'
13 Sya'ban 1445 H | Jumat, 23 Februari 2024
Seruan Unpad Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral
nusantara | Sabtu, 3 Februari 2024 | 19:00:00 WIB
Editor : Putrajaya | Penulis :
Seruan Unpad Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral
Sejumlah Guru besar UGM membacakan naskah seruan yang berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo. (Foto: CNN)

JAKARTA - Para akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) melantangkan Seruan Padjadjaran pada Sabtu, 3 Februari 2024. Saat membuat naskah yang berisi 7 poin itu, sejumlah guru besar Unpad berembuk dan berdiskusi.

"Setelah mengalami 6 sampai 7 kali revisi, akhirnya tadi pagi jam 7 itu adalah revisi final. Jadi ini memperlihatkan bahwa naskah ini memang dibahas bersama dalam waktu yang singkat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti kepada Tempo melalui telepon, Sabtu, 3 Februari 2024. 

Naskah seruan yang bertajuk “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” dibacakan oleh Ketua Senat Akademi Unpad, Ganjar Kurnia di kampus Unpad di Jalan Dipatiukur Bandung. Naskah tersebut telah ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad.

"Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan sikap masyarakat Unpad terhadap masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah menjelang pemilihan umum 2024 mendatang," kata Susi. 

Seruan Padjadjaran yang dimulai dengan peribahasa Bahasa Sunda “Ngadék sacékna, nilas saplasna”. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan.

Susi menyebutkan, nilai-nilai kejujuran, kearifan, serta konsistensi antara ucapan dan perbuatan sesuai peribahasa tersebut tidak ditemukan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan belakangan ini. Hal inilah yang akhirnya membuat para akademisi Bersatu dan bergerak menyatakan seruan.

“Dengan diinisiasi oleh beberapa guru besar, kemudian mulai disusun rancangan naskah seruan, kemudian dikonsultasikan, didiskusikan kembali dengan para guru besar, juga ada masukan-masukan dari pimpinan universitas, juga dari para dosen,” kata Susi menjelaskan pembentukan naskah Seruan Padjadjaran.

Susi menuturkan, aksi ini bukan semata-mata seruan politik, namun juga didasarkan pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”.

“Kalau kita lihat dari Bina Mulia Hukum saja, kepada kita semua diperlihatkan secara kasat mata bagaimana penguasa itu menempatkan hukum hanya semata-mata untuk menjustifikasi saja,” kata Susi kepada Tempo melalui telepon WhatsApp, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ia berpendapat bahwa saat ini, hukum bukan dibentuk dengan tujuan untuk mencapai keadilan, tetapi semata-mata untuk menjustifikasi tindakan para penguasa. Ia juga menyebut bahwa penguasa yang memiliki wewenang dan kuasa seringkali mengambil tindakan dan keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Susi juga menekankan bahwa hukum sebagai alat justifikasi penguasa ini terlihat secara gamblang mulai dari pembenetukan undang-undang serta pengujian UU di Makhamah Konstitusi (MK) yang berakibat pada diubahnya syarat calon presiden dan wakil presiden untuk kepentingan kelompok.

“Artinya ketika mereka (para penguasa) melaksanakan hukum, mereka hanya menggunakan hukum itu sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan jiwa, kehilangan ruhnya, kehilangan nilai-nilai etika, dan moralitasnya,” ujar Susi.

