Desak Reformasi Polri, Pengamat Soroti Peran Penegakan Hukum yang Timpang

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini dipicu oleh anggapan bahwa Polri saat ini lebih banyak terlibat dalam politik daripada menjalankan tugas utama dalam penegakan hukum.

Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyampaikan usulan tersebut dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk "Urgensi Reformasi Polri" di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Ray menilai Listyo Sigit lebih menonjol dalam aspek politik dibandingkan perannya sebagai pimpinan institusi penegak hukum. Ia menyoroti bagaimana di bawah kepemimpinan Listyo, Polri semakin aktif dalam politik praktis.

Baca :

• Di desak Mundur, Raja Juli Dinilai Tak Punya Kompetensi Kehutanan
• "Satu Dolar" untuk Riau: PHR Didesak Buka Kartu

"Pak Listyo ini sepertinya lebih berbakat sebagai politisi daripada sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskannya dari tugas sebagai Kapolri agar bisa menyalurkan bakat politiknya sepenuhnya," ujar Ray.

Menurut Ray, Listyo Sigit memiliki kemampuan dalam memainkan isu-isu politik. Ia mencontohkan bahwa Polri lebih banyak terlibat dalam mendukung program pemerintah daripada memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.