7 Zulhijjah 1443 H / Kamis, 7 Juli 2022
Yusril dan La Nyalla Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK
politikus | Minggu, 27 Maret 2022
Editor : red | Penulis : PE/CNN

Ilustrasi: Mahkamah Konstitusi/int

JAKARTA-- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra hingga Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti melayangkan gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikutip dari situs resmi MK yang dilansir CNN Indonesia, gugatan mereka teregister dengan nomor perkara 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan tercatat pada Jumat (25/3). Dalam petitum gugatan, mereka meminta agar MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dalam pasal 222 UU Pemilu.

"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian dikutip dari berkas gugatan.

Selain Yusril dan La Nyalla, turut ikut sebagai penggugat yakni tiga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin. Lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

Terkait gugatan tersebut, pemohon mencatat dari total 19 putusan atas pengujian Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, hanya tiga putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan.

Sementara 16 sisanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). Sehingga, Yusril Cs. mengaku hanya akan memaparkan alasan dari tiga perkara yang putusannya dipertimbangkan.

"Atas dasar tersebut, maka Para Pemohon hanya akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan," ujar pemohon.

Menurut Yusril, meski tak memenuhi syarat perolehan suara di parlemen, partainya memiliki hak untuk mengajukan calon presiden. Hal itu sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun, hak tersebut kini dibatasi karena Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut pihaknya, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Pasal 222 harus dihapus untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.

"Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," kata pemohon.


Sumber: CNN
 



Artikel Terbaru
hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.


Jul 2022
07

MAMIC Masih Primadona Wisatawan | PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Sabtu, 24 Desa/Kelurahan di Bengkalis Alami Pemadaman | Supriati Maju Tanpa Restu Ketua DPD I Golkar Riau | Indonesia Gagal Pertahankan Gelar Juara Piala AFF U-15 | Hyundai Pekanbaru Andalkan Kona, Ini Keunggulan dan Harganya |

Ilustrasi: Mahkamah Konstitusi/int

Yusril dan La Nyalla Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK

politikus | Minggu, 27 Maret 2022
Editor : red | Penulis : PE/CNN

JAKARTA-- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra hingga Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti melayangkan gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikutip dari situs resmi MK yang dilansir CNN Indonesia, gugatan mereka teregister dengan nomor perkara 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan tercatat pada Jumat (25/3). Dalam petitum gugatan, mereka meminta agar MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dalam pasal 222 UU Pemilu.

"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian dikutip dari berkas gugatan.

Selain Yusril dan La Nyalla, turut ikut sebagai penggugat yakni tiga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin. Lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

Terkait gugatan tersebut, pemohon mencatat dari total 19 putusan atas pengujian Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945, hanya tiga putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan.

Sementara 16 sisanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). Sehingga, Yusril Cs. mengaku hanya akan memaparkan alasan dari tiga perkara yang putusannya dipertimbangkan.

"Atas dasar tersebut, maka Para Pemohon hanya akan memaparkan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda terhadap 3 permohonan yang pokok perkaranya dipertimbangkan," ujar pemohon.

Menurut Yusril, meski tak memenuhi syarat perolehan suara di parlemen, partainya memiliki hak untuk mengajukan calon presiden. Hal itu sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun, hak tersebut kini dibatasi karena Pasal 222 UU Pemilu.

Menurut pihaknya, Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip negara hukum agar presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilu yang periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Pasal 222 harus dihapus untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.

"Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," kata pemohon.


Sumber: CNN
 


Artikel Terbaru

hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.