10 Muharram 1444 H / Senin, 8 Agustus 2022
Kebijakan Penghapusan, Pemprov Riau Tetap Pikirkan Nasib 19.690 Honorer
riau | Jumat, 29 Juli 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL

Ilustrasi: tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau (mcr)

PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sejauh ini belum ada rencana akan merumahkan ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat, pasca adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. 

Pemprov Riau akan berupaya mempertahankan ribuan honorer jika kebijakan tersebut diberlakukan. Karena itu, saat ini Pemprov Riau langsung bergerak cepat melakukan pemetaan honorer yang jumlahnya mencapai 19.690 orang.

Pemetaan dilakukan untuk mengklasifikasikan umur dan pendidikan Tenaga honorer. Dengan begitu, honorer Pemprov Riau tetap bekerja meski kebijakan penghapusan honorer diberlakukan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, setelah adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer pihaknya terus memikirkan bagaimana nasib honorer Pemprov Riau agar tetap bekerja.

"Arahan pimpinan sejauh ini belum ada membahas untuk merumahkan honorer. Karena kasian kita, mereka kan punya keluarga, anak dan istri. Makanya dibeberapa pertemuan, pak Gubernur selalu menolak penghapusan honorer, supaya honorer jangan sampai ada yang diberhentikan. Apalagi seluruh kepala daerah di Indonesia juga mengharapkan tidak ada penghapusan honorer. Karena kita kasian mereka sudah bekerja lama," kata Ikhwan. 

Namun persoalannya, lanjut Ikhwan, sesuai surat Menpan-RB tanggal 28 November 2023 menegaskan honorer dihapus. Kalau kepala daerah tetap menganggarkan gaji honorer, maka akan diberikan sanksi. 

"Persoalan lain juga muncul, kata pak Mahfud MD (Menkopolhukam), jika honorer ini tidak dihapuskan setiap selesai Pilkada kepala daerah terpilih selalu membawa gerbong, dan pasti jumlah honorer bertambah. Kondisi ini tentu akan membebani keuangan daerah," terangnya. 

Karena itu, sebut Ikhwan, pihaknya gerak cepat pemetaan, sehingga apabila sewaktu-waktu diminta sudah ada. Pemetaan itu guna mengklasifikasi jenis kelamin, umur, pendidikan tenaga honor di Pemprov Riau. 

"Jadi honorer yang umur 35 tahun ke bawah dan sarjana itu bisa dipetakan ikut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian honorer 35 keatas dan sarjana itu kita petakan untuk diusulkan menjadi PPPK," terangnya. 

Kemudian, pihaknya juga akan petakan honorer yang bisa diakomodir melalui kontrak. Yakni tenaga keamanan, kebersihan dan supir. Hanya saja yang menjadi masalah untuk Satpol PP tidak bisa PPPK dan harus PNS.



Artikel Terbaru
hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.


Agu 2022
08


Ilustrasi: tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau (mcr)

Kebijakan Penghapusan, Pemprov Riau Tetap Pikirkan Nasib 19.690 Honorer

riau | Jumat, 29 Juli 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL

PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sejauh ini belum ada rencana akan merumahkan ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat, pasca adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. 

Pemprov Riau akan berupaya mempertahankan ribuan honorer jika kebijakan tersebut diberlakukan. Karena itu, saat ini Pemprov Riau langsung bergerak cepat melakukan pemetaan honorer yang jumlahnya mencapai 19.690 orang.

Pemetaan dilakukan untuk mengklasifikasikan umur dan pendidikan Tenaga honorer. Dengan begitu, honorer Pemprov Riau tetap bekerja meski kebijakan penghapusan honorer diberlakukan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, setelah adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer pihaknya terus memikirkan bagaimana nasib honorer Pemprov Riau agar tetap bekerja.

"Arahan pimpinan sejauh ini belum ada membahas untuk merumahkan honorer. Karena kasian kita, mereka kan punya keluarga, anak dan istri. Makanya dibeberapa pertemuan, pak Gubernur selalu menolak penghapusan honorer, supaya honorer jangan sampai ada yang diberhentikan. Apalagi seluruh kepala daerah di Indonesia juga mengharapkan tidak ada penghapusan honorer. Karena kita kasian mereka sudah bekerja lama," kata Ikhwan. 

Namun persoalannya, lanjut Ikhwan, sesuai surat Menpan-RB tanggal 28 November 2023 menegaskan honorer dihapus. Kalau kepala daerah tetap menganggarkan gaji honorer, maka akan diberikan sanksi. 

"Persoalan lain juga muncul, kata pak Mahfud MD (Menkopolhukam), jika honorer ini tidak dihapuskan setiap selesai Pilkada kepala daerah terpilih selalu membawa gerbong, dan pasti jumlah honorer bertambah. Kondisi ini tentu akan membebani keuangan daerah," terangnya. 

Karena itu, sebut Ikhwan, pihaknya gerak cepat pemetaan, sehingga apabila sewaktu-waktu diminta sudah ada. Pemetaan itu guna mengklasifikasi jenis kelamin, umur, pendidikan tenaga honor di Pemprov Riau. 

"Jadi honorer yang umur 35 tahun ke bawah dan sarjana itu bisa dipetakan ikut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian honorer 35 keatas dan sarjana itu kita petakan untuk diusulkan menjadi PPPK," terangnya. 

Kemudian, pihaknya juga akan petakan honorer yang bisa diakomodir melalui kontrak. Yakni tenaga keamanan, kebersihan dan supir. Hanya saja yang menjadi masalah untuk Satpol PP tidak bisa PPPK dan harus PNS.


Artikel Terbaru

hukum | Sabtu, 6 Agustus 2022

Peristiwa gantung diri seorang mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) mengegerkan warga di.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku permintaan yang disampaikan ke Plt Menteri Pendayagunaan.


pelalawan | Sabtu, 6 Agustus 2022

Perkumpulan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kabupaten Pelalawan resmi dikukuhkan  oleh Ketua.


riau | Sabtu, 6 Agustus 2022

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Tiga Jenderal Mabes Polri yang.


hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 personel terkait kasus.



hukum | Jumat, 5 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam dan.


wanita | Jumat, 5 Agustus 2022

MIMI Tyana, sosok dibalik kifrah dan keberadaan Komunitas Hamba Allah (KHA) di.


riau | Kamis, 4 Agustus 2022

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas.