada pimpinan DPRD Pekanbaru. Kemudian, pimpinan menyurati Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau, untuk mengeluarkan SK Ketua DPRD Pekanbaru, yang baru.

"Seperti itulah prosesnya dan kita akan jalani sampai.ada ketua baru definitif,” demikian penjelasannya.

Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan sehari sebelumnya menegaskan, rekomendasi pemberhentian Hamdani didasarkan kepada 22 alat bukti, 13 orang pelapor, 13 saksi.  

"BK hanya merekomendasikan pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan salinan dokumen sudah langsung diserahkan ke pimpinan parpol, pimpinan DPRD, Pemko Pekanbaru, Sekretariat, AKD DPRD, termasuk diberikan juga kepada pengadu dan teradu,” kata Ruslan.

Menurut Ruslan, pelanggaran yang dilakukan Hamdani di antaranya pembohongan publik, dengan pura-pura meneken pengesahan APBD 2021, lalu melaporkan ke Gubri bahwa APBD tidak sah melibatkan dua unsur pimpinan dan 13 anggota dewan.

Delanjutnya,membatalkan RPJMD, menganulir rapat yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama, tidak mampu berkomunikasi dengan lintas fraksi. 

"Semuanya diakui dan tidak ada yang dibantah. Jadi setelah ini prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.* 


Artikel Terbaru

kampar | Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Kampar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja.


pekanbaru | Rabu, 1 Desember 2021

Walikota Pekanbaru H Firdaus menyatakan, saat ini sebaran wabah Covid-19 di Ibukota Provinsi.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Rencana Pemprov Riau membeli alat pendeteksi varian Covid-19 batal. Pemprov Riau sebelumnya.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan terdapat 9 posko check poin pada saat natal dan.


riau | Rabu, 1 Desember 2021

Program Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Pekanbaru mengusulkan Sultan.


riau | Selasa, 30 November 2021

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau, periode 1 – 7 Desember 2021, mengalami.


riau | Selasa, 30 November 2021

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi.


kuansing | Selasa, 30 November 2021

Sebanyak 62 mahasiswa perguruan tinggi dan 17 pelajar SMA di Kabupaten Kuantan Singingi.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru M. Jamil, MSi memberi sambutan pada kegiatan.


pekanbaru | Selasa, 30 November 2021
.