7 Zulhijjah 1443 H / Kamis, 7 Juli 2022
Kunker ke Kampar, Satgas Pencegahan Saber RI Sisir Pelayanan Publik
kampar | Jumat, 17 Juni 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL

Satgas Pencegahan Saber Pungli RI saat berkunjung ke Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Kamis (16/6/2022. Foto: Diskominfo Kampar

BANGKINANG--  Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut kunjungan kerja  Satgas Pencegahan Saber Pungli RI yang melakukan monitoring evaluasi di Unit Pemberantasan Pungutan(UPP) di Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Kamis (16/6/2022.

Usai rapat, tim Satgas Pencegahan Saber Pungli RI melakukan peninjuan ke Badan Pertanahan Kampar, Dinas Perhubungan Kampar khususnya UPTD Kir, Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kampar, Inspektorat dan Satpol PP Kampar. 

Hadir saat menerima kunjungan Satgas Saber Pungli  Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Drs Syamsul Bahri, Waka Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Laksma TNI Sidiq Mustofa SE MM didampingi seluruh kepala OPD dan Forkopimda Kabupaten Kampar serta tamu undangan lainnya. 

"Selamat datang kepada Satgas Saber Pungli RI beserta rombongan di Kabupaten Kampar, Serambi Mekkahnya Provinsi Riau,” ungkap Syamsul Bahri.

"Pungutan Liar merupakan masalah serius yang sudah terlalu lama terjadi dan mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat Indonesia. Pemerintah Pusat dan daerah sejak akhir tahun 2016 lalu sudah mulai berupaya meminimalisir pungutan liar yang selama ini terjadi di berbagai institusi pemerintah terutama menyangkut pelayanan birokrasi sampai pada penegakan hukum,” ungkapnya.

Syamsul Bahri  menjelaskan, bahwa sebagaimana SK Bupati Kampar, Satgas Saber pungli melakukan pemberantasan liar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatam personel, sarana dan prasarana. Adapun wewenang Satgas Saber pungli yautu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengkordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pungutan liar. 

Syamsul Bahri menjelaskan, penanganan saber pungli di Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 sampai saat ini tercatat, Satgas Unit Intelijen pada  2021 posisi terdapat 364 kasus. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 296 kasus sampai hari ini.Satgas unit pencegahan dan yustitusi pada tahun 2021 terdapat 1.736 kegiatan. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.444 sampai hari ini. 

"Kami berharap semua pihak terkait dapat membantu aparatur pemerintah kabupaten kampar dalam mewujudkan pelayanan profesional dan terhindar dari perbuatan pungli yang melanggar hukum. Karena hal ini bukan saja merupakan suatu keharusan tapi sudah suatu kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemkab Kampar,'' tutup Syamsul.

Waka Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Laksma TNI Sidiq Mustofa SE MM mengatakan, bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 ini menekankan untuk masing masing provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan penindakan pencegahan terhadap pungli yang berkembang dan yang terjadi di wilayahnya, 

“Untuk itu dalam Perpres 87/2016 Bapak Presiden RI Joko Widodo berharap karena pungli ini harus kita berantas bersama, dengan pembentukan satgas sapu bersih pungutan liar, kita bisa menindas secara tegas pungli dimana mana, efektif dan  akhir nya harus bisa memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku pungli itu,” harap

“Memang tidak mudah menghentikan pungli secara total, tapi minimal kita menghentikan secara perlahan," ungkap Sidiq.

Sidiq Mustofa mengucapkan  terimakasih sudah diterima disini, kita sangat senang sekali seperti yang Asisten Syamsul Bahri pokja penindakan nol, belum ada pungli yang ditangkap. 

“Saya berharap dari 346 itu ada sesuatu yang bisa menghentikan pungli itu tanpa orang itu dihukum. Saya yakin dari Polda sudah mengarahkan karena kalau kita hitung narapidana di Indonesia ini jumlahnya ribuan, kapasitas sudah over, jadi kita bagaimana memberikan pembinaan itu lebih baik dan kasih pengertian,” jelasnya.

"Harapan saya supaya Kampar ini damai masyarakat nya terayomi, masyarakat nya bisa hidup sejahtera, jadi tidak ada lagi pungutan ini minta ini bayar segini, gak perlu lah seperti itu," tutup Waka Pokja.
 



Artikel Terbaru
hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.


Jul 2022
07


Satgas Pencegahan Saber Pungli RI saat berkunjung ke Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Kamis (16/6/2022. Foto: Diskominfo Kampar

Kunker ke Kampar, Satgas Pencegahan Saber RI Sisir Pelayanan Publik

kampar | Jumat, 17 Juni 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL

BANGKINANG--  Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut kunjungan kerja  Satgas Pencegahan Saber Pungli RI yang melakukan monitoring evaluasi di Unit Pemberantasan Pungutan(UPP) di Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Kamis (16/6/2022.

