JAKARTA - Politikus dari Partai NasDem, Taufik Basari menyerukan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR RI ini mendesak adanya dialog sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Diperlukan tindakan dari pemerintah pusat yang dapat mengatasi konflik ini tanpa merugikan pihak mana pun, baik itu terkait rencana Proyek Strategis Nasional maupun hak-hak masyarakat untuk hidup," ujar Taufik dalam pernyataan tertulisnya,  Selasa, (12/9/2023).

Protes di wilayah tersebut telah berlangsung sejak minggu lalu, dipicu oleh rencana pengosongan lahan yang akan diubah menjadi kawasan Rempang Eco City. Pengosongan ini menyebabkan kerusuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan cara memblokir jalan menuju kawasan tersebut.

Pada akhir Agustus, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan mencakup berbagai jenis industri, pariwisata, dan perumahan, dan akan dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha, yang merupakan anak perusahaan dari PT Artha Graha yang dimiliki oleh pengusaha Tommy Winata.

Warga setempat menentang relokasi yang akan dilakukan setelah pengosongan lahan tersebut. Warga adat di sekitar Pulau Rempang mengklaim telah tinggal di sana sejak tahun 1934 dan menolak untuk kehilangan tempat tinggal mereka meskipun diberi opsi relokasi.

Pemerintah terus mendorong proyek ini, dengan langkah awal berupa pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, yang akan menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar dari Cina, yang dikelola oleh Xinyi Group.

Taufik Basari berharap bahwa penegakan hukum akan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum tanpa adanya tindakan berlebihan, kekerasan, intimidasi, atau pelanggaran terhadap prosedur hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk mengganti personel yang bertugas dengan personel yang baru, sambil memberikan arahan secara persuasif daripada represif, serta memperhatikan hak asasi manusia.

Beberapa minggu yang lalu, warga berhasil menghalangi petugas BP Batam dari melakukan pengukuran lahan, dengan alasan belum ada kesepakatan yang jelas.

Namun, pada Kamis minggu lalu, aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam, memaksa masuk ke wilayah tersebut. Ini menyebabkan bentrokan yang tidak terhindarkan, dengan korban bukan hanya dari kalangan warga, tetapi juga anak-anak sekolah dan balita yang terkena gas air mata.

Sampai saat ini, tim gabungan Rempang Eco City telah melakukan pendataan rumah yang akan direlokasi. Warga diminta untuk secara sukarela mendaftarkan rumah mereka di posko yang telah disediakan.

Semua rumah yang terdampak diharapkan sudah mendaftar paling lambat tanggal 20 September 2023. Rencananya, Pulau Rempang akan dikosongkan sebelum tanggal 28 September 2023.

Dalam siaran pers terbaru dari BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyatakan bahwa sudah banyak masyarakat Rempang yang mendaftar untuk Hunian Tetap yang disediakan oleh BP Batam.

"Kondisi di lapangan saat ini sudah relatif kondusif, dengan masyarakat mulai mendaftar di Posko dan menghubungi kontak yang telah disediakan. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta memastikan agar situasi tetap kondusif," kata Tuty.

Sumber: Tempo