10 Muharram 1444 H / Senin, 8 Agustus 2022
Dua Pejabat Kementerian ATR/BPN Diperiksa Kasus Korupsi Duta Palma
hukum | Rabu, 27 Juli 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Bambang Noroyono / Red: Ilham Tirta

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana. (Int)

JAKARTA - Dua pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam kasus dugaan korupsi penguasaan lahan oleh PT Duta Palma Group. Tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), memeriksa kedua pejabat ini, Rabu (27/7/2022).

“Saksi-saksi yang diperiksa adalah H dan RA. Keduanya diperiksa terkait perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan lahan perkebunan oleh PT Duta Palma Group,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Informasi dari tim penyidikan, saksi inisial H, mengacu pada nama Husaini. Ia diperiksa selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah, dan Ruang pada Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan RA adalah Ricky Amiruddin. Tim penyidikan di Jampidsus memeriksanya selaku ahli dan staf Informasi Teknologi (IT) dari PT Duta Palma Group. “Keduanya diperiksa masih sebagai saksi,” kata Ketut.

Menengok catatan proses penyidikan korupsi penguasaan lahan oleh PT Duta Palma Group ini, tim di Jampidsus bukan sekali ini saja memeriksa kalangan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pekan lalu, tim penyidikan di Jampidsus, juga turut memeriksa pejabat-pejabat ATR/BPN di daerah tempat PT Duta Palma Group mengoperasikan penguasaan lahannya di Indragiri Hulu, di Riau, dan di wilayah-wilayah lain di Kalimantan.

Sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Riau di Kalimantan, juga diminta datang ke Kejakgung untuk diperiksa sebagai saksi terkait penguasaan lahan milik PT Duta Palma Group. Sedangkan dari PT Duta Palma Group, sejumlah petinggi perusahaan itu juga turut diperiksa bergiliran.

Namun sampai hari ini, tim penyidikan di Jampidsus, belum meminta keterangan dan memeriksa pemilik Duta Palma Group, yakni Surya Darmadi. Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi pernah mengatakan, tim penyidikannya sudah tiga kali meminta Surya Darmadi datang ke Gedung Bundar di Kejakgung, untuk dapat diperiksa. Namun pemanggilan untuk diperiksa itu, tak pernah digubris.

“Tidak pernah datang. Tiga kali kita panggil (untuk diperiksa) tidak pernah datang. Mangkir,” ujar Supardi.

Supardi pun mengatakan, status hukum Surya Darmadi saat ini, sebetulnya sebagai buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2015, terkait kasus berbeda. Kejakgung pun mengetahui keberadaan Surya Darmadi yang saat ini ada di Singapura.

“Kita ketahui dia sekarang di Singapura. Statusnya DPO (daftar pencarian orang),” ujar Supardi.

Kejakgung, kata dia, sampai saat ini masih mencari mekanisme hukum, agar dapat memulangkan Surya Darmadi. “Karena kita (Kejakgung) juga punya kepentingan untuk pemeriksaan,” ujar Supardi.

Pada Senin (27/6/2022), Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan, kasus penguasaan lahan milik PT Duta Palma Group naik ke penyidikan, karena diduga terjadi praktik korupsi. Bahkan, kata Burhanuddin, penguasaan lahan tersebut merugikan negara Rp 600 miliar setiap bulannya.

Burhanuddin menegaskan, proses penyidikan di Jampidsus untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara terkait penguasaan lahan tanpa hak.

Kata dia, pihak yang bertanggungjawab atas penguasaan lahan tersebut adalah Suryadi Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group.

“Bahwa pemilik PT Duta Palma Group tersebut berstatus DPO oleh KPK. Tetapi tetap menikmati penghasilan perusahaan senilai Rp 600 miliar setiap bulannya. Penghasilan perusahaan itu akan dihitung oleh BPKP sebagai bukti kerugian negara,” kata Burhanuddin, Senin (27/6/2022). 

