'
Bupati Inhu Buka Musrenbang Kecamatan |
---|
Targetkan 77, Donor Darah PWI Riau Kumpulkan 117 Kantong |
---|
Stop Diperpanjang, Pelat Nomor Khusus Cuma Mobil Dinas |
---|
Temui Gubernur Kepri, SKK Migas – KKKS Sampaikan Rencana 5 Pengeboran di Tahun 2023 |
---|
Gubri Resmikan Jalan Dua Jalur Sungai Lala dan dua jalur Air Molek |
---|
Dinkes Pekanbaru Akui Minim Minat Masyarakat Pekanbaru untuk Vaksin Booster Kedua |
---|
Besok, PWI Riau Gelar Baksos Donor Darah Sempena HUT ke-77 PWI |
---|
Bupati Batubara Zahir Dukung Ekspedisi Toba SMSI di HPN 2023 |
---|
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pertemuan tersebut, ada arahan khusus yang diberikan Muflihun nantinya.
Muflihun menyebut, arahan ini merupakan terjemahan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kelangsungan pembangunan di daerah.
"Kita mendapatkan banyak arahan (dari presiden). Diantaranya bagaimana pemerintah bisa mempermudah investor berinvestasi. Lalu bagaimana mempermudah izin rumah ibadah. Dan juga bagaimana mengendalikan inflasi dengan menanam lahan kosong, juga terkait stunting," terang Muflihun, Selasa (24/1).
Sebelumnya Muflihun turut hadir mendengarkan arahan awal tahun Presiden RI Jokowi, Selasa (17/1) kemarin di Jakarta. Arahan yang diterima, dikatakan Muflihun akan diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Muflihun mengaku, dia bersama unsur Forkopimda Kota Pekanbaru dan para kepala daerah se Indonesia diwanti-wanti oleh Presiden agar memperhatikan berbagai isu penting mulai dari awal tahun.
"Kita akan kumpulkan dalam waktu dekat kepala OPD. Ini guna membahas arahan-arahan dari Presiden agar direalisasikan di Kota Pekanbaru. Kita di sini OPD akan menerjemahkan," jelasnya.
Dalam pertemuan bersama Presiden, diingatkan enam hal penting kepada para pimpinan daerah antara lain tentang pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD. Serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan dan toleransi antar umat beragama.
Perdana, Turnamen Domino PWI Riau Terapkan Peraturan Kejurnas Pordi |
---|
Bupati Inhu Buka Musrenbang Kecamatan |
---|
Targetkan 77, Donor Darah PWI Riau Kumpulkan 117 Kantong |
---|
Stop Diperpanjang, Pelat Nomor Khusus Cuma Mobil Dinas |
---|
Temui Gubernur Kepri, SKK Migas – KKKS Sampaikan Rencana 5 Pengeboran di Tahun 2023 |
---|
Gubri Resmikan Jalan Dua Jalur Sungai Lala dan dua jalur Air Molek |
---|
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pertemuan tersebut, ada arahan khusus yang diberikan Muflihun nantinya.
Muflihun menyebut, arahan ini merupakan terjemahan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kelangsungan pembangunan di daerah.
"Kita mendapatkan banyak arahan (dari presiden). Diantaranya bagaimana pemerintah bisa mempermudah investor berinvestasi. Lalu bagaimana mempermudah izin rumah ibadah. Dan juga bagaimana mengendalikan inflasi dengan menanam lahan kosong, juga terkait stunting," terang Muflihun, Selasa (24/1).
Sebelumnya Muflihun turut hadir mendengarkan arahan awal tahun Presiden RI Jokowi, Selasa (17/1) kemarin di Jakarta. Arahan yang diterima, dikatakan Muflihun akan diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Muflihun mengaku, dia bersama unsur Forkopimda Kota Pekanbaru dan para kepala daerah se Indonesia diwanti-wanti oleh Presiden agar memperhatikan berbagai isu penting mulai dari awal tahun.
"Kita akan kumpulkan dalam waktu dekat kepala OPD. Ini guna membahas arahan-arahan dari Presiden agar direalisasikan di Kota Pekanbaru. Kita di sini OPD akan menerjemahkan," jelasnya.
Dalam pertemuan bersama Presiden, diingatkan enam hal penting kepada para pimpinan daerah antara lain tentang pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD. Serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan dan toleransi antar umat beragama.