21 Syawwal 1443 H / Senin, 23 Mei 2022
DPR Beri Pemerintah Waktu 2 Bulan Tentukan Kepala Otorita IKN Baru
nusantara | Selasa, 18 Januari 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : CNNIndonesia

NUSANTARA Nama Ibukota Baru Indonesia (Foto:Instagram/@nyoman_nuarta)

JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR, Ahmad Doli Kurni menyebut Presiden Joko Widodo memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk kepala otorita ibu kota baru.

Ketentuan penunjukan Kepala Otorita IKN tertuang dalam Pasal 10 ayat 3 UU IKN yang telah disahkan DPR dalam Paripurna pada Selasa (18/1). Pasal itu menyebut, untuk kali pertama, kepala otorita dan wakil kepala otorita ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

Selama kurun waktu itu, kata Doli, pemerintah atau presiden tak diharuskan berkonsultasi dengan DPR untuk menunjuk Kepala Otorita. Namun, pasal lain mengatur, kepala otorita selanjutnya bisa kembali ditunjuk Presiden berkonsultasi dengan DPR.

"Khusus untuk di tahun pertama ini kita tidak mengharuskan presiden berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (18/1), dikutip dari CNNIndonesia.

Meski begitu, Doli mengaku tidak tahu menahu soal nama calon yang diproyeksikan akan memimpin pemerintahan daerah khusus IKN tersebut. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Namun, ia menyebut sejumlah kriteria sosok yang pantas menduduki posisi tersebut, antara lain memahami visi Presiden dan pemerintah, memahami konsep urban planning, planologi atau perencanaan, dan mampu membantu skema pembiayaan pemindahan ibu kota.

"Mungkin orangnya yang punya pengalaman ya, di dunia urban planning, planologi, terus juga punya pengalaman tentang bagaimana berinovasi mencari skema-skema pembiayaan dan tentu orang yang berintegritas," katanya.

Doli juga enggan berkomentar terkait sejumlah nama yang sebelumnya telah beredar dan sempat disampaikan Jokowi. Beberapa nama itu seperti, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tumiyana; eks Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; serta mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

"Saya enggak tahu ya, sekali lagi, karena memang dalam undang-undang itu adalah otoritasnya Pak Presiden, saya kira kita jangan berspekulasi," kata dia.

UU IKN mengatur bahwa Kepala Otorita merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara. Bersama wakilnya, Kepala Otorita IKN merupakan jabatan setingkat menteri yang ditunjuk dan diangkat Presiden, dan akan menjabat selama lima tahun serta bisa diangkat kembali untuk kurun waktu yang sama. *



Artikel Terbaru
nusantara | Sabtu, 21 Mei 2022

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara terkait Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang.


kampar | Sabtu, 21 Mei 2022

Setelah sekian lama Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tidak memiliki Kepala Desa yang.



riau | Sabtu, 21 Mei 2022

Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Senin (23/5/20220) lusa, dijadwalkan melantik Muflihun S,.


nusantara | Jumat, 20 Mei 2022
.

riau | Jumat, 20 Mei 2022

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov).


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Setelah dua Tahun tidak memberangkatkan Jamaah haji karena Dampak Pandemi Covid – 19,.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Sejak dimulainya tahapan pendaftaran Bakal Calon Rektor pada 18 Mei 2022 lalu, Jumat.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak terkait membahas rencana penambahan exit tol di.


pekanbaru | Jumat, 20 Mei 2022

Ratusan umat muslim melakukan aksi bela Ustad Abdul Somad (UAS) melakukan long march dari Masjid.


Mei 2022
23

PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | IKLA Kampar Berbagi Rezeki di Bulan Suci | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Keracunan AC Mobil, Satu Meninggal, Dua Orang Kritis | Dana Pemda APBN Tahun 2020 'Terparkir' di Hingga Rp218,6 Triliun | Kritik Mahfud MD, Gubernur Jabar Balas Dikritik Komisi II DPR | XL Axiata Perkuat Jaringan Data |

NUSANTARA Nama Ibukota Baru Indonesia (Foto:Instagram/@nyoman_nuarta)

DPR Beri Pemerintah Waktu 2 Bulan Tentukan Kepala Otorita IKN Baru

nusantara | Selasa, 18 Januari 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : CNNIndonesia

JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR, Ahmad Doli Kurni menyebut Presiden Joko Widodo memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk kepala otorita ibu kota baru.

Ketentuan penunjukan Kepala Otorita IKN tertuang dalam Pasal 10 ayat 3 UU IKN yang telah disahkan DPR dalam Paripurna pada Selasa (18/1). Pasal itu menyebut, untuk kali pertama, kepala otorita dan wakil kepala otorita ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

Selama kurun waktu itu, kata Doli, pemerintah atau presiden tak diharuskan berkonsultasi dengan DPR untuk menunjuk Kepala Otorita. Namun, pasal lain mengatur, kepala otorita selanjutnya bisa kembali ditunjuk Presiden berkonsultasi dengan DPR.

"Khusus untuk di tahun pertama ini kita tidak mengharuskan presiden berkonsultasi pada DPR karena di dalam undang-undang itu ditetapkan dua bulan ini harus ada kepala otorita," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (18/1), dikutip dari CNNIndonesia.

Meski begitu, Doli mengaku tidak tahu menahu soal nama calon yang diproyeksikan akan memimpin pemerintahan daerah khusus IKN tersebut. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Namun, ia menyebut sejumlah kriteria sosok yang pantas menduduki posisi tersebut, antara lain memahami visi Presiden dan pemerintah, memahami konsep urban planning, planologi atau perencanaan, dan mampu membantu skema pembiayaan pemindahan ibu kota.

"Mungkin orangnya yang punya pengalaman ya, di dunia urban planning, planologi, terus juga punya pengalaman tentang bagaimana berinovasi mencari skema-skema pembiayaan dan tentu orang yang berintegritas," katanya.

Doli juga enggan berkomentar terkait sejumlah nama yang sebelumnya telah beredar dan sempat disampaikan Jokowi. Beberapa nama itu seperti, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tumiyana; eks Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; serta mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

"Saya enggak tahu ya, sekali lagi, karena memang dalam undang-undang itu adalah otoritasnya Pak Presiden, saya kira kita jangan berspekulasi," kata dia.

UU IKN mengatur bahwa Kepala Otorita merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara. Bersama wakilnya, Kepala Otorita IKN merupakan jabatan setingkat menteri yang ditunjuk dan diangkat Presiden, dan akan menjabat selama lima tahun serta bisa diangkat kembali untuk kurun waktu yang sama. *


Artikel Terbaru

nusantara | Sabtu, 21 Mei 2022

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara terkait Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang.


kampar | Sabtu, 21 Mei 2022

Setelah sekian lama Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tidak memiliki Kepala Desa yang.



riau | Sabtu, 21 Mei 2022

Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Senin (23/5/20220) lusa, dijadwalkan melantik Muflihun S,.


nusantara | Jumat, 20 Mei 2022
.

riau | Jumat, 20 Mei 2022

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov).


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Setelah dua Tahun tidak memberangkatkan Jamaah haji karena Dampak Pandemi Covid – 19,.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Sejak dimulainya tahapan pendaftaran Bakal Calon Rektor pada 18 Mei 2022 lalu, Jumat.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak terkait membahas rencana penambahan exit tol di.


pekanbaru | Jumat, 20 Mei 2022

Ratusan umat muslim melakukan aksi bela Ustad Abdul Somad (UAS) melakukan long march dari Masjid.