Sumber: Tempo

Index
PHR Peduli Sampah, Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Riau
Dampak Pakan Berkurang, BKSDA Menilai Penyebab Harimau Serang Bocah di Siak
Dibuka Sabtu Malam, Astaka Utama MTQ ke-56 Pekanbaru Belum Siap
Awal Maret, Tarif Tol Permai Naik, Pekanbaru - Bangkinang Tetap
200 Kios Pasar Induk Selesai Dibangun
200 Kios Pasar Induk Selesai Dibangun
Kamis, 22 Februari 2024 | 13:39:00 WIB
Raihan Suara Terus Meningkat, Munawar Syahputra Diprediksi Dapatkan Kursi di DPRD Riau
Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman
Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman
Rabu, 21 Februari 2024 | 13:10:00 WIB
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas
Rabu, 21 Februari 2024 | 10:15:00 WIB
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:39:00 WIB
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Rabu, 21 Februari 2024 | 08:58:00 WIB
Video
Raihan Suara Terus Meningkat, Munawar Syahputra Diprediksi Dapatkan Kursi di DPRD Riau
Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman
Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman
Rabu, 21 Februari 2024 | 13:10:00 WIB
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas
Rabu, 21 Februari 2024 | 10:15:00 WIB
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:39:00 WIB
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Rabu, 21 Februari 2024 | 08:58:00 WIB
Titik Lokasi Rukyatul Hilal Awal Ramadan Provinsi Riau di Pantai Rupat Utara
KPU Klaim Keamanan Situs Sirekap Sangat Kuat 
KPU Klaim Keamanan Situs Sirekap Sangat Kuat 
Selasa, 20 Februari 2024 | 20:10:00 WIB
HPN 2024, 3 Wartawan Riau Terima Press Card Number One dari PWI Pusat
Lima Anggota KPU Riau Periode 2024-2029 Resmi Dilantik KPU RI
Lima Anggota KPU Riau Periode 2024-2029 Resmi Dilantik KPU RI
Selasa, 20 Februari 2024 | 16:30:00 WIB
Total Pelunasan Pembayaran BIPH di Riau Sudah Capai 80 Persen
Total Pelunasan Pembayaran BIPH di Riau Sudah Capai 80 Persen
Selasa, 20 Februari 2024 | 15:25:00 WIB
wajah
Debat Capres Terakhir Harus Jadi Ajang Adu Gagasan dan Uji Moralitas
Delapan Tenaga KSP Termasuk Ali Ngabalin Mundur
Delapan Tenaga KSP Termasuk Ali Ngabalin Mundur

Rabu, 24 Januari 2024 | 18:10:00 WIB
Hotman Paris: Goodbye Indonesia
Hotman Paris: Goodbye Indonesia

Selasa, 23 Januari 2024 | 10:11:00 WIB
Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres Receh dan Gimik
Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres Receh dan Gimik

Senin, 22 Januari 2024 | 11:23:28 WIB
Politikus
Unggul dari Caleg Partai Nasdem Lain Untuk DPRD Riau, Ini Kata Munawar Syahputra
Gantikan  Amyurlis, Abdi Saragih Resmi Dilantik Jadi  PAW Anggota DPRD Riau
Wujudkan Kesejahteraan Petani Sawit, Pemerintah Berikan Program Strategis
Anis Fauzan SH, Merangkai Ikatan Batin, Pilih Maju di Dapil Daerah Kelahiran
Politik
Raihan Suara Terus Meningkat, Munawar Syahputra Diprediksi Dapatkan Kursi di DPRD Riau
KPU Akui 1.223 TPS Bermasalah dengan Input Data
KPU Akui 1.223 TPS Bermasalah dengan Input Data
Senin, 19 Februari 2024 | 22:28:36 WIB
Diskusi Santai dan Aspirasi Politik Amril Jambak Menuju Agam I
Unggul dari Caleg Partai Nasdem Lain Untuk DPRD Riau, Ini Kata Munawar Syahputra
Pasar
PHR Peduli Sampah, Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Riau
Awal Maret, Tarif Tol Permai Naik, Pekanbaru - Bangkinang Tetap
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:39:00 WIB
Minggu Ini, Harga Kelapa Sawit Mitra Plasma Riau Naik
Minggu Ini, Harga Kelapa Sawit Mitra Plasma Riau Naik
Selasa, 20 Februari 2024 | 14:23:00 WIB
Hukum
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:58:00 WIB
17 TPS di Pekanbaru Masuk Kategori Rawan dan Sangat Rawan
17 TPS di Pekanbaru Masuk Kategori Rawan dan Sangat Rawan

Senin, 12 Februari 2024 | 13:07:00 WIB
Kapolda Riau Lepas 1.664 Personel Pengamanan TPS ke Kabupaten/Kota 
Polresta Pekanbaru Gelar Apel Sarana dan Prasarana Pemilu 2024
Nusantara
KPU Klaim Keamanan Situs Sirekap Sangat Kuat 
KPU Klaim Keamanan Situs Sirekap Sangat Kuat 

