SLEMAN - Universitas Indonesia (UI) mengajukan tantangan kepada para calon presiden untuk mengikuti sebuah debat di kampus. Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dengan antusias menyambut tantangan ini. Namun, Ganjar Pranowo, yang diusung oleh PDIP, memilih untuk menunda dengan alasan bahwa tahapan debat capres untuk Pilpres 2024 belum dimulai.

Anies Baswedan merespons melalui akun Twitter pribadinya (@aniesbaswedan) pada Senin lalu (21/8), mengatakan bahwa ia siap menerima tantangan tersebut dan bertanya kapan debat akan diadakan.

"Gagasan bagus, kapan kita bisa melakukannya?" tulis Anies.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo menolak tawaran tersebut.
"Debat opo? Sabar, wong belum apa-apa kok debat," kata Ganjar di UGM, Selasa, (22/8/2023). Ia meminta semua pihak untuk bersabar.  "Sabar," ucap gubernur Jawa Tengah itu.

Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon presiden melakukan kampanye di kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengajak semua calon presiden yang berminat untuk mengadakan kampanye di Kampus UI, Depok. Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, menyatakan kesiapannya untuk membedah ide-ide dan argumen dari seluruh calon presiden.

"Apabila Anda memiliki tekad, kami mengundang semua calon presiden atau calon presiden potensial untuk hadir di UI. Kami siap untuk mengupas setiap gagasan dan berdiskusi mengenai semua argumen yang Anda ajukan, jika perlu," ujar Melki dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin.

Melki menegaskan bahwa BEM UI tidak ingin masa depan bangsa hanya ditentukan oleh calon pemimpin yang terfokus pada kampanye, pencitraan, dan ucapan kosong. Menurutnya, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang cerdas dan proaktif dalam mensejahterakan rakyat.

"Kampanye-kampanye saat ini kurang menginspirasi. Generasi muda sudah jenuh dengan kampanye-kampanye yang minim substansi dan cenderung retorika belaka. Terlebih lagi, jika terjadi pemainan identitas dan pencitraan yang tak berguna," ujar Melki.

Melki juga menyoroti bahwa putusan MK hanya memperbolehkan institusi pendidikan mengundang calon presiden tanpa atribut dan alat peraga. Meskipun demikian, ia percaya bahwa peluang ini harus dimanfaatkan. Baginya, saatnya kampus-kampus kembali menjadi tempat mencari kebenaran demi kemajuan bangsa.

"Setiap calon pemimpin harus diuji kapasitas dan substansinya secara serius di lingkungan kampus, bukan hanya menjual citra dan kampanye kosong," pungkas Melki.

 Sumber: Republika