Usai rapat, tim Satgas Pencegahan Saber Pungli RI melakukan peninjuan ke Badan Pertanahan Kampar, Dinas Perhubungan Kampar khususnya UPTD Kir, Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kampar, Inspektorat dan Satpol PP Kampar. 

Hadir saat menerima kunjungan Satgas Saber Pungli  Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Drs Syamsul Bahri, Waka Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Laksma TNI Sidiq Mustofa SE MM didampingi seluruh kepala OPD dan Forkopimda Kabupaten Kampar serta tamu undangan lainnya. 

"Selamat datang kepada Satgas Saber Pungli RI beserta rombongan di Kabupaten Kampar, Serambi Mekkahnya Provinsi Riau,” ungkap Syamsul Bahri.

"Pungutan Liar merupakan masalah serius yang sudah terlalu lama terjadi dan mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat Indonesia. Pemerintah Pusat dan daerah sejak akhir tahun 2016 lalu sudah mulai berupaya meminimalisir pungutan liar yang selama ini terjadi di berbagai institusi pemerintah terutama menyangkut pelayanan birokrasi sampai pada penegakan hukum,” ungkapnya.

Syamsul Bahri  menjelaskan, bahwa sebagaimana SK Bupati Kampar, Satgas Saber pungli melakukan pemberantasan liar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatam personel, sarana dan prasarana. Adapun wewenang Satgas Saber pungli yautu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, mengkordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pungutan liar. 

Syamsul Bahri menjelaskan, penanganan saber pungli di Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 sampai saat ini tercatat, Satgas Unit Intelijen pada  2021 posisi terdapat 364 kasus. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 296 kasus sampai hari ini.Satgas unit pencegahan dan yustitusi pada tahun 2021 terdapat 1.736 kegiatan. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.444 sampai hari ini. 

"Kami berharap semua pihak terkait dapat membantu aparatur pemerintah kabupaten kampar dalam mewujudkan pelayanan profesional dan terhindar dari perbuatan pungli yang melanggar hukum. Karena hal ini bukan saja merupakan suatu keharusan tapi sudah suatu kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemkab Kampar,'' tutup Syamsul.

Waka Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Laksma TNI Sidiq Mustofa SE MM mengatakan, bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 ini menekankan untuk masing masing provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan penindakan pencegahan terhadap pungli yang berkembang dan yang terjadi di wilayahnya, 

“Untuk itu dalam Perpres 87/2016 Bapak Presiden RI Joko Widodo berharap karena pungli ini harus kita berantas bersama, dengan pembentukan satgas sapu bersih pungutan liar, kita bisa menindas secara tegas pungli dimana mana, efektif dan  akhir nya harus bisa memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku pungli itu,” harap

“Memang tidak mudah menghentikan pungli secara total, tapi minimal kita menghentikan secara perlahan," ungkap Sidiq.

Sidiq Mustofa mengucapkan  terimakasih sudah diterima disini, kita sangat senang sekali seperti yang Asisten Syamsul Bahri pokja penindakan nol, belum ada pungli yang ditangkap. 

“Saya berharap dari 346 itu ada sesuatu yang bisa menghentikan pungli itu tanpa orang itu dihukum. Saya yakin dari Polda sudah mengarahkan karena kalau kita hitung narapidana di Indonesia ini jumlahnya ribuan, kapasitas sudah over, jadi kita bagaimana memberikan pembinaan itu lebih baik dan kasih pengertian,” jelasnya.

"Harapan saya supaya Kampar ini damai masyarakat nya terayomi, masyarakat nya bisa hidup sejahtera, jadi tidak ada lagi pungutan ini minta ini bayar segini, gak perlu lah seperti itu," tutup Waka Pokja.
 


Artikel Terbaru

hukum | Rabu, 6 Juli 2022

Majelis hakin Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum mati terdakwa Asmahdi alias Ayah dan Hasnah.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) saat ini telah menyelesaikan sebagian Jalan Tol.


riau | Rabu, 6 Juli 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa, pentingnya kerja sama dan sinergitas lintas.


olahraga | Rabu, 6 Juli 2022

Rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2022 yang akan digelar di.


hukum | Rabu, 6 Juli 2022

usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir.


nusantara | Rabu, 6 Juli 2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Asosiasi futsal kabupaten (AFK)Pelalawan ikuti Kejurda Futsal U16  yang diadakan di.


pelalawan | Rabu, 6 Juli 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran, mengukuhkan dan melantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten.


nusantara | Selasa, 5 Juli 2022

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga.