10 Muharram 1444 H / Senin, 8 Agustus 2022
PT TUM Kangkangi Surat Edaran Bupati Pelalawan, Dewan Desak Satpol PP Turun
pelalawan | Senin, 25 Juli 2022
Editor : apitrajaya | Penulis : Ahmad Rafles

H Abdullah

PANGKALANKERINCI-- Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Trisetya Usaha Mandiri (TUM) pada tahun 2020 lalu. PT TUM rupanya tidak memperdulikan permintaan Pemkab Pelalawan untuk menghentikan seluruh aktivitas di areal bekas IUP-B yang mereka kelola di Kecamatan Kuala Kampar.

Terkait kebandelan itu, anggota DPRD Pelalawan, H Abdullah kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (25/7-2022) mendesak agar Satpol Pemkab Pelalawan agar turun ke lapangan untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan PT. TUM. Menurutnya PT ini sudah tidak memperdulikan surat pencabutan IUP-B  yang sudah di keluarkan oleh Bupati Pelalawan.

"Saya minta kepada SatPol PP agar segera turun kelapangan untuk menghentikan segala aktivitas yang dilakukan PT TUM. Agar kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa aturan yang ada benar-benar kita kerjakan,” ujar Abdullah.

Pencabutan perizinan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor: KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 tentang pencabutan izin usaha perkebunan budidaya kelapa sawit PT Trisetya Usaha Mandiri.

Pencabutan ini dikarenakan PT TUM tidak mengolah lahan yang izinnya telah didapat selama tujuh tahun yang luasnya mencapai 6.550 hektare.

Anggota DPRD Pelalawan H. Abdullah dari komisi II juga ikut melihat secara langsung batas-batas yang boleh dikelola  PT. TUM. Ia menyampaikan kegiatan PT. TUM seharusnya sudah berhenti. Dikarenakan izin mengelola lahan PT TUM sudah dicabut. 

“Saya juga berpegang kepada pemeriksaan lapangan oleh tim DPM-PTSP Kabupaten Pelalawan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan lapangan dalam rangka monitoring dan pemantauan IUP-B, PT TUM tertanggal 15 Agustus 2019, perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Permentan,” sambung Abdullah.

Selanjutnya, H. Abdullah mengatakan kegiatan pengelolaan lahan PT TUM sebaiknya segera berhenti. Ditakutkan nanti akan ada gelombang massa masyarakat yang akan bergerak menutup aktivitas PT TUM yang telah melanggar izin IUP-B nya yang telah dicabut Bupati Pelalawan.



Artikel Terbaru
hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.


Agu 2022
08


H Abdullah

PT TUM Kangkangi Surat Edaran Bupati Pelalawan, Dewan Desak Satpol PP Turun

pelalawan | Senin, 25 Juli 2022
Editor : apitrajaya | Penulis : Ahmad Rafles

PANGKALANKERINCI-- Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Trisetya Usaha Mandiri (TUM) pada tahun 2020 lalu. PT TUM rupanya tidak memperdulikan permintaan Pemkab Pelalawan untuk menghentikan seluruh aktivitas di areal bekas IUP-B yang mereka kelola di Kecamatan Kuala Kampar.

Terkait kebandelan itu, anggota DPRD Pelalawan, H Abdullah kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (25/7-2022) mendesak agar Satpol Pemkab Pelalawan agar turun ke lapangan untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan PT. TUM. Menurutnya PT ini sudah tidak memperdulikan surat pencabutan IUP-B  yang sudah di keluarkan oleh Bupati Pelalawan.

"Saya minta kepada SatPol PP agar segera turun kelapangan untuk menghentikan segala aktivitas yang dilakukan PT TUM. Agar kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa aturan yang ada benar-benar kita kerjakan,” ujar Abdullah.

Pencabutan perizinan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor: KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 tentang pencabutan izin usaha perkebunan budidaya kelapa sawit PT Trisetya Usaha Mandiri.

Pencabutan ini dikarenakan PT TUM tidak mengolah lahan yang izinnya telah didapat selama tujuh tahun yang luasnya mencapai 6.550 hektare.

Anggota DPRD Pelalawan H. Abdullah dari komisi II juga ikut melihat secara langsung batas-batas yang boleh dikelola  PT. TUM. Ia menyampaikan kegiatan PT. TUM seharusnya sudah berhenti. Dikarenakan izin mengelola lahan PT TUM sudah dicabut. 

“Saya juga berpegang kepada pemeriksaan lapangan oleh tim DPM-PTSP Kabupaten Pelalawan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan lapangan dalam rangka monitoring dan pemantauan IUP-B, PT TUM tertanggal 15 Agustus 2019, perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Permentan,” sambung Abdullah.

Selanjutnya, H. Abdullah mengatakan kegiatan pengelolaan lahan PT TUM sebaiknya segera berhenti. Ditakutkan nanti akan ada gelombang massa masyarakat yang akan bergerak menutup aktivitas PT TUM yang telah melanggar izin IUP-B nya yang telah dicabut Bupati Pelalawan.


Artikel Terbaru

hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.