21 Syawwal 1443 H / Senin, 23 Mei 2022
Kejagung Bidik 88 Perusahaan Pengekspor CPO: Bisa Tersangka
hukum | Rabu, 20 April 2022
Editor : Lin | Penulis : mjo/ain

Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan rilis kasus izin ekspor CPO di Kemendag. (KEJAGUNG RI/CNN)

JAKARTA-- Kejaksaan Agung menyatakan ada 88 perusahaan yang dipantau selama melakukan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya selama Januari 2021 sampai Maret 2022.

Saat ini ada tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik kejaksaan karena diduga melanggar hukum. Jaksa pun menyebut peluang bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.

"88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO (domestic market obligation) di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka dia," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (20/4-2022).

Febrie mengatakan bahwa perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari pihak Kementerian Perdagangan seharusnya memenuhi kewajiban DMO sebesar 20 persen.
Lihat Juga :

Dirjen Daglu Tersangka, Fraksi Gerindra Minta DPR Panggil Mendag
Ia mengatakan bahwa syarat harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Namun, jaksa menelisik dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran minyak itu.

"Ini kan terjawab nih, kenapa kosong? Karena ternyata di atas kertas dia mengakui sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor di lapangannya dia enggak keluarkan ke masyarakat," jelas dia.

Diketahui, kasus ini ditelisik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar perusahaan yang mengekspor komoditas itu dapat diatur alokasinya untuk kebutuhan dalam negergi.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penjualan minyak goreng di tengah masyarakat.

Ada empat tersangka yang ditetapkan polisi. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.

Perkara berkaitan dengan penerbitkan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum.

"Telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas khususnya masyarakat kecil susah," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4-2022).

 

 

Sumber: CNN


 



Artikel Terbaru
nusantara | Sabtu, 21 Mei 2022

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara terkait Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang.


kampar | Sabtu, 21 Mei 2022

Setelah sekian lama Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tidak memiliki Kepala Desa yang.



riau | Sabtu, 21 Mei 2022

Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Senin (23/5/20220) lusa, dijadwalkan melantik Muflihun S,.


nusantara | Jumat, 20 Mei 2022
.

riau | Jumat, 20 Mei 2022

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov).


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Setelah dua Tahun tidak memberangkatkan Jamaah haji karena Dampak Pandemi Covid – 19,.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Sejak dimulainya tahapan pendaftaran Bakal Calon Rektor pada 18 Mei 2022 lalu, Jumat.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak terkait membahas rencana penambahan exit tol di.


pekanbaru | Jumat, 20 Mei 2022

Ratusan umat muslim melakukan aksi bela Ustad Abdul Somad (UAS) melakukan long march dari Masjid.


Mei 2022
23

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Kecamatan dan Puskesmas Terima Penghargaan Pemkab Kampar | PDIP Akhirnya Absen di Pilkada Sumbar | PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | DPR Beri Pemerintah Waktu 2 Bulan Tentukan Kepala Otorita IKN Baru | IKLA Kampar Berbagi Rezeki di Bulan Suci | Keracunan AC Mobil, Satu Meninggal, Dua Orang Kritis |

Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan rilis kasus izin ekspor CPO di Kemendag. (KEJAGUNG RI/CNN)

Kejagung Bidik 88 Perusahaan Pengekspor CPO: Bisa Tersangka

hukum | Rabu, 20 April 2022
Editor : Lin | Penulis : mjo/ain

JAKARTA-- Kejaksaan Agung menyatakan ada 88 perusahaan yang dipantau selama melakukan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya selama Januari 2021 sampai Maret 2022.

Saat ini ada tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik kejaksaan karena diduga melanggar hukum. Jaksa pun menyebut peluang bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.

"88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO (domestic market obligation) di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka dia," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (20/4-2022).

Febrie mengatakan bahwa perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari pihak Kementerian Perdagangan seharusnya memenuhi kewajiban DMO sebesar 20 persen.
Lihat Juga :

Dirjen Daglu Tersangka, Fraksi Gerindra Minta DPR Panggil Mendag
Ia mengatakan bahwa syarat harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Namun, jaksa menelisik dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran minyak itu.

"Ini kan terjawab nih, kenapa kosong? Karena ternyata di atas kertas dia mengakui sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor di lapangannya dia enggak keluarkan ke masyarakat," jelas dia.

Diketahui, kasus ini ditelisik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar perusahaan yang mengekspor komoditas itu dapat diatur alokasinya untuk kebutuhan dalam negergi.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penjualan minyak goreng di tengah masyarakat.

Ada empat tersangka yang ditetapkan polisi. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.

Perkara berkaitan dengan penerbitkan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum.

"Telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas khususnya masyarakat kecil susah," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4-2022).

 

 

Sumber: CNN


 


Artikel Terbaru

nusantara | Sabtu, 21 Mei 2022

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara terkait Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang.


kampar | Sabtu, 21 Mei 2022

Setelah sekian lama Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tidak memiliki Kepala Desa yang.



riau | Sabtu, 21 Mei 2022

Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Senin (23/5/20220) lusa, dijadwalkan melantik Muflihun S,.


nusantara | Jumat, 20 Mei 2022
.

riau | Jumat, 20 Mei 2022

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov).


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Setelah dua Tahun tidak memberangkatkan Jamaah haji karena Dampak Pandemi Covid – 19,.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Sejak dimulainya tahapan pendaftaran Bakal Calon Rektor pada 18 Mei 2022 lalu, Jumat.


riau | Jumat, 20 Mei 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak terkait membahas rencana penambahan exit tol di.


pekanbaru | Jumat, 20 Mei 2022

Ratusan umat muslim melakukan aksi bela Ustad Abdul Somad (UAS) melakukan long march dari Masjid.