7 Zulhijjah 1443 H / Kamis, 7 Juli 2022
Bupati Pelalawan Surati Presiden Minta Cabut Larangan Ekspor CPO
pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022
Editor : red | Penulis : Ahmad Rafles/*

Bupati Pelalawan H Zukri Misran .

PELALAWAN-- Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar meninjau kembali kebijakan larangan ekspor CPO.

Dalam surat bernomor 500/DPMPTSP/2022/182 perihal peninjauan kembali kebijakan larangan ekspor CPO tersebut, Zukri menyampaikan dampak kondisi petani akibat kebijakan larangan eskpor CPO tersebut.

"Mencermati dampak kebijakan larangan ekspor minyak mentah sawit (CPO) dan produk-produk turunannya yang berlaku mulai tanggal 28 April 2022, pemerintah kabupaten Pelalawan telah mengumpulkan pimpinan perusahaan pemilik PKS," tulis Zukri dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menko Bidang Perekonomian RI, Menteri Perdagangan RI dan Gubernur Riau itu.

Begitu juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dan pihak terkait lainnya, turut dikumpulkan untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan kebijakan dimaksud di lapangan.

Dalam surat itu Zukri mengatakan bahwa Pemkab Pelalawan menerima keluhan dan masukan dari peserta rapat. Beberapa persoalan utama yang memerlukan perhatian pemerintah saat ini, di antaranya adalah:

Pertama, semakin turunnya harga TBS sawit yang diterima perusahaan pada saat ini, berkisar Rp 1.500 - Rp 2.880 per kilogram. Harga tersebut di bawah harga penetapan pemerintah yang tentu saja sangat merugikan petani, mengingat harga pupuk masih relatif tinggi.

"Kedua, daya dukung tangki timbun untuk seluruh PKS di kabupaten Pelalawan yang tinggal sekita 5 sampai 15 hari ke depan. Hal ini tentu berpotensi untuk tidak menerima lagi TBS dari masyarakat, sebagai akibat telah penuhnya tangki timbun dan dihentikannya operasional pabrik," sebut Zukri.

Menyikapi kondisi ini, agar tidak timbul gejolak sosial di tengah masyarakat, Zukri berharap presiden meninjau ulang kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk-produk turunannya, agar perekonomian petani sawit segera pulih dan ketertiban sosial tidak terganggu.



Artikel Terbaru
hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.


Jul 2022
07


Bupati Pelalawan H Zukri Misran .

Bupati Pelalawan Surati Presiden Minta Cabut Larangan Ekspor CPO

pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022
Editor : red | Penulis : Ahmad Rafles/*

PELALAWAN-- Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar meninjau kembali kebijakan larangan ekspor CPO.

Dalam surat bernomor 500/DPMPTSP/2022/182 perihal peninjauan kembali kebijakan larangan ekspor CPO tersebut, Zukri menyampaikan dampak kondisi petani akibat kebijakan larangan eskpor CPO tersebut.

"Mencermati dampak kebijakan larangan ekspor minyak mentah sawit (CPO) dan produk-produk turunannya yang berlaku mulai tanggal 28 April 2022, pemerintah kabupaten Pelalawan telah mengumpulkan pimpinan perusahaan pemilik PKS," tulis Zukri dalam surat yang juga ditembuskan kepada Menko Bidang Perekonomian RI, Menteri Perdagangan RI dan Gubernur Riau itu.

Begitu juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dan pihak terkait lainnya, turut dikumpulkan untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan kebijakan dimaksud di lapangan.

Dalam surat itu Zukri mengatakan bahwa Pemkab Pelalawan menerima keluhan dan masukan dari peserta rapat. Beberapa persoalan utama yang memerlukan perhatian pemerintah saat ini, di antaranya adalah:

Pertama, semakin turunnya harga TBS sawit yang diterima perusahaan pada saat ini, berkisar Rp 1.500 - Rp 2.880 per kilogram. Harga tersebut di bawah harga penetapan pemerintah yang tentu saja sangat merugikan petani, mengingat harga pupuk masih relatif tinggi.

"Kedua, daya dukung tangki timbun untuk seluruh PKS di kabupaten Pelalawan yang tinggal sekita 5 sampai 15 hari ke depan. Hal ini tentu berpotensi untuk tidak menerima lagi TBS dari masyarakat, sebagai akibat telah penuhnya tangki timbun dan dihentikannya operasional pabrik," sebut Zukri.

Menyikapi kondisi ini, agar tidak timbul gejolak sosial di tengah masyarakat, Zukri berharap presiden meninjau ulang kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk-produk turunannya, agar perekonomian petani sawit segera pulih dan ketertiban sosial tidak terganggu.


Artikel Terbaru

hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.