Selasa, 20 Februari 2024 | 20:10:00 WIB
HPN 2024, 3 Wartawan Riau Terima Press Card Number One dari PWI Pusat
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
Kontroversi Sirekap dan Bahaya Data Pemilu 2024 di Luar Negeri
Otomotif
Nissan Hyper Urban: Bintang Utama di Japan Mobility Show
Patahan Rangka eSAF Motor Honda Menjadi Perbincangan, AHM Sedang Lakukan Investigasi
Astra Honda Motor Belum Mau Lakukan Recall 
Astra Honda Motor Belum Mau Lakukan Recall 

Rabu, 23 Agustus 2023 | 19:49:24 WIB
Selamat Jalan Marco Simoncelli si Gladiator Lintasan
Selamat Jalan Marco Simoncelli si Gladiator Lintasan

Minggu, 13 Agustus 2023 | 19:59:18 WIB
Zona riau
200 Kios Pasar Induk Selesai Dibangun

Kamis, 22 Februari 2024 | 13:39:00 WIB
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:15:00 WIB
Dilindungi BPJS TK, Petugas Pemilu Bisa Klaim JKK dan JKM

Sabtu, 17 Februari 2024 | 15:07:00 WIB

Inspiratif
10 Tips Aman Meninggalkan Rumah 
10 Tips Aman Meninggalkan Rumah 

Minggu, 9 April 2023 | 13:16:17 WIB
Nyeri Tubuh, Bisa Sinyal Gejala Kolesterol Tinggi
Nyeri Tubuh, Bisa Sinyal Gejala Kolesterol Tinggi

Sabtu, 7 Januari 2023 | 20:56:54 WIB
Besok, Gubernur Riau Rencanakan Buka Bimtek SMSI Riau Terkait Pergubri 19 Tahun 2021 
 Anak Kecanduan Game Online? Ini Solusinya
Anak Kecanduan Game Online? Ini Solusinya

Jumat, 4 November 2022 | 20:42:29 WIB
wanita
Aminah, Mengelola Limbah Menjadi Rupiah
Aminah, Mengelola Limbah Menjadi Rupiah

Sabtu, 23 Desember 2023 | 18:08:18 WIB
 Hadirkan 9 Tanaman yang Dibenci Nyamuk di Musim Hujan
Hadirkan 9 Tanaman yang Dibenci Nyamuk di Musim Hujan

Minggu, 26 Februari 2023 | 09:45:11 WIB
Madu, Satu dari 8 Obat Alami Membersihkan Paru-paru
Madu, Satu dari 8 Obat Alami Membersihkan Paru-paru

Minggu, 26 Februari 2023 | 09:22:43 WIB
Awas, Kolesterol Tinggi Bisa Membunuh Diam-diam
Awas, Kolesterol Tinggi Bisa Membunuh Diam-diam

Kamis, 15 Desember 2022 | 20:29:26 WIB

Popular
Wajah

Politikus
Politik
Pasar
Hukum
Nusantara
Otomotif
Seruan Unpad Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral
nusantara | Sabtu, 3 Februari 2024 | 19:00:00 WIB
Editor : Putrajaya | Penulis :
Seruan Unpad Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral
Sejumlah Guru besar UGM membacakan naskah seruan yang berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo. (Foto: CNN)
Popular

JAKARTA - Para akademisi yang terdiri dari guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) melantangkan Seruan Padjadjaran pada Sabtu, 3 Februari 2024. Saat membuat naskah yang berisi 7 poin itu, sejumlah guru besar Unpad berembuk dan berdiskusi.

"Setelah mengalami 6 sampai 7 kali revisi, akhirnya tadi pagi jam 7 itu adalah revisi final. Jadi ini memperlihatkan bahwa naskah ini memang dibahas bersama dalam waktu yang singkat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti kepada Tempo melalui telepon, Sabtu, 3 Februari 2024. 

Naskah seruan yang bertajuk “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” dibacakan oleh Ketua Senat Akademi Unpad, Ganjar Kurnia di kampus Unpad di Jalan Dipatiukur Bandung. Naskah tersebut telah ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad.

"Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan sikap masyarakat Unpad terhadap masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah menjelang pemilihan umum 2024 mendatang," kata Susi. 

Seruan Padjadjaran yang dimulai dengan peribahasa Bahasa Sunda “Ngadék sacékna, nilas saplasna”. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan.

Susi menyebutkan, nilai-nilai kejujuran, kearifan, serta konsistensi antara ucapan dan perbuatan sesuai peribahasa tersebut tidak ditemukan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan belakangan ini. Hal inilah yang akhirnya membuat para akademisi Bersatu dan bergerak menyatakan seruan.

