10 Muharram 1444 H / Senin, 8 Agustus 2022
ACT Klaim Bukan Lembaga Zakat Bisa Tarik 13, 5 Persen
nusantara | Selasa, 5 Juli 2022
Editor : Red | Penulis : blq/bmw/CNN

Presiden ACT, Ibnu Khajar (kanan) saat menggelar konferensi pers terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT.

JAKARTA -- Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga menyelewengkan dana donasi. Uang itu mengalir ke segala arus, termasuk ke dompet para petinggi.

ACT mengakui pihaknya mengambil lebih dari 13,5 persen donasi untuk dana operasional lembaga. Tak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 yang hanya membolehkan amil zakat menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen dari hasil yang diterima.


residen ACT Ibnu Khajar membantah ada aturan yang dilanggar. Dia mengatakan bahwa ACT bukan lembaga zakat, sehingga dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

ACT Punya Lembaga Zakat
Berdasarkan situs resmi mereka, ACT adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Mereka memiliki sejumlah program sosial di antaranya pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf.

Berbeda dengan program donasi sosial yang dananya langsung dikelola oleh ACT, program spiritual umumnya dikelola oleh lembaga-lembaga lain di bawah naungan ACT.

Global Zakat, misalnya. Lembaga ini resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (Laznas) dalam SK Menteri Agama RO No. 731 Tahun 2016. Global Zakat berfokus dalam pengelolaan zakat baik di tanah air maupun mancanegara.

Dalam pelaksanaannya, Global Zakat seringkali dipromosikan oleh ACT di berbagai platform lembaga itu. Dengan kata lain, ACT memiliki andil dalam program zakat milik anak lembaganya tersebut.

Tak Ambil dari Zakat
Meski memiliki lembaga zakat, ACT mengklaim tidak mengambilnya untuk dipakai sebagai penunjang biaya operasional.

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan 13,5 persen sumbangan yang diambil untuk operasional tidak berasal dari dana yang diterima lembaga zakat.

"Cabang kami ada 78 cabang di Indonesia dan kiprah kami lebih 47 di global. Maka diperlukan dana operasional untuk divisi bantuan lebih banyak sehingga kami ambilkan sebagian dari dana non-zakat yang dari infak sedekah atau donasi umum," kata Ibnu.

Sebelumnya, tanda pagar (tagar) #AksiCepatTilep hingga #JanganPercayaACT viral di media sosial. Tagar itu muncul tak lama setelah Majalah Tempo mengeluarkan laporan investigasi berjudul 'Kantong Bocor Dana Umat'.

Laporan itu membahas soal isu gaji petinggi ACT yang mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah. Selain itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa petinggi ACT menerima sejumlah fasilitas mewah dan memotong uang donasi.

Dalam klarifikasinya, Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan penyelewengan dana donasi yang ramai di media sosial tersebut.

Ibnu mengatakan saat ini kondisi keuangan ACT dalam kondisi baik. Hal demikian sekaligus membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut.

Ibnu lalu menyebut laporan keuangan ACT sudah berkali-kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya," kata Ibnu dalam konferensi pers.

 

Sumber: CNN Indonesia

 



Artikel Terbaru
hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.


Agu 2022
08


Presiden ACT, Ibnu Khajar (kanan) saat menggelar konferensi pers terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT.

ACT Klaim Bukan Lembaga Zakat Bisa Tarik 13, 5 Persen

nusantara | Selasa, 5 Juli 2022
Editor : Red | Penulis : blq/bmw/CNN

JAKARTA -- Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perhatian publik lantaran diduga menyelewengkan dana donasi. Uang itu mengalir ke segala arus, termasuk ke dompet para petinggi.

ACT mengakui pihaknya mengambil lebih dari 13,5 persen donasi untuk dana operasional lembaga. Tak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 yang hanya membolehkan amil zakat menerima 1/8 atau sekitar 12,5 persen dari hasil yang diterima.


residen ACT Ibnu Khajar membantah ada aturan yang dilanggar. Dia mengatakan bahwa ACT bukan lembaga zakat, sehingga dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

ACT Punya Lembaga Zakat
Berdasarkan situs resmi mereka, ACT adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Mereka memiliki sejumlah program sosial di antaranya pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf.

Berbeda dengan program donasi sosial yang dananya langsung dikelola oleh ACT, program spiritual umumnya dikelola oleh lembaga-lembaga lain di bawah naungan ACT.

Global Zakat, misalnya. Lembaga ini resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat (Laznas) dalam SK Menteri Agama RO No. 731 Tahun 2016. Global Zakat berfokus dalam pengelolaan zakat baik di tanah air maupun mancanegara.

Dalam pelaksanaannya, Global Zakat seringkali dipromosikan oleh ACT di berbagai platform lembaga itu. Dengan kata lain, ACT memiliki andil dalam program zakat milik anak lembaganya tersebut.

Tak Ambil dari Zakat
Meski memiliki lembaga zakat, ACT mengklaim tidak mengambilnya untuk dipakai sebagai penunjang biaya operasional.

Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan 13,5 persen sumbangan yang diambil untuk operasional tidak berasal dari dana yang diterima lembaga zakat.

"Cabang kami ada 78 cabang di Indonesia dan kiprah kami lebih 47 di global. Maka diperlukan dana operasional untuk divisi bantuan lebih banyak sehingga kami ambilkan sebagian dari dana non-zakat yang dari infak sedekah atau donasi umum," kata Ibnu.

Sebelumnya, tanda pagar (tagar) #AksiCepatTilep hingga #JanganPercayaACT viral di media sosial. Tagar itu muncul tak lama setelah Majalah Tempo mengeluarkan laporan investigasi berjudul 'Kantong Bocor Dana Umat'.

Laporan itu membahas soal isu gaji petinggi ACT yang mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah. Selain itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa petinggi ACT menerima sejumlah fasilitas mewah dan memotong uang donasi.

Dalam klarifikasinya, Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan penyelewengan dana donasi yang ramai di media sosial tersebut.

Ibnu mengatakan saat ini kondisi keuangan ACT dalam kondisi baik. Hal demikian sekaligus membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa keuangan ACT bermasalah akibat dugaan penyelewengan tersebut.

Ibnu lalu menyebut laporan keuangan ACT sudah berkali-kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya," kata Ibnu dalam konferensi pers.

 

Sumber: CNN Indonesia

 


Artikel Terbaru

hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.