24 Petani Minta KUD Majopahit Jaya Minta Pengembalian Kontrol Kebun Sawit dan SHM

PEKANBARU - Sebanyak 24 petani sawit di Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, mengeluhkan kondisi perawatan tanaman kelapa sawit replanting yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sejak Januari 2023, para petani ini telah mengambil inisiatif untuk merawat tanaman sawit mereka sendiri dan meminta kepada KUD Majopahit Jaya agar secara resmi mengembalikan pengelolaan sekitar 72 hektare kebun sawit kepada mereka dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang saat ini dipegang oleh koperasi.

Menurut Parsudi (42), salah satu anggota KUD Majopahit Jaya yang ikut dalam Program Replanting DPDPKS, penanaman sawit yang akan direplanting dimulai sejak Juli 2021, dan penanaman selesai pada Februari 2022. Namun, sekitar bulan September 2022, sejumlah petani mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka karena melihat banyak tanaman sawit yang rusak dan tidak terawat di lapangan. Puncaknya, sejak Januari 2023, sejumlah petani ini memutuskan untuk merawat sawit mereka sendiri dengan biaya sendiri.

Baca :

• Tak Pernah Pasang Tarif, Tapi Minta “Bantuan”: Kesaksian Mengejutkan di Sidang RPTKA
• Terbongkar! 9 Data di Ijazah Jokowi Diminta Dibuka ke Publik

Parsudi menuding bahwa KUD Majopahit Jaya tidak serius dalam merawat tanaman sawit yang baru ditanam. Hal ini terlihat dari pertumbuhan yang lambat dan bahkan beberapa tanaman yang mati akibat serangan hama. Untuk menghindari kerugian, para petani mengambil inisiatif untuk merawat tanaman mereka sendiri dengan melakukan pemupukan, penyemprotan insektisida, dan tindakan lainnya secara mandiri.

Zulfikar Saroni (36), putra dari Solikin (56), juga menyatakan bahwa tanaman yang baru ditanam tidak mendapatkan perawatan yang memadai selama beberapa bulan. Banyak tanaman sawit yang tumbuh dengan pertumbuhan yang tidak baik, dan petani merawat tanaman ini dengan harapan agar sawit tersebut dapat tumbuh subur kembali.