7 Zulhijjah 1443 H / Kamis, 7 Juli 2022
Rakor Samakan Persepsi, Cabut Kebijakan Larangan Ekspor CPO
kampar | Selasa, 17 Mei 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : DL

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pasca kebijakan pemerintah terhadap larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) , Selasa(17/5-2022). Diskominfo Kampar

PEKANBARU-- Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pasca kebijakan pemerintah terhadap larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) antara Pemerintah dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit, Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait. 

Hadir dalam Rakor tersebut diantaranya Gubernur Riau H Syamsuar, M,Si, Bupati/Walikota se-provinsi Riau, Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait lainnya  yang diadakan di Balai Pauh Janggi Kompleks Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru pada Selasa (17/5-2022)

Bupati Kampar usai mengikuti rakor tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemutusan atau memangkasan jalur penjualan dari petani sawit non mitra kepada PKS sehingga harga yang diterima akibat panjangnya birokrasi berdampak menurunnya harga TBS yang diterima petani semakin sedikit.

Disisi lain Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung seluruh kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan Pemerintahan Tentang pelarangan ekspor CPO.

Dalam arahannya Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo ketika menggelar Rapat kerja bersama Gubernur se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia menambahkan dalam raker tentang kebijakan Pemerintahan pusat pasca pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April 2022.

Ia juga menambahkan berdasarkan Rapat Koordinasi terbatas Kementerian Ekonomi dan kementerian terkait pada tanggal 23 April 2022 yang lalu guna menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO, serta berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Perkebunan Republik Indonesia  mengenai tindak lanjut dari Kebijakan Pemerintah pelarangan ekspor CPO.

Gubernur Riau dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintahan Republik Indonesia maka Provinsi Riau mengamati tindakan dengan memperhatikan beberapa aspek berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan pada perkebunan pada umumnya Perusahaan Kebun  Sawit non kebun belum memenuhi ketentuan yang telah ditentukan Pemerintah.

Diakhir arahannya Syamsuar mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait untuk penurunan harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) oleh PKS yang berdampak signifikan terhadap perkebunan swadaya (non mitra) dikarenakan rantai pasok yang panjang sehingga petani sawit non mitra dapat menikmati harga yang sewajarnya.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder untuk mencabut kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO agar kondisi para pengusaha perkebunan kelapa sawit kembali membaik Khusus harga TBS.



Artikel Terbaru
hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.


Jul 2022
07

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | Priyanka Bakal Dampingi Keanu Reeves di The Matrix 4 | Perpres 64/2020 dan Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan | Sabtu, 24 Desa/Kelurahan di Bengkalis Alami Pemadaman | MAMIC Masih Primadona Wisatawan | Asyik Bermesraan, 8 Siswa SMP dan SD di Meranti Diamankan |

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pasca kebijakan pemerintah terhadap larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) , Selasa(17/5-2022). Diskominfo Kampar

Rakor Samakan Persepsi, Cabut Kebijakan Larangan Ekspor CPO

kampar | Selasa, 17 Mei 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : DL

PEKANBARU-- Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pasca kebijakan pemerintah terhadap larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) antara Pemerintah dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit, Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait. 

Hadir dalam Rakor tersebut diantaranya Gubernur Riau H Syamsuar, M,Si, Bupati/Walikota se-provinsi Riau, Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait lainnya  yang diadakan di Balai Pauh Janggi Kompleks Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru pada Selasa (17/5-2022)

Bupati Kampar usai mengikuti rakor tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemutusan atau memangkasan jalur penjualan dari petani sawit non mitra kepada PKS sehingga harga yang diterima akibat panjangnya birokrasi berdampak menurunnya harga TBS yang diterima petani semakin sedikit.

Disisi lain Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung seluruh kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan Pemerintahan Tentang pelarangan ekspor CPO.

Dalam arahannya Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo ketika menggelar Rapat kerja bersama Gubernur se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia menambahkan dalam raker tentang kebijakan Pemerintahan pusat pasca pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April 2022.

Ia juga menambahkan berdasarkan Rapat Koordinasi terbatas Kementerian Ekonomi dan kementerian terkait pada tanggal 23 April 2022 yang lalu guna menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO, serta berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Perkebunan Republik Indonesia  mengenai tindak lanjut dari Kebijakan Pemerintah pelarangan ekspor CPO.

Gubernur Riau dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintahan Republik Indonesia maka Provinsi Riau mengamati tindakan dengan memperhatikan beberapa aspek berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan pada perkebunan pada umumnya Perusahaan Kebun  Sawit non kebun belum memenuhi ketentuan yang telah ditentukan Pemerintah.

Diakhir arahannya Syamsuar mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait untuk penurunan harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) oleh PKS yang berdampak signifikan terhadap perkebunan swadaya (non mitra) dikarenakan rantai pasok yang panjang sehingga petani sawit non mitra dapat menikmati harga yang sewajarnya.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder untuk mencabut kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO agar kondisi para pengusaha perkebunan kelapa sawit kembali membaik Khusus harga TBS.


Artikel Terbaru

hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.