“Dengan diinisiasi oleh beberapa guru besar, kemudian mulai disusun rancangan naskah seruan, kemudian dikonsultasikan, didiskusikan kembali dengan para guru besar, juga ada masukan-masukan dari pimpinan universitas, juga dari para dosen,” kata Susi menjelaskan pembentukan naskah Seruan Padjadjaran.

Susi menuturkan, aksi ini bukan semata-mata seruan politik, namun juga didasarkan pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”.

“Kalau kita lihat dari Bina Mulia Hukum saja, kepada kita semua diperlihatkan secara kasat mata bagaimana penguasa itu menempatkan hukum hanya semata-mata untuk menjustifikasi saja,” kata Susi kepada Tempo melalui telepon WhatsApp, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ia berpendapat bahwa saat ini, hukum bukan dibentuk dengan tujuan untuk mencapai keadilan, tetapi semata-mata untuk menjustifikasi tindakan para penguasa. Ia juga menyebut bahwa penguasa yang memiliki wewenang dan kuasa seringkali mengambil tindakan dan keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Susi juga menekankan bahwa hukum sebagai alat justifikasi penguasa ini terlihat secara gamblang mulai dari pembenetukan undang-undang serta pengujian UU di Makhamah Konstitusi (MK) yang berakibat pada diubahnya syarat calon presiden dan wakil presiden untuk kepentingan kelompok.

“Artinya ketika mereka (para penguasa) melaksanakan hukum, mereka hanya menggunakan hukum itu sebagai slogan normatif, tetapi kehilangan jiwa, kehilangan ruhnya, kehilangan nilai-nilai etika, dan moralitasnya,” ujar Susi.

Sumber: Tempo


ARTIKEL LAIN
PHR Peduli Sampah, Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Riau
Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari jadi momentum untuk merefleksikan kembali.
Kamis, 22 Februari 2024 | 16:10:00 WIB
Dampak Pakan Berkurang, BKSDA Menilai Penyebab Harimau Serang Bocah di Siak
Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau langsung melakukan mitigasi di lokasi.
Kamis, 22 Februari 2024 | 15:58:00 WIB
Dibuka Sabtu Malam, Astaka Utama MTQ ke-56 Pekanbaru Belum Siap
Pembangunan Astaka utama di lapangan terbuka Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Jenderal Sudirman.
Kamis, 22 Februari 2024 | 14:18:00 WIB
Awal Maret, Tarif Tol Permai Naik, Pekanbaru - Bangkinang Tetap
Kenaikan tarif tol Pekanbaru - Dumai (Permai) sebesar Rp53 ribu menjadi Rp171.500. Kenaikan tarif.
Kamis, 22 Februari 2024 | 14:04:00 WIB
200 Kios Pasar Induk Selesai Dibangun
Sekitar 200 kios Pasar Induk telah selesai dibangun pengelola, PT Agung Rafa Bonai (ARB). Pihak.
Kamis, 22 Februari 2024 | 13:39:00 WIB
Raihan Suara Terus Meningkat, Munawar Syahputra Diprediksi Dapatkan Kursi di DPRD Riau

Hingga pukul 13.00 WIB siang ini, Rabu 21 Februari 2024  pukul 13.00 Wib, penghitungan.

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:55:00 WIB
Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herman resmi melantik Ery Putra sebagai Pj.
Rabu, 21 Februari 2024 | 13:10:00 WIB
Kaki Ditarik Harimau, Bocah di Siak Nyaris Tewas

Konflik harimau dengan manusia terjadi di Kabupaten Siak, Riau. Iman Saputra, bocah berusia 2,5.

Rabu, 21 Februari 2024 | 10:15:00 WIB
Ahli Perminyakan, Ruby Mulyawan Ditunjuk Jadi Dirut PHR
Sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan kinerja hulu minyak dan gas (migas) yang.
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:39:00 WIB
Kasus Pungli Rutan, KPK Sudah Tetapkan 10 Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen untuk membawa kasus pungli di Rutan KPK.

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:58:00 WIB
Titik Lokasi Rukyatul Hilal Awal Ramadan Provinsi Riau di Pantai Rupat Utara
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat penetapan awal ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024.
Rabu, 21 Februari 2024 | 05:30:00 WIB