JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklaim bahwa Kementerian Dalam Negeri menolak memberikan dokumen yang diminta oleh ICW terkait penjaringan calon penjabat kepala daerah dan rekam jejak mereka.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terus menolak untuk mematuhi mandat konstitusi dan keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menjelang pelantikan 10 penjabat gubernur pada Selasa, 5 September 2023.

"Padahal, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menyatakan bahwa dokumen hukum dan informasi terkait penunjukan kepala daerah sementara harus terbuka untuk publik," kata Agus dalam pernyataan tertulis pada Senin, 4 September 2023, sebagaimana dikutip dari situs resmi ICW.

Pada tanggal 22 Agustus 2023, ICW menerima beberapa dokumen yang diberikan langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri setelah keputusan KIP Nomor 007/I/KIP-PS-A/2023.

Agus mengatakan bahwa meskipun dalam surat Nomor 000.9.3.4/4478/SJ yang ditandatangani oleh Suhajar Diantoro sebagai kepala PPID Kemendagri menyatakan bahwa Kementerian memiliki niat baik untuk mendukung transparansi informasi publik, isi surat dan lampirannya tidak mendukung klaim tersebut.

"Dari beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut, Kemendagri masih mencari alasan untuk membatasi akses kepada dokumen dan informasi yang diminta oleh ICW," kata Agus.

Seperti yang diketahui, Menteri Tito akan melantik 10 penjabat gubernur pada Selasa, 5 September 2023. Sepuluh orang tersebut antara lain adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmuddin untuk Jawa Barat; Komjen. Pol. (Purn) Nana Sudjana untuk Jawa Tengah; Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin untuk Sumatera Utara; Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Irjen. Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya untuk Bali; Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun untuk Papua.

Selain itu, ada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia Kalake untuk Nusa Tenggara Timur; Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi untuk Nusa Tenggara Barat; Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison Azroi untuk Kalimantan Barat; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Komisaris Jenderal Andap Budhi Revianto untuk Sulawesi Tenggara; Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar Baharuddin untuk Sulawesi Selatan.

Sumber: Tempo