JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat inovasi di daerahnya demi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan memperkuat inovasi terutama melalui pemanfaatan teknologi ataupun cara baru lainnya yang tepat pemda bisa menyelenggarakan kegiatan dengan biaya lebih hemat.

"Misalnya, pengelolaan limbah di puskesmas atau rumah sakit. Dengan adanya cara-cara baru, dia bisa mengurangi jumlah anggaran yang ada saat ini. Rata-rata IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) rumah sakit itu bisa menghemat ratusan juta per tahun," ujar Yusharto.

Hal tersebut dia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa di Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat.

Yusharto lantas mencontohkan keberhasilan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam menghadirkan IPAL rumah sakit di daerahnya.

Sebelum menghadirkan IPAL, kata dia, salah satu rumah sakit di Bukittinggi mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 miliar per tahun untuk mengelola limbah. Ketika inovasi tersebut mulai diterapkan, biaya yang dikeluarkan berkurang menjadi Rp750 juta.

"Uang itu kembali lagi ke dinas untuk kegiatan yang baru atau volume kegiatannya diperbesar. Itu efek inovasi terhadap efisiensi anggaran pemerintahan daerah. Jangan sampai inovasi tidak diikuti oleh manfaat," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Yusharto menyampaikan pula BSKDN Kemendageri terus berupaya agar badan penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah ataupun perangkat daerah yang mengurusi penelitian dan pengembangan inovasi di daerah dapat menjadi bagian dari tim penyusunan anggaran daerah.

Dengan demikian, kata dia, badan litbang bisa ikut merumuskan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

"Jangan berpikir ada anggaran khusus untuk inovasi, justru kami sedang berusaha supaya litbang bisa menjadi tim anggaran pemerintah daerah karena dari setiap usulan kegiatan yang diberikan oleh OPD (organisasi perangkat daerah)," ujarnya seperti dikutip antaranews.com

Ia menegaskan bahwa badan litbang harus menilai layak tidak. Selanjutnya, dengan inovasi yang ada, bisa saja anggaran yang awalnya diajukan Rp100 juta menjadi Rp75  juta atau Rp85 juta. (*)