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.


Agu 2022
08


Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana. (Int)

Dua Pejabat Kementerian ATR/BPN Diperiksa Kasus Korupsi Duta Palma

hukum | Rabu, 27 Juli 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Bambang Noroyono / Red: Ilham Tirta

JAKARTA - Dua pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam kasus dugaan korupsi penguasaan lahan oleh PT Duta Palma Group. Tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), memeriksa kedua pejabat ini, Rabu (27/7/2022).

“Saksi-saksi yang diperiksa adalah H dan RA. Keduanya diperiksa terkait perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan lahan perkebunan oleh PT Duta Palma Group,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Informasi dari tim penyidikan, saksi inisial H, mengacu pada nama Husaini. Ia diperiksa selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah, dan Ruang pada Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan RA adalah Ricky Amiruddin. Tim penyidikan di Jampidsus memeriksanya selaku ahli dan staf Informasi Teknologi (IT) dari PT Duta Palma Group. “Keduanya diperiksa masih sebagai saksi,” kata Ketut.

Menengok catatan proses penyidikan korupsi penguasaan lahan oleh PT Duta Palma Group ini, tim di Jampidsus bukan sekali ini saja memeriksa kalangan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pekan lalu, tim penyidikan di Jampidsus, juga turut memeriksa pejabat-pejabat ATR/BPN di daerah tempat PT Duta Palma Group mengoperasikan penguasaan lahannya di Indragiri Hulu, di Riau, dan di wilayah-wilayah lain di Kalimantan.

Sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Riau di Kalimantan, juga diminta datang ke Kejakgung untuk diperiksa sebagai saksi terkait penguasaan lahan milik PT Duta Palma Group. Sedangkan dari PT Duta Palma Group, sejumlah petinggi perusahaan itu juga turut diperiksa bergiliran.

Namun sampai hari ini, tim penyidikan di Jampidsus, belum meminta keterangan dan memeriksa pemilik Duta Palma Group, yakni Surya Darmadi. Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi pernah mengatakan, tim penyidikannya sudah tiga kali meminta Surya Darmadi datang ke Gedung Bundar di Kejakgung, untuk dapat diperiksa. Namun pemanggilan untuk diperiksa itu, tak pernah digubris.

“Tidak pernah datang. Tiga kali kita panggil (untuk diperiksa) tidak pernah datang. Mangkir,” ujar Supardi.

Supardi pun mengatakan, status hukum Surya Darmadi saat ini, sebetulnya sebagai buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2015, terkait kasus berbeda. Kejakgung pun mengetahui keberadaan Surya Darmadi yang saat ini ada di Singapura.

“Kita ketahui dia sekarang di Singapura. Statusnya DPO (daftar pencarian orang),” ujar Supardi.

Kejakgung, kata dia, sampai saat ini masih mencari mekanisme hukum, agar dapat memulangkan Surya Darmadi. “Karena kita (Kejakgung) juga punya kepentingan untuk pemeriksaan,” ujar Supardi.

Pada Senin (27/6/2022), Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan, kasus penguasaan lahan milik PT Duta Palma Group naik ke penyidikan, karena diduga terjadi praktik korupsi. Bahkan, kata Burhanuddin, penguasaan lahan tersebut merugikan negara Rp 600 miliar setiap bulannya.

Burhanuddin menegaskan, proses penyidikan di Jampidsus untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara terkait penguasaan lahan tanpa hak.

Kata dia, pihak yang bertanggungjawab atas penguasaan lahan tersebut adalah Suryadi Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group.

“Bahwa pemilik PT Duta Palma Group tersebut berstatus DPO oleh KPK. Tetapi tetap menikmati penghasilan perusahaan senilai Rp 600 miliar setiap bulannya. Penghasilan perusahaan itu akan dihitung oleh BPKP sebagai bukti kerugian negara,” kata Burhanuddin, Senin (27/6/2022). 

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.