Politikus NasDem Minta Penegak Hukum Akhiri Kekerasan di Pulau Rempang

JAKARTA - Politikus dari Partai NasDem, Taufik Basari menyerukan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR RI ini mendesak adanya dialog sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Diperlukan tindakan dari pemerintah pusat yang dapat mengatasi konflik ini tanpa merugikan pihak mana pun, baik itu terkait rencana Proyek Strategis Nasional maupun hak-hak masyarakat untuk hidup," ujar Taufik dalam pernyataan tertulisnya,  Selasa, (12/9/2023).

Protes di wilayah tersebut telah berlangsung sejak minggu lalu, dipicu oleh rencana pengosongan lahan yang akan diubah menjadi kawasan Rempang Eco City. Pengosongan ini menyebabkan kerusuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan cara memblokir jalan menuju kawasan tersebut.

Baca :

• Tak Pernah Pasang Tarif, Tapi Minta “Bantuan”: Kesaksian Mengejutkan di Sidang RPTKA
• Terbongkar! 9 Data di Ijazah Jokowi Diminta Dibuka ke Publik

Pada akhir Agustus, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan mencakup berbagai jenis industri, pariwisata, dan perumahan, dan akan dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha, yang merupakan anak perusahaan dari PT Artha Graha yang dimiliki oleh pengusaha Tommy Winata.

Warga setempat menentang relokasi yang akan dilakukan setelah pengosongan lahan tersebut. Warga adat di sekitar Pulau Rempang mengklaim telah tinggal di sana sejak tahun 1934 dan menolak untuk kehilangan tempat tinggal mereka meskipun diberi opsi relokasi.