25 Jumadil Akhir 1443 H / Sabtu, 29 Januari 2022
Ketua KI Riau: Akibat Oknum Perangkat Desa, Dampaknya Timbulkan Permasalahan
pelalawan | Minggu, 21 November 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwandi. (int)

PEKANBARU -- Ketua Komisi Informasi (KI) provinsi Riau, Zufra Irwandi mengungkapkan, bahwa banyak pemerintahan desa yang bekerja dengan baik. Namun, lantaran adanya oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya permasalahan di perangkat desa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwandi pada saat menyampaikan laporan ketua panitia. Pada kegiatan acara Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan aparatur PPID se - Kabupaten Pelalawan, berlangsung di Pekanbaru, Sabtu (20/11/2021).

"Sebenarnya banyak pemerintahan desa yang bekerja dengan baik, tapi dikarenakan terdapat beberapa oknum sehingga menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlihatkan betapa pentingnya implementasi Undang - undang tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa perspektif UU Nomor 14 Tahun 2008 yang turunannya perspektif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Betapa pentingnya kegiatan seperti ini karena di undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Karena itu, kami selalu mengingatkan akan kewajiban PPID ini, di PPID inilah dapat dilihat bagaimana pemerintahan desa menyusun data, menata, dan mengelola informasi publik. Termasuk komitmen kepala desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi dilingkungan pemerintahan desa," tambahnya.

Zufra menuturkan, Komisi Informasi tidak akan pernah patah semangat untuk terus mengingatkan akan kewajiban PPID, juga melakukan pendampingan serta edukasi untuk kepala desa.

"Kami tidak akan patah semangat untuk terus mengingatkan dan membantu kepala desa seperti melakukan pendampingan juga edukasi. Walaupun kami sebagai komisioner informasi diperintahkan oleh UU tugas pokoknya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Akan tetapi, kami mempunyai kewajiban lain untuk mewujudkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut," tuturnya.

Pihaknya berharap, para peserta dan pihak terkait mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius karena ketika PPID tersebut sudah terbentuk akan memudahkan tugas dari masing - masing pihak.

"Kami berharap teman - teman semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh - sungguh agar dapat membantu teman - teman dalam melaksanakan tugasnya masing - masing," tutupnya.



Artikel Terbaru
pekanbaru | Jumat, 28 Januari 2022
.

kampar | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah Kota Dumai melakukan study banding dan sharing program ke Kabupanten.


riau | Jumat, 28 Januari 2022

Satu dari dua  calon Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan yang terdaftar sebagai peserta.



riau | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah pusat melalui Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),.


pelalawan | Jumat, 28 Januari 2022

Bupati Pelalawan H Zukri melantik dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon.


siak | Kamis, 27 Januari 2022

Petani kelapa sawit, Palen Peter Aritonang (56) ditemukan tewas, diduga akibat di injak oleh.


hukum | Kamis, 27 Januari 2022

Istri Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Tiorita menjadi buah bibir publik. Sejumlah.


pasar | Kamis, 27 Januari 2022

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng.


kampar | Kamis, 27 Januari 2022

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-72 yang tunggal 6 Februari 2022 mendatang, Bupati Kampar.


Jan 2022
29


Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwandi. (int)

Ketua KI Riau: Akibat Oknum Perangkat Desa, Dampaknya Timbulkan Permasalahan

pelalawan | Minggu, 21 November 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU -- Ketua Komisi Informasi (KI) provinsi Riau, Zufra Irwandi mengungkapkan, bahwa banyak pemerintahan desa yang bekerja dengan baik. Namun, lantaran adanya oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya permasalahan di perangkat desa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwandi pada saat menyampaikan laporan ketua panitia. Pada kegiatan acara Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat, aparatur pemerintah desa dan aparatur PPID se - Kabupaten Pelalawan, berlangsung di Pekanbaru, Sabtu (20/11/2021).

"Sebenarnya banyak pemerintahan desa yang bekerja dengan baik, tapi dikarenakan terdapat beberapa oknum sehingga menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlihatkan betapa pentingnya implementasi Undang - undang tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa perspektif UU Nomor 14 Tahun 2008 yang turunannya perspektif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Betapa pentingnya kegiatan seperti ini karena di undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Karena itu, kami selalu mengingatkan akan kewajiban PPID ini, di PPID inilah dapat dilihat bagaimana pemerintahan desa menyusun data, menata, dan mengelola informasi publik. Termasuk komitmen kepala desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi dilingkungan pemerintahan desa," tambahnya.

Zufra menuturkan, Komisi Informasi tidak akan pernah patah semangat untuk terus mengingatkan akan kewajiban PPID, juga melakukan pendampingan serta edukasi untuk kepala desa.

"Kami tidak akan patah semangat untuk terus mengingatkan dan membantu kepala desa seperti melakukan pendampingan juga edukasi. Walaupun kami sebagai komisioner informasi diperintahkan oleh UU tugas pokoknya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Akan tetapi, kami mempunyai kewajiban lain untuk mewujudkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut," tuturnya.

Pihaknya berharap, para peserta dan pihak terkait mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius karena ketika PPID tersebut sudah terbentuk akan memudahkan tugas dari masing - masing pihak.

"Kami berharap teman - teman semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh - sungguh agar dapat membantu teman - teman dalam melaksanakan tugasnya masing - masing," tutupnya.


Artikel Terbaru

pekanbaru | Jumat, 28 Januari 2022
.

kampar | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah Kota Dumai melakukan study banding dan sharing program ke Kabupanten.


riau | Jumat, 28 Januari 2022

Satu dari dua  calon Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan yang terdaftar sebagai peserta.



riau | Jumat, 28 Januari 2022

Pemerintah pusat melalui Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),.


pelalawan | Jumat, 28 Januari 2022

Bupati Pelalawan H Zukri melantik dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon.


siak | Kamis, 27 Januari 2022

Petani kelapa sawit, Palen Peter Aritonang (56) ditemukan tewas, diduga akibat di injak oleh.


hukum | Kamis, 27 Januari 2022

Istri Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Tiorita menjadi buah bibir publik. Sejumlah.


pasar | Kamis, 27 Januari 2022

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng.


kampar | Kamis, 27 Januari 2022

Menjelang Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-72 yang tunggal 6 Februari 2022 mendatang, Bupati